Sambangi ITB, Bupati ini Jajaki Pengembangan Energi Alternatif

Sambangi ITB, Bupati ini Jajaki Pengembangan Energi Alternatif

Sambangi ITB, Bupati ini Jajaki Pengembangan Energi Alternatif

Sambangi ITB, Bupati ini Jajaki Pengembangan Energi Alternatif
Sambangi ITB, Bupati ini Jajaki Pengembangan Energi Alternatif

Keterbatasan bahan bakar fosil sebagai salah satu sumber energi yang tidak dapat

diperbaharui di Indonesia menjadikan wacana untuk menciptakan sumber energi alternatif dari bahan baku lain yang jumlahnya masih melimpah dan dapat diperbarui.

Salah satu sumber energi alternatif tersebut adalah bahan bakar nabati. Biofuel atau bahan bakar nabati sering disebut energi hijau karena asal-usul dan emisinya bersifat ramah lingkungan dan tidak menyebabkan peningkatan
pemanasan global secara signifikan.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, komitmen dan upaya Bupati Dodi Reza Alex Noerdin untuk mensejahterakan petani sawit rakyat terus dilakukan dengan program-program Pemkab Muba, misalnya dengan peremajaan perkebunan kelapa sawit milik petani rakyat yang dilakukan sejak 2017 lalu di lahan perkebunan milik rakyat seluas 4.446 hektare.
Kali ini upaya tersebut akan direaliasikan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mengelola inti kelapa sawit menjadi menjadi bahan bakar nabati.

“Kabupaten Muba sangat cocok untuk nantinya mengolah inti kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati,

karena Muba menjadi daerah yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit dan ini akan menjadi pilot project daerah yang mengolah dan menghasilkan bahan bakar nabati atau biofuel dari inti kelapa sawit,” ungkap Dekan Fakultas Teknologi Industri Teknik Kimia ITB, Prof Dr Dedi Kurniadi MEng didampingi Ketua Program Studi (Prodi) S2 dan S3 Teknik Kimia ITB, Dr IGBN Makertihartha dan Dosen Teknik Kimia ITB Dr Melia Gunawan di sela kunjungan Bupati Musi Banyuasin dalam rangka Pertemuan dan peninjauan penelitian pengembangan Biohydrocarbon Berbasis Sawit, Kerjasama Antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) di Kampus ITB, Kamis (14/2).

Dijelaskan, untuk tahapan proses pengelolaan minyak nabati dari inti kelapa sawit yakni dimulai dari proses perengkahan

– LPG – Biogasoline/green gasoline. Secara umum minyak nabati dapat terurai secara biologis dan lebih sempurna (lebih dari 90 persen dalam waktu 21 hari) daripada bahan bakar minyak bumi (sekitar 20 persen dalam waktu 21 hari). Di samping itu, pemanfaatan minyak nabati sebagai bahan bakar diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi di bidang pertanian.

“Salah satu minyak nabati yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif adalah minyak kelapa sawit. Pemilihan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif sangat tepat dilakukan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah negeri Jiran Malaysia,” terangnya.

 

Baca Juga :

Ajak Siswa Perangi Narkoba

Ajak Siswa Perangi Narkoba

Ajak Siswa Perangi Narkoba

Ajak Siswa Perangi Narkoba
Ajak Siswa Perangi Narkoba

Pentingnya pengetahuan bahaya narkoba di kalangan siswa.

Polsek Jejawi telah melakukan sosialisasi anti narkoba di SMP Negeri 1 Jejawi di kelas XI -A , Rabu (6/2).

Kapolsek Jejawi Iptu I Made Oka S SH mengatakan. Pihaknya memberikan motivasi kepada siswa untuk pola hidup sehat bebas dari narkoba. Dan menjadi duta anti narkoba di

tempat tinggal masing-masing.” Jauhi narkoba agar generasi kedepan

menjadi generasi yang lebih baik,”terangnya.

 

Jangan sekali-kali mencoba barang haram ini

. Isilah setiap kegiatan dengan hal positif. Karena masa depan Indonesia kedepan ada di tangan generasi muda.

Acara tersebut dihadiri guru wali kelas dan guru pembimbing serta Babhinkamtibmas Briptu Adi Putra

 

Sumber :

https://obatsipilisampuh.id/

46 Hafiz-Hafizah Quran Diwisuda

46 Hafiz-Hafizah Quran Diwisuda

46 Hafiz-Hafizah Quran Diwisuda

46 Hafiz-Hafizah Quran Diwisuda
46 Hafiz-Hafizah Quran Diwisuda

Sebanyak 46 hafiz dan hafizah Tahfizh Alquran angkatan pertama mengikuti wisuda

di Pendopoan KPT Tanjung Senai Indralaya, kemarin (27/1).

Kegiatan kerjasama antara Yayasan Quran As-Sudais dengan Yayasan Karantina Tahfizh Alquran Nasional, di bawah naungan Yayasan Daarul Quran As-Sudais.

Wisuda Tahfiz Alquran dihadiri angota DPR RI Komisi II Drs HIqbal Romzi, Gubernur Sumsel yang di wakilkan Oleh Staf Khusus Bidang Lintas Umat KH Amirudin Nahrowi (Cak Amir), Bupati Ogan Ilir diwakilkan oleh Asisten I Drs H Rahman Rosyidi, Kabag Kesra Setda Ogan Ilir Irawan Sulaiman, Bupati OKI yang diwakilkan oleh Asisten I Drs H Antonius Leonardo MSi, dan Kajari Ogan Ilir Adi Tyogunawan SH MH.

Panitia pelaksana wisuda M Burhan mengatakan bahwa wisuda ini berasal dari hafiz-hafizah

muda dari berbagai daerah di Sumsel. Untuk di Kabupaten Ogan Ilir yang perdana Yayasan Daarul Qur’an As- Sudais Ogan Ilir, Sumsel.

Sementara Ketua Yayasan Daarul Quran As-Sudais Ustaz H Ali Hasan Al- afizh, menyatakan rasa syukur dan bangga karena semakin banyaknya hafiz Quran di Sumsel, khususnya Khususnya Ogan Ilir.

“Ini adalah kewajiban kita. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah

akan menolong dan meneguhkan kedudukannya,” ujarnya.

 

Sumber :

https://lakonlokal.id/

DINAMIKA KONFLIK

DINAMIKA KONFLIK

DINAMIKA KONFLIK

DINAMIKA KONFLIK
DINAMIKA KONFLIK
Konflik merupakan bagian dari setiap organisasi yang tak terelakkan atau tak bisa dihindari. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya sifat manusia (human nature), kompleksnya hubungan antarmanusia (human relationship) dan kompleksnya struktur organisasi (organizational structures). Konflik itu bisa saja diredam, namun tidak bisa dihilangkan. Hal yang bijak bagi seorang Manajer adalah : mengidentifikasi dan memahami konflik, belajar menghadapi, berusaha mengelola serta menyelesaikan konflik.
Bila konflik dikelola secara konstruktif bisa menelorkan pembelajaran (learning), pertumbuhan (growth), perubahan (change), dan hubungan-hubungan (relationships).Namun bila tidak dikelola dengan baik, bakal menjadi pengganggu pelaksanaan kegiatan organisasi.
PANDANGAN TENTANG KONFLIKTerdapat perbedaan pandangan terhadap peran konflik dalam kelompok atau organisasi. Ada yang berpendapat bahwa konflik harus dihindari atau dihilangkan, sebab jika dibiarkan akan merugikan organisasi. Pendapat lain mengatakan bahwa jika konflik dikelola sedemikian rupa, maka konflik itu akan membawa keuntungan bagi kelompok atau organisasi. Inilah yang disebut sebagai the conflict paradox, dimana di satu sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, sementara banyak kelompok atau organisasi malah berupaya meminimalisir konflik.
Saya akan mengurai beberapa pandangan, terhadap konflik dalam organisasi :
1. Pandangan Tradisional (the traditional view). Pandangan ini berasumsi bahwa semua konflik berkonotasi negative, dan berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi. Sebab, konflik menghalangi koordinasi dan kerja sama tim untuk mencapai tujuan.
2. Pandangan aliran hubungan kamanusiaan (the human relations view). Pandangan ini menganggap bahwa konflik adalah hal biasa dalam interaksi antara individu dan kelompok dalam organisasi, yang adakalanya berguna bagi organisasi. Di sini, konflik mengangkat kinerja kelompok.
3. Pandangan Interaksionis (the interctionist view). Menurut pandangan ini, konflik bisa dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi. Sebab, tanpa konflik, organisasi akan statis, apatis dan tidak tanggap pada kebutuhan pegawai, bahkan tidak termotivasi melakukan evaluasi diri dan inovasi. Karenanya, peran manajer perlu diaktifkan untuk membuat konflik yang terarah dan harmonis, sehingga merangsang semangat dan kreativitas kelompok.
Stoner dan Freeman (1992 : 551) mendikotomi konflik, yakni :
1. Pandangan lama (old view), yang berasumsi bahwa tugas manajemen ialah melenyapkan konflik.
2. Pandangan baru (current view), yang berasumsi bahwa tugas manajemen ialah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya, untuk mencapai kinerja yang optimal. Kedua pandangan ini, dibagi berdasarkan lima aspek, yakni :
– Cara pandang terhadap konflik. Pandangan lama menganggap Konflik dapat dicegah/dihindari, sementara yang baru menganggap konflik tak terelakkan/dihindari.
– Faktor penyebab timbulnya konflik. Pandangan lama menganggap Konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam mendesain dan mengelola organisasi, sementara yang baru menyebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai dan sebagainya.
– Pengaruh konflik terhadap kinerja. Pandangan lama menyatakan konflik mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal, sementara yang baru mempercayai konflik mempengaruhi kinerja organisasi dalam pelbagai kegiatan (in varying degres).

– Fungsi manajemen. Pandangan lama menilai manajemen bertugas mengeliminir konflik, sementara yang baru menganggap bahwa manajemen bertugas mengelola dan mengatasi konflik, sehingga tercapai kinerja yang optimal.

Bagaimana perlakuan terhadap konflik untuk mencapai kinerja optimal. Pandangan lama percaya bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal, konflik harus dihilangkan. Sementara pandangan yang baru yakin bahwa untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, membutuhkan tingkat konflik
STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK
1. Terjemahkan apa yang sebenarnya Anda inginkan
Saat perdebatan dengan teman, kakak, rekan kerja, atau siapapun, dan suasana makin panas, Anda akan mudah sekali terbawa emosi. Bukan saat yang tepat untuk bernegosiasi untuk mencari solusi bersama. Berhentilah untuk selalu berusaha memecahkan segala macam persoalan. Hentikan perdebatan, lalu mulai tuliskan perasaan Anda, atau cari teman yang dipercaya untuk mendengarkan masalah Anda. Intinya, cara ini membantu Anda memikirkan hasil atau solusi yang paling tepat. Mengambil keputusan saat pikiran dikuasai amarah hanya akan membuat Anda mencari-cari alasan pembenaran dan menyalahkan orang lain.
2. Kumpulkan sebanyak mungkin informasi
Ketika Anda sudah mengontrol pikiran Anda dengan lebih tenang, Anda akan lebih mudah menghadapi orang lain. Jangan sekali-kali berasumsi bahwa Anda tahu betul sumber masalahnya berdasarkan apa yang dikatakan atau dipikirkan orang lain. Cari tahu sumber masalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan fakta sebelum mulai membicarakan solusi. Misalkan, pasangan Anda kesal karena tagihan membludak akibat belanja keperluan rumah tangga. Daripada membalas dengan bentakan dan amarah, lebih baik tanyakan apa yang membuat ia kesal dengan anggaran yang sudah Anda buat. Apakah menurutnya Anda belanja lebih banyak darinya? Apakah Anda harus melakukan pengurangan, atau memang penggunaan uang harus diperketat? Lakukan riset kecil-kecilan, bandingkan dengan pengeluaran rumah tangga pada umumnya (dengan standar tertentu), lalu diskusikan perbandingan tersebut dengan keluhan suami. Berusaha memahami posisi orang lain (lawan bicara) akan memudahkan Anda untuk mencari solusi bersama.

3. Tetapkan bentuk proses negosiasi
Jika pikiran sudah tenang dan terkontrol, tentukan kepada siapa Anda ingin bicara dan menegosiasikan masalah, kapan dan dimana tempat yang paling tepat. Persiapan ini penting untuk menciptakan kenyamanan bagi kedua belah pihak yang berseteru. Siapkan juga alur pembicaraan dan agendanya, sepakati bersama siapa yang memulai pembicaraan. Siapkan waktu khusus untuk menyelesaikan masalah. Hal ini untuk menunjukkan itikad baik Anda.

4. Sampaikan pesan yang tepat
Mulailah berdiskusi untuk mencari solusi dengan memunculkan sejumlah saran dan ide. Tunjukkan bahwa Anda mempunyai niat serius untuk memperbaiki keadaan. Katakan juga bahwa niat baik ini adalah untuk mencari solusi yang bisa disepakati dan dijalankan untuk kebaikan bersama. Tak cukup hanya dengan ucapan, Anda juga harus menyelesaikan masalah dengan menunjukkan perilaku yang mendukung ke arah positif. Sikap tubuh yang keliru, yang menunjukkan emosi, bisa memperkeruh suasana.

5. Negosiasi
Saat Anda memulai bernegosiasi untuk mencari solusi, kontrol diri Anda. Jangan memotong pembicaraan; bicaralah saat sudah giliran Anda. Respons pernyataan lawan bicara dengan tenang. Tarik nafas, dan berikan jeda beberapa detik untuk menjawabnya. Kontrol diri sangat penting agar solusi bisa ditemukan dengan pikiran yang tenang dan bukan emosi.

Jika semua cara ini sudah dicoba, namun masih juga belum menemukan penyelesaian, mediasi menjadi langkah selanjutnya. Anda membutuhkan  bantuan dari pakar atau dari pihak ketiga yang mampu menetralkan suasana. Bisa teman yang dipercaya kedua belah pihak, seperti  keluarga, kolega, atau jika ingin lebih efektif, cari pakarnya. Pakar profesional lebih memahami teknik mendamaikan pihak berseteru. Ini lebih baik daripada mendiamkan masalah dan menumbuhkannya menjadi energi negatif.

 

Baca Juga :

KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI
KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI
1. Organisasi yang terbentuk atas kesamaan tujuan/ ide (goal) adalah organisasi yang mudah tumbuh, tapi juga mudah hilang. Organisasi ini biasanya bertujuan jangka pendek. Contoh yang nyata adalah organisasi-organisasi yang timbul pada saat kampanye dalam mensukseskan satu calon di pilkada (pemilihan kepala daerah). Organisasi ini mengusung ide untuk mendukung satu calon, yang bila pilkada usai baik dengan hasil kemenangan calon yang didukungnya ataupun sebaliknya, selesai pula usia organisasi tersebut.
2. Organisasi atas dasar kesamaan misi, misalnya organisasi yang bersifat hobi atau tujuan jangka menengah. Sebagai contoh adalah organisasi kemahasiswaan, organisasi partai politik, organisasi pencinta komputer, bahkan perusahaan. Organisasi-organisasi ini biasa tempat berkumpul orang-orang yang memiliki kesamaan misi, misalnya untuk aktif bertukar pikiran mengenai kemampuan menguasai komputer, terlibat dalam politik, atau memiliki banyak kenalan. Organisasi ini tidak menyatukan ide-ide jangka pendek ataupun visi anggotanya.
3. Organisasi yang bergabung atas dasar visi atau prinsip, misalnya organisasi keagamaan, organisasi sosial. Organisasi ini lebih mementingkan visi yang sama antar anggotanya, biasanya tidak memikirkan hal-hal yang bersifat material dan memiliki anggota yang loyal/ fanatik.
HAMBATAN KOMUNIKASI
HAMBATAN KOMUNIKASI
1. Hambatan dari Proses Komunikasi
· Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional.
· Hambatan dalam penyandian/simbol
Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.
· Hambatan media, adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan.
· Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima
· Hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima /mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut.
· Hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya.
2. Hambatan Fisik
Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca gangguan alat komunikasi, dan lain lain, misalnya: gangguan kesehatan (cacat tubuh misalnya orang yang tuna wicara), gangguan alat komunikasi dan sebagainya.
3. Hambatan Semantik.
Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya : adanya perbedaan bahasa ( bahasa daerah, nasional, maupun internasional), adanya istilah – istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja, misalnya bidang bisnis, industri, kedokteran, dll.
4. Hambatan Psikologis
Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya; perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi diatas pemikiran-pemikiran dari sipengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan.
5. Hambatan Manusiawi
Terjadi karena adanya faktor, emosi dan prasangka pribadi, persepsi,
kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat

TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN

TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN

TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN

TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN
TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN

kepemimpinan bisa memiliki beberapa arti yang bisa kita ambil tapi disini saya akan menyatakan arti kepemimpinan sebagai  suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi

TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN

1. Tipe Kepemimpinan Kharismatis
Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Kepemimpinan kharismatik dianggap memiliki kekuatan ghaib (supernatural power) dan kemampuan-kemampuan yang superhuman, yang diperolehnya sebagai karunia Yang Maha Kuasa. Kepemimpinan yang kharismatik memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepemimpinan kharismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar.
2. Tipe Kepemimpinan Paternalistis/Maternalistik
Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikkan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut: (1) mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, (2) mereka bersikap terlalu melindungi, (3) mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri, (4) mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif, (5) mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri, (6) selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik, yang membedakan adalah dalam kepemimpinan maternalistik terdapat sikap over-protective atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebih lebihan.
3. Tipe Kepemimpinan Militeristik
Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah: (1) lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana, (2) menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, (3) sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan, (4) menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya, (5) tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya, (6) komunikasi hanya berlangsung searah.

TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN

1. Teori Keturunan
Inti daripada teori ini, ialah :
a. Leaders are born not made.
b. Seorang pemimpin menjadi pemimpin karena bakat – bakat yang dimiliki sejak dalam kandungan.
c. Seorang pemimpin lahir karena memamng ditakdirkan. Dalam situasi apapun tetap muncul menjadi pemimpin karena bakat-bakatnya.

2. Teori Kejiwaan.
a. Leaders are made and not born.
b. Merupakan kebalikan atau lawan dari teori keturunan.
c. Setiap orang bias menjadi pemimpin melalui proses pendidikan dan pengalaman yang cukup.

3. Teori Ekologis
a. Timbul sebagai reaksi terhadap teori genetis dan teori social.
b. Seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin, apabila pada waktu ahir telah memiliki bakat, dan bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan yang teratur dan pengalaman.
c. Teori ini memanfaatkan segi-segi positif teori genetis dan teori social.
d. Teori yang mendekati kebenaran.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR
Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :
1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau seke¬lompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Sumber : https://merpati.co.id/

Bentuk Hukum BPR

Bentuk Hukum BPR

Bentuk Hukum BPR

Bentuk Hukum BPR
Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kepemilikan BPR

1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
5. Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indo¬nesia.
Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan clengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan dan Pengawasan BPR

Fungsi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank pada umumnya. (baca UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37).

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :
1. pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana mayarakat.
2. membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
3. penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu :
1. organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang dite-tapkan.
2. kekurangan tenaga trampil dan profesional.
3. mengalami kesulitan likuiditas.
4. belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya (sesuai UU).

Pengaturan dan Pembagian Tugas BPR, KUD, dan BRI

1. BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti Bank Desa, kedu-dukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan Bank Desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI.

3. BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

4. BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan.

Baca Juga : 

Perijinan BPR

Perijinan BPR

Perijinan BPR

Perijinan BPR
Perijinan BPR

1 Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.
2. Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
3. Untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten Jan Kotamadya belum terdapat BPR.
4. Pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya hanya dapat dilakukan dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
5. Pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota Kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
6. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang rnelakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas).

Sumber : https://freemattandgrace.com/

Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung
Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Staf Redaksi Senior MoeslimChoice Rio S Hassan

menemui Prof Dr H Agus Suradika MPd, Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta. Lantas percakapan santai keduanya rupanya lebih pas untuk menjadi wawancara.  Topik percakapannya adalah sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di lingkup nasional. Dalam pandangan Profesor Agus, zonasi lebih sekadar memetakan lokasi fisik jarak geografis sekolah dengan tempat tinggal siswa yang akan masuk.  Sayangnya, zonasi ini boleh dibilang mengabaikan keseimbangan kualitas guru berdasarkan wilayah. Pada akhirnya, kata Prof Agus, kemajuan pendidikan nasional  terhambat, hanya berputar-putar rutin karena mengabaikan pemerataan proporsi guru dan standard kualitasnya di seluruh Indonesia. Namun, lebih baik kita simak petikan wawancara berikut ini.

Bagaimana Anda mengevaluasi sistem pendidikan nasional?

Ya, Secara teorinya sistem pendidikan kita sudah membentuk suatu siklus tak berujung. Lima tahun ke depan kita so so aja.

Maksudnya so so (begitu-begitu saja)?
Ambil contoh soal zonasi pendidikan untuk siswa. Sudah benar sebetulnya. Hanya sayangnya  kebijakan zonasi berdasarkan PPDB (penerimaan peserta didik baru) tidak tepat. Karena benar belum tentu tepat. Tapi tepat sudah pasti benar. Hehehe

Apa itu siklus yang tak berujung?
Semrawut gitu kalau kita bicara dalam konteks nasional. Tapi sederhana sebetulnya kalau kita fokus membenahi tuntas ketersediaan guru dan dosen.  Pengalaman saya puluhan tahun sebagai pengajar dan sempat beberapa tahun menjadi birokrat mengesankan begitu.

Kalau siklus Guru dan Dosen semrawut juga?
Sama saja. Guru dan Dosen sih agak lumayan. Kita baru mencapai keseriusan di standardisasi. Belum merata soal stratifikasi. Nah kebijakan zonasi secara nasional ini bisa berujung tidak baik juga nantinya. Padahal niatnya baik.

Maksudnya bisa diperinci Prof?

Saya katakan tadi kebijakan zonasi berdasarkan acuan PPDB bisa berakibat tidak ada equal treatment (perlakuan sama) pada tiap daerah. Karena persoalan tiap daerah beda-beda. Utamanya ketersediaan guru dan mapping (pemetaan lokasi) sekolah.

Kalau Jakarta bagaimana?
Kalau Jakarta sejak 2011 sudah melakukan upaya ketersediaan guru. Jangan dikira sempurna, Jakarta  pun stagnan cukup lama soal ketersediaan guru.  Baru beberes 2011. Kita belum selesai secara nasional jika kita bicara ketersediaan guru lalu kita dihadapkan pada kebijakan stratifikasi guru. Kita baru fokus pada standardisasi. Kita kencang bicara standardisasi guru dan dosen. Tapi kita belum tuntas melakukan mapping secara nasional soal stratifikasi guru dan dosen di tiap daerah yang tidak apple to apple.

Di Jakarta semua guru sarjana?
Hampir semua kecuali yang honorer dilakukan percepatan. Nah, ambil contoh guru. Amanat Undang Undang malah mengharuskan guru itu sarjana. Jadi, jangan heran ada kasus di Medan seorang guru bisa dipecat karena belum S-1 (sarjana strata satu). Pemerintah daerahnya tidak salah karena bunyi undang undangnya begitu. Dosen pun sama kita belum tuntas. Tapi saya lebih melihat guru sebagai aktor utama pendidikan.

Ada masukan buat Mendiknas Prof?
Sedikit masukan buat  Menteri Pendidikan yang juga kawan sebetulnya,  sudah benar dilakukan zonasi. Namun sayangnya zonasi itu dilakukan berdasarkan PPDB. Ini yang mendapat kritikan luas masyarakat terutama  netizen di media sosial. Diaudit dulu saja ketersediaan guru secara nasional.

 

Baca Juga :