Mentan Sampaikan Program Nawacita Pertanian kepada Mahasiswa Unpad

Mentan Sampaikan Program Nawacita Pertanian kepada Mahasiswa Unpad

Mentan Sampaikan Program Nawacita Pertanian kepada Mahasiswa Unpad

Mentan Sampaikan Program Nawacita Pertanian kepada Mahasiswa Unpad
Mentan Sampaikan Program Nawacita Pertanian kepada Mahasiswa Unpad

BANDUNG – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kuliah umum

dihadapan mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad, Senin(15/5). Sejumlah rencana peningkatakan pertanian di Indonesia disampaikan kepada mahasiswa melalui pidatonya itu.

Mentan Amran mengatakan sebagai negara agraris Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar jika mampu memaksimalkan potensi tersebut. Bahkan menurutnya kedepan kehidupan yang paling sejahtera adalah para petani.

Caranya dengan meningkatkan produksi mpertanian termasuk kualitasnya dengan berbagai bantuan program termasuk mengganti peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan pertanian nasional.

“Memang ada regulasi yang menghambat pertanian, sehingga

membuat lambat penyelesaian masalah. Misalnya jika ingin membantu wabah serangan hama, harus tender dulu. Keburu sawah hancur. Jadi untuk kasus tertentu sekarang lebih cepat, pengadaan pupuk, pestisida tidak kaku lagi, sesuai kebutuhan lapangan,” tegasnya.

Ia menegaskan gangguan serangan hama dapat merugikan pertanian nasional dengan nilai hingga mencapai Rp40 triliun rupiah.

Hal itu menurutnya sudah disepakati pemerintah termasuk dengan BPK, Polri dan KPK serta Kejaksaan sehingga koordinasi dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan dilapangan.

Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad mengatakan kekuatan agrikultur

dapat membuat Indonesia berperan lebih banyak dalam kancah global. Namun kompleksitas masalah di bidang tersebut juga sangat banyak sehingga perlu kerjasama yang apik dari berbagai sektor.

“Dulu triple helix, yakni pemerintah, pengusaha dan petani. Sekarang jadi Penta Helix, yakni ditambah komunitas dan media. Media penting untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya pertanian juga terkait dengan hal lain seperti infrastruktur, perdagangan dan lainnya. Sehingga tidak bisa jalan sendiri. Jo

 

Baca Juga :

 

 

OJK Sosialisasikan Literasi dan Inklusi Keuangan

OJK Sosialisasikan Literasi dan Inklusi Keuangan

OJK Sosialisasikan Literasi dan Inklusi Keuangan

OJK Sosialisasikan Literasi dan Inklusi Keuangan
OJK Sosialisasikan Literasi dan Inklusi Keuangan

BANDUNG-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar sosialisasi Peraturan OJK

tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Bandung. Sosialisasi disampaikan kepada pelaku usaha jasa keuangan agar memiliki awareness dan kesiapan dalam upaya mendukung POJK itu.

Kepala OJK Jabar Sarwono mengatakan sosialisasi ini diharapkan mendorong pelaku usaha jasa keuangan berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Harus membuka akses keuangan yang mudah dan luas kepada masyarakat,

sesuai target pemerintah,” ujarnya, Selasa (16/5)

Ia mengatakan presiden menargetkan pada tahun 2019 inklusi keuangan di Indonesia harus mencapai 75% sebagaiamana tertuang dalam Perpres No. 83 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan pelaku usaha

jasa keuangan yang ada di Jabar di Hotel Aryaduta Kota Bandung. jo

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/147702851/pengembangan-ide-kreatif-dan-inovatif/

Universita Penguat Knowledge Base

Universita Penguat Knowledge Base

Universita Penguat Knowledge Base

Universita Penguat Knowledge Base
Universita Penguat Knowledge Base

BANDUNG-Asean Economy Community (AEC) atau lebih akrab

dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah bergulir lama, sudah memulai debutnya di penghujung tahun 2015 lalu. MEA merupakan basis pemersatu negara-negara Asean untuk berkompetisi secara terbuka, melalui penguatan ekonomi dan pasar bebas.

Untuk berkontribusi dalam penguatan SDM, sekaligus mentransformasikan ilmu pengetahuan dan praktik. Telkom University melalui Direktorat Pusat Pengembangan Karir (DPPK), gelar “Industrial Human Capital Development Summit (IHCDS) 2017” pada tanggal 18 Mei 2017 di Grand Mutiara 1 & 2 Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta.

Rektor Telkom University Profesor Mchamad Ashari dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sejauh ini Universitas yang berlokasi di Bandung ini secara konsisten melakukan pendekatan kepada penyerap tenaga kerja profesional.

Temu industri tersebut digelar sebagai bentuk penguatan sinergi antara Telkom

University dan korporasi penyerap SDM berkelanjutan.

“Cita-cita besar kami di masadepan, adalah menjadikan Universitas (Telkom) ini sebagai pusat Entrepreneur Excellent, artinya konten pendidikan kami harus menuju ke arah sana, sinergi akademik dan industri, ini akan diperlukan untuk menghadapi era kompetitif,” terangnya.

IHCDS rencananya akan bergulir dengan program dialog lintas stakeholder, industri, profesional, peneliti inovasi hingga akademisi.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Admisi dan Kerjasama Internasional Dr. AMA Suyanto menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan SDM di Indonesia terkait timpangnya kebutuhan Industri dan banyaknya SDM yang belum siap beradaptasi dengan perubahan.

“Itulah kenapa kami merasa ini penting, sinergi tidak saja untuk menyerap para sarjana

kami yang jumlahnya bisa ribuan tiap tahun, tetapi dengan sinergi ini SDM kami memang sudah siap berinovasi bersama dengan industri, kurikulum kami pun sudah fokus pada kebutuhan inovatif industri di Indonesia,” jelas Suyanto.

Dialog industri dalam IHCDS yang dipandu oleh presenter kenamaan Tina Talisa tersebut juga akan dilangsungkan penandatangan kerjasama dengan beberapa korporasi reputable, PT. Angakasa Pura II, PT. Metrodata Elektronik, PT. Home Credit Indonesia, PT. Infomedia Solusi Humanika dan ID Talent Indonesia.

Lanjutnya, selain untuk penguatan sinergi Universitas-Industri, IHCDS tahun ini merupakan upaya menghilangkan stigma menara gading agar tidak lagi melekat di dunia akademik. Untuk itu Telkom University secara rutin melakukan kegatan bernuansa sharing knowledge, industrial hearing, dan Job Expo dengan perusahaan beragam, tujuan pentingnya adalah meningkatkan kontribusi Universitas pada knowledge corporate and economy untuk dapat diimplementasikan.

“Universitas sebagai ruang penguatan knowledge base, sedang industri adalah laboratotiumnya, alasan itu yang membuat kami harus terus meminta masukan dari mereka (industri),”pungkasnya. (MAT)

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/147702863/manfaat-gotong-royong/

Kepemimpinan Bima-Usmar, IPB Paparkan Hasil Survei Warga

Kepemimpinan Bima-Usmar, IPB Paparkan Hasil Survei Warga

 

Musyawarah Rencana Pembangunan

Pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Bogor tahun 2017 di Balaikota, Kamis (09/03/2017), tidak hanya sebatas pada pemaparan ragam progres pembangunan dan pengajuan kegiatan, namun disampaikan juga hasil survei warga yang telah dilakukan Institut Pertanian Bogor.(IPB). Survei itu mencakup beberapa bidang khususnya yang masuk ke dalam skala prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Wali Kota Bogor

Bima Arya dalam presentasinya pada kesempatan itu mengungkapkan, selain soal kepuasan warga terhadap dua tahun kinerja kepemimpinan Bima Arya – Usmar Hariman pada bidang pelayanan publik, juga ditanyakan mengenai masalah transportasi publik, kemacetan, hingga soal pendidikan dan kesehatan.

Dari hasil survei di bidang kesehatan ini

Untuk jumlah fasilitasnya sebanyak 85 persen masyarakat merasa fasilitas kesehatan sudah mencukupi. Sedangkan untuk kemudahan akses sebanyak 94 persen masyarakat merasa fasilitas kesehatan mudah diakses. Ini entah karena sudah ada BPJS atau memang benar-benar semua puskesmas sudah semakin baik, berikut kinerja dari para dokter dan Dinas Kesehatannya,” papar wali kota.

Sementara soal transportasi publik, menurut Bima mengutip hasil survei itu, diketahui jika angkot masih menjadi primadona sebagian besar warga untuk menunjang beragam aktifitasnya. Peningkatan volume masyarakat ini berdampak pada peningkatan jumlah transportasi publik yang ada. Meski angkot masih menjadi pilihan utama, namun dengan hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi (online) membuat sebagian masyarakat beralih ke layanan ini. Di sisi lain, Trans Pakuan ternyata tidak menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

IPB menyarankan kepada Pemkot Bogor

Oleh sebab itu, dari hasil survei tersebut pihak IPB menyarankan kepada Pemkot Bogor untuk memperhatikan sebaran angkot dan menertibkan angkot yang mengetem sembarangan. “Maka, Pemkot Bogor akan melakukan reformasi angkot. Tepatnya akan segera melakukan rerouting angkot pertengahan bulan ini dan akan menggantinya dengan bus transpakuan yang lebih nyaman,” pungkasnya.

Artikel terkait :

 

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota
Pola Perkembangan Kota

Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan

yang senantiasa mengalami peningkatan, maka  tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami peningkatan,  yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota (fringe area). Gejala penjalaran areal kota ini disebut sebagai invasion dan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar disebut sebagai urban sprawl (Northam dalam Yunus, 1994).

 

Secara garis besar menurut Northam dalam Yunus (1994) penjalaran fisik kota dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

  1. Penjalaran fisik kota yang mempunyai sifat rata pada bagian luar, cenderung lambat dan menunjukkan morfologi kota yang kompak disebut sebagai perkembangan konsentris (concentric development).
  2. Penjalaran fisik kota yang mengikuti pola jaringan jalan dan menunjukkan penjalaran yang tidak sama pada setiap bagian perkembangan kota disebut dengan perkembangan fisik memanjang/linier (ribbon/linear/axial development).
  3. Penjalaran fisik kota yang tidak mengikuti pola tertentu disebut sebagai perkembangan yang meloncat (leap frog/checher board development).

 

Jenis penjalaran fisik memanjang/linier yang dikemukakan oleh Northam

sama dengan Teori Poros yang dikemukakan oleh Babcock dalam Yunus (1994), yaitu menjelaskan daerah di sepanjang jalur transportasi memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga perkembangan fisiknya akan lebih pesat dibandingkan daerah-daerah di antara jalur transportasi.

Pola pemekaran atau ekspansi kota mengikuti jalur transportasi juga dikemukakan oleh Hoyt dalam Daldjoeni (1998), secara lengkap pola pemekaran atau ekspansi kota menurut Hoyt, antara lain, sebagai berikut :

  1. Perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan transportasi ke daerah-daerah perbatasan kota. Dengan demikian polanya akan berbentuk bintang atau star shape.
  2. Daerah-daerah hinterland di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menggabung pada kota yang lebih besar.
  3. Menggabungkan kota inti dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti atau disebut dengan konurbasi.

 

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Northam dalam Yunus (1994)

mengenai perkembangan fisik kota secara konsentris, Branch (1995) mengemukakan enam pola perkembangan fisik kota, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Selanjutnya berdasarkan pada kenampakan morfologi kota serta jenis penjalaran areal kota yang ada, menurut Hudson dalam Yunus (1994)

mengemukakan beberapa model bentuk kota, yaitu sebagai berikut :

  1. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru. Bentuk ini menggambarkan kota utama yang ada dengan kota-kota kecil di sekitarnya terjalin sedemikian rupa,  sehingga pertalian fungsional lebih efektif dan lebih efisien.
  2. Bentuk stellar atau radial. Bentuk kota ini untuk kota yang perkembangan kotanya didominasi oleh ribbon development.
  3. Bentuk cincin, terdiri dari beberapa kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar.
  4. Bentuk linier bermanik, pertumbuhan areal-areal kota hanya terbatas di sepanjang jalan utama dan pola umumnya linier. Pada pola ini ada kesempatan untuk berkembang ke arah samping tanpa kendala fisikal.

Baca Juga : 

Samsung Galaxy A90 Perlihatkan Slider Kamera Berputar

Samsung Galaxy A90 Perlihatkan Slider Kamera Berputar

 

 

SEOUL

Samsung Galaxy A90 rumornya akan memiliki kamera pop-up, tapi render 3D ini menunjukkan desain yang sangat di luar imajinasi. Galaxy A90 memiliki slider yang mengangkat kamera ganda, yang kemudian dapat diputar menjadi kamera selfie.

Pemilik akun Twitter @IceUniverse, yang dianggap sebagai seseorang yang tahu seputar desain Samsung belum dirilis, menyebut ini “hampir sepenuhnya benar”. Sekitar sepekan lalu, @OnLeaks, pembocor lainnya men-cuit bahwa Galaxy A90 akan memiliki kamera geser dan berputar.

Pengaturan ini memiliki banyak keuntungan, misalnya untuk selfie dengan kamera belakang tanpa layar kedua. Di samping layar depan adalah Layar Infinity bertakik. Alih-alih tampilan akustik, ternyata menampilkan bagian lubang suara tradisional seperti handphone lainnya. Kerugiannya, ponsel ini memiliki dua bagian yang bergerak.

Laman GSM Arena menyebutkan

Samsung Galaxy A90 juga akan minus penguncian wajah atau Face ID, tapi tetap memiliki pembaca sidik jari di layar layakya A50. Yang jelas kamera tersimpan aman di dalam.

Galaxy A-series

Galaxy A-series tidak asing dengan eksperimen karena sejarah membuktikan ini adalah ponsel kamera quad pertama di dunia. Dan ponsel juga membawa kamera lubang pertama Samsung dengan layar berlekuk pertama.

Meskipun demikian, desain ini belum tentu benar. Jadi kita masih harus menunggu peluncurannya pada 10 April mendatang. SINDOnews pun sudah mengantongi peluncuran varian handphone Galaxy di Bangkok, Thailand pada tanggal tersebut. Tapi belum diketahui, apakah ini benar seri A90/A80. Kabarnya keduanya adalah produk yang sama, cuma berbeda wilayah pemasaran saja.

 

Sumber : https://www.ram.co.id/

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota
Pola dan Bentuk Kota

Kota-kota tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kekuatan

seperti jaringan transportasi, perluasan industri, perubahan guna lahan, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Perkembangan kota dapat dilihat dalam dua cara, yaitu:

  1. Perkembangan menurut asal pertumbuhan
  2. Perkembangan menurut arah pertumbuhan
  1. Perkembangan Kota Menurut Asal Pertumbuhan
  2. Perkembangan alamiah, yaitu perkembangan kota di masa yang lalu secara alamiah tanpa dilakukan kegiatan perencanaan kota. Dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kota, didasarkan pada kegiatan manusia yang berdasarkan pertimbangan keuntungan sesaat. Infrastruktur dibangun secara tidak teratur, tanpa mempertimbangkan perluasan kota di masa depan. Bentuk kota yang berkembang secara alamiah, antara lain:
  3. Penyebaran secara konsentrik (Concentric Spread)- merupakan kecenderungan alamiah dimana orang ingin sedekat mungkin dengan pusat kota, dan sebagai wujudnya adalah kota berkembang berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai inti. Permasalahan yang ditimbulkan meliputi kemacetan lalu lintas, jalan-jalan sempit, konsentrasi penduduk dan lain sebagainya.
  4. Pengembangan berbentuk pita (Ribbon Development) -Pada umumnya perkembangan berbentuk pita terjadi sebagai akibat peningkatan sistem jaringan jalan dan pertumbuhan lalu lintas kendaraan bermotor. Secara alamiah, kecenderungan setiap orang membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur jalan utama. Jika tanpa pengendalian yang efektif dapat menimbulkan permasalahan:
  • peningkatan biaya pelayanan prasarana dasar,
  • perbaikan pelayanan di masa depan menjadi mahal dan sulit,
  • kegiatan yang ada akan terkena dampak arus lalulintas yang tinggi (kebisingan, polusi udara, debu dll.),
  • berpeluang terjadinya kecelakaan lalulintas dan kemacetan lalulintas,
  • kapasitas lalulintas dan efisiensi pada jalan utama berkurang,
  1. Pertumbuhan berbentuk satelit (Satellite Growth)- Pertumbuhan kota satelit terjadi bila besaran kota telah mencapai ukuran tertentu, yang berkembang di sekitar kota utama (metropolitan) dan secara sosial-ekonomi masih bergantung pada kota induknya. Permasalahan yang terjadi umumnya berkaitan dengan akses terhadap kota induknya.
  2. Pertumbuhan secara terpencar (Scattered Growth) – Pertumbuhan kota berlangsung dengan pola yang tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan permasalahan kemacetan lalulintas, masuknya kegiatan industri dalam lingkungan permukiman, munculnya kawasan kumuh, kurangnya ruang terbuka (taman). Bila tidak terkendali, persoalan ini akan sulit dipecahkan di masa depan.
  3. Perkembangan yang direncanakan, yaitu kota berkembang berdasarkan acuan/rencana yang telah disusun oleh perencana kota. Keseluruhan pertumbuhan kota dikendalikan melalui aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kota memperhatikan distribusi berbagai aktivitas secara rasional untuk menghindari terjadinya konflik di masa depan. Penyediaan berbagai sarana dan prasarana kota didasarkan pada kebutuhan di masa depan.
  1. Perkembangan Kota Menurut Arah Pertumbuhan
  2. Perkembangan kota secara horisontal

Kota tumbuh dan berkembang secara horisontal dan meluas ke segala arah yang memungkinkan, dimana lahan masih tersedia dengan biaya yang terjangkau.

 

Keuntungan pembangunan kota secara horisontal:

  • Menghemat biaya pembangunan
  • Kemungkinan secara maksimum penggunaan pencahayaan alami
  • Kepadatan penduduk dapat dibatasi
  • Bangunan dapat menggunakan konstruksi sederhana (ekonomis)
  • Lahan-lahan marjinal dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka

Kerugian pembangunan kota secara horisontal:

  • Membutuhkan lahan yang luas, dan
  • Menjadi tidak ekonomis bila nilai lahan terlalu tinggi (mahal)
  1. Perkembangan kota secara vertikal

Bangunan-bangunan kota dirancang dan dikembangkan secara bertingkat (multi-storey), dimana pembangunan ini dimungkinkan pada kawasan yang mempunyai nilai lahan tinggi (mahal)

Keuntungan pembangunan kota secara vertikal:

  • Banyak orang tinggal dan menggunakan pelayanan umum pada bangunan yang sama, sehingga dapat menimbulkan rasa kebersamaan kelompok
  • Pada lantai diatas ketinggian tertentu, pemandangan alam dapat dinikmati dengan lebih baik (laut, sungai, gunung, dll)
  • Memungkinkan penggunaan secara maksimum teknik-teknik konstruksi modern, seperti lift, eskalator, dll.
  • Penghematan lahan dan secara ekonomis nilai lahan yang tinggi dapat dimanfaatkan secara optimal
  • Secara ekonomis, biaya konstruksi pada bangunan dapat dirancang dengan tipe struktur yang sama pada tiap-tiap lantai yang berbeda

Kerugian pembangunan kota secara vertikal:

  • Dalam kasus bencana (gempa, kebakaran) akan menyulitkan penghuni untuk meloloskan diri secara aman, khususnya lantai atas.
  • Kepadatan penduduk akan meningkat.
  • Rancangan bangunan cenderung sama (stereo-type) dan tidak ada batasan pribadi menyangkut suka atau tidak suka.
  • Kegagalan dalam mengoperasikan lift, pompa air dll, dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni.
  • Secara psikologis, penghuni dilantai atas terpisah dengan kehidupan alam (tanah).
  • Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)
Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Tujuan pengembangan industri dalam kerangka wilayah nasional dapat dirumuskan sebagai:

  1. Memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang, dan mengawasi atau, merangsang berkembangnya pusat-pusar pertumbuhan baru, dengan pertimbangan
  2. Pemerataan kegiatan-kegiatan pembangunan, berupa kegiatan industri, serta dengan memperhitungkan keterkaitan perkembangan wilayah lebih luas, yang dengan demikian pada gilirannya dpat;
  3. Mendorong terwujudnya kesatuan (wilayah) ekonomi nasional.

 

Menurut Soesilo di dalam Tehang (2000)

tujuan utama dalam perencanaan dan pembangunan industrial estate di Indonesia adalah modernisasi dan ekspansi industri. Hal ini dilakukan dengan pengelompokkan industri-industri ke dalam kawasan industri. Industrial estate didukung dengan promosi, teknologi, manajerial dan marketing, sehingga secara keseluruhan efektif pada biaya-biaya yang rasional, yang tidak memungkinkan untuk industri-industri yang tersebar diseluruh kota atau distrik. Pada prinsipnya Industrial Estate dibangun dengan tujuan-tujuan:

  1. Menyediakan Kawasan Industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tesedia untuk bangunan pabrik;
  2. Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan-jalan raya, air, telekomunikasi, listrik dan juga fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya.
  3. Pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan penagwasan lingkungan.

Selanjutnya tujuan pengembangan Kawasan Industri perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tingkat agregasi (setara) tingkat II/Kabupaten yang mengarah kepada:

  1. Memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktural dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu,
  2. Memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri, melalui hadirnya Kawsan Industri,
  3. Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

 

Langkah-langkah ini ditempuh melalui identifikasi

dan klasifikasi wilayah/zona potensial sebagai lingkungan prospektif bagi lokasi pembangunan: kompleks, pusat dan Kawasan Industri. Pada tingkat lebih lanjut tujuan pengembangan diterjemahkan ke dalam (penerapan) besaran kegiatan industri yang secara bertahap harus diwadahi oleh tipe-tipe Kawasan Industri yang paling sesuai, menjadi:

  1. Pengadaan Kawasan Industri sebesar kebutuhan/potensi sesuatu satuan wilayah tertentu (zona atau satuan aglomerasi tertentu) pada kurun waktu tertentu,
  2. Pengembangan tipe Kawasan Industri sesuai besaran kebutuhan perkembangan atau kemampuan pentahapan pembangunan.

Pada tingkat daerah/regional, dimensi ruang (spasial menjadi lebih menonjol dalam setiap perhitungan usaha pembangunan. Faktor lokasi dan jarak antara kegiatan-kegiatan ekonomis (dan industrial) memegang peran lebih penting dalam menghasilkan penempatan wilayah, yang dapat diukur melalui berbagai tolak ukur perkembangan.

Pembangunan industri diseluruh daerah didasarkan pada pendekatan ekonomi (economic base approach), karena beberapa daerah ditargetkan sebagai inti regional pembangunan industri (industrial growth centers) atau yang disebut wilayah pusat pertumbuhan industri.

Adapun identifikasi dari pusat-pusat pertumbuhan industri adalah :

  1. Suatu daerah yang dapat diidentifikasikan sebagai zona industri jika daerah itu mempunyai keunggulan komparatif untuk pembangunan dari industri yang berbasiskan sumber daya alam tertentu, atau mempunyai potensi ekonomi tertentu untuk pembangunan industri yang berorientasi pasar.
  2. Beberapa zona industri yang perspektif dapat dijadikan sebagai inti-inti regional dari pembangunan industri (region cores of industrial development). Hal ini terjadi jika ada sejumlah mekanisme untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara ke dalam dengan memiliki keterkaitan ekonomi, seperti pembangunan regional yang terpadu dengan sistem transportasi anatara daerah yang keunggulan komparatif ekonomis untuk pertumbuhan zona-zona industri.
  3. Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Ponsel Quad Sensor Pertama dari Motorola

Ponsel Quad Sensor Pertama dari Motorola

 

 

CHICAGO

Awal pekan ini, industri seluler telah melihat rendering smartphone tiga kamera pertama Motorola yang diduga akan disebut P40 Power atau P40 Note. Kini muncul handphone pertama mereka dengan quad kamera belakang.

Pembocor populer OnLeaks

Pembocor populer OnLeaks telah membagikan CAD render dari ponsel pintar Motorola yang tidak dikenal tersebut. Render mengungkapkan secara detail desain dari perangkat.

Laman GSM Arena

Laman GSM Arena menyebutkan, handphone pintar ini menampilkan layar 6,2 inci dengan pemindai sidik jari yang tertanam di dalamnya. Di bodi belakang, ditemukan pengaturan quad kamera yang mencakup satu unit 48 MP. Smartphone ini sendiri berukuran 158,7 x 75 x 8,8 mm, tapi tidak jelas apakah ketebalannya “menabrak” kamera atau tidak.

Sot kartu SIM dan speaker

Hal lain yang dapat dipastikan dari render ini adalah tombol power dan pengaturan volume di sebelah kanan, jack headphone dan port USB-C di bagian bawah. Ditambah slot kartu SIM dan speaker di bagian atas.Kita juga dapat melihat adanya lubang kecil di bagian belakang ponsel di bagian bawah. Ini kemungkinan merupakan letak mikrofon ketiga.

Hingga saat ini nama dan detail perangkat keras lainnya dari handphone pabrikan yang berbasis di Chicago ini belum diketahui.

 

Sumber : https://merkterbaik.com/

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah
Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

  1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

                  Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

  1. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

                  Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah :

  1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
  2. Memilih pemimpin daerah
  3. Mengelola aparatur daerah
  4. Mengelola kekayan daerah
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6.      Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

  1. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

8.      Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

       Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :

1.      Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  2. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  3. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
  4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
  5. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
  6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
  7. Mengembangkan sistem jaminan sosial
  8. Menyusun perencanaan dan  tata ruang daerah
  9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
  10. Melestarikan lingkungan hidup
  11. Mengelola administrasi kependudukan
  12. Melestarikan nilai sosial budaya

14.  Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya 
15.  Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

            Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan ( Rozali Abdullah, 2007 : 27-30).

Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

  1. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk   lintas kabupaten/kota;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

  1.  perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2.  perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4.  penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5.  penanganan bidang kesehatan;
  6.  penyelenggaraan pendidikan;
  7.  penanggulangan masalah sosial;
  8.  pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  10.  pengendalian lingkungan hidup;
  11.  pelayanan pertanahan;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

            Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.


Baca Artikel Lainnya: