Aspek Etika Hukum Dalam Pengelolaan Pasien Donor  Organ Tubuh

Aspek Etika Hukum Dalam Pengelolaan Pasien Donor  Organ Tubuh

Pasal 1 ayat 5 UU Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 memberikan pengertian “Transplantasi” adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Pasal 1 huruf f PP Nomor 18 Tahun 1981 menjelaskan “Donor” adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.

Lebih lanjut mengenai transplantasi dijelaskan dalam Pasal 33 – 34 UU Nomor 23 tahun 1992 ini. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi. Larangan transplantasi untuk tujuan komersial dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Secara medis ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan donor organ tersebut. Diantaranya adalah memiliki DNA, golongan darah, jenis antigen yang cocok anatara si Donor dan si Resipien, tidak terjadi reaksi penolakan secara antigen dan antibodi oleh resipien, harus dipastikan apakah sirkulasi, perfusi dan metabolisme organ masih berjalan dengan baik dan belum mengalami kematian (nekrosis). Hal ini akan berkaitan dengan isu mati klinis dan informed consent. Perlu adanya saksi yang disahkan secara hukum bahwa organ seseorang atau keluarganya didonorkan pada keluarga lain agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum. Biasanya ada sertifikat yang menyertai bahwa organ tersebut sah dan legal. Pada kenyataannya perangkat hukum dan undang-undang mengenai donor organ di Indonesia belum selengkap di luar negeri sehingga operasi donor organ untuk klien Indonesia lebih banyak dilakukan di Singapura, China, atau Hongkong.

Tenaga medis atau dokter

Tenaga medis atau dokter yang akan melakukan transplantasi dari tubuh donor ke penerima pun haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan hal itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Selain itu juga harus memperhatikan kesehatan dari pendonor, serta mendapat persetujuan dari ahli waris ataupun keluarganya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 undang – undang ini.

Pengambilan organ tubuh tidak boleh dilakukan tanpa adanya izin yang jelas/nyata yang diberikan oleh donor. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1981, persetujuan pasien dalam upaya medis transplantasi organ tubuh, persetujuan yang diberikan oleh seorang donor jenazah adalah ketika ia masih hidup baik dengan maupun tanpa sepengetahuan keluarga terdekatnya atau adanya persetujuan dari keluarga terdekatnya jika selama hidupnya donor tidak pernah membuat persetujuan. Hal ini menjadi suatu hal yang penting karena meskipun tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi, namun dalam hal ini kita masih harus tetap menghormati hak integritas dari donor yang telah mati atas jasad yang ditinggalkan. Jika selama hidupnya donor belum pernah memberikan persetujuan untuk dapat dilakukannya transplantasi terhadap salah satu organ tubuhnya maka, hak untuk memberikan persetujuan eksplantasi ada pada ahli warisnya (Pasal 10 jo Pasal 2 PP nomor 18 Tahun 1981).

Persetujuan dari pasien yang bersangkutan, yang akan melindungi pasien dari tindakan kesewenangan dokter yang dapat saja terjadi sehingga mengakibatkan adanya gangguan terhadap diri pasien dapat meniadakan sifat melanggar hukum tanggung jawab pidana yang harus dibuktikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam KUHP, UU. Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jual-beli organ tubuh manusia. Di KUHP sendiri yang tidak mengatur mengenai tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, pelaku dapat dikenakan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 362 KUHP. Di dalam UU. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh dapat dikenai Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 80 ayat (3). RKUHP tahun 2004 yang belum disahkan sampai sekarang pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh dapat dikenai Pasal 394 RKUHP tentang transplantasi organ tubuh.

Sedangkan di dalam Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, juga tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai pengelolaan rekam medis pasien donor organ tubuh secara spesifik. Dengan begitu, pengelolaan rekam medis pasien donor organ sama saja dengan pengelolaan rekam medis pasien umum lainnya, hanya saja pada pelaksanaan transplantasi organ dibutuhkan persetujuan dari pasien donor ataupun dari pihak keluarganya, dan juga dibutuhkan persetujuan dari pihak calon resipien beserta keluarga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pemeriksaan terhadap donor dilakukan selama 14 hari meliputi pemeriksaan jasmani, laboratorium dan penunjang. Proses cangkok ginjal merupakan serangkaian tindakan berikut: 1. Menentukan calon resipien dan calon donor; 2. Pemeriksaan jasmani; 3. Pemeriksaan laboratorium; 4. Pemeriksaan penunjang; 5. Tindakan bedah memindahkan ginjal dari donor sehat kepada resipien; 6. Pemberian obat anti penolakan jangka pendek dan jangka panjang.

 

Baca juga: