Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Barat, siap menerima pantangan Gubernur Jawa Barat

, Mochamad Ridwan Kamil, yang menitipkan 3 aspek program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu aspek kebencanaan, masalah citarum dan pengembangan desa.

“Alhamdulillah semua tantangan Pa Gubernur kita akan jalankan, karena pada dasaranya kita adalah mitra pemerintah,” tegas Ketua Kwarda Jawa Barat, Dede Yusuf Macan Effendi, dalam pembukaan Rakerda Gerakan Pramuka Jabar Tahun 2019, di Sekretariat Kwarda Pramuka Jabar, Sabtu (05/01).

Menurut Dede Yusuf, dengan adanya atensi dari Gubernur Jawa Barat

, pihaknya akan menyebarkannya ke setiap daerah dimana para bupati dan walikota sebagai Majelis Pembimbing Gerakan Paramnuka di daerah masing-masing juga bisa berkontribusi untuk membackup pramuka agar pramuka ikut bergerak menyelesaikan permasalahan.

“Terbenturnya kami ini kan sebetulnya karena tidak semua Pemerintah Daerah memberikan atensi terhadap pramuka. Kita siap, 3 tantangan tadi kita akan gerakan mulai Januari ini kita akan gerakan,” katanya.

Dede Yusuf menyatakan, Gerakan Pramuka sudah mempunyai tim tanggap darurat

dan telah melakukan kegiatannya di berbagai tempat bencana yang jumlahnya terbatas.

“Jumlah kami baru sampai 120 orang, nah tantangan Pa Gubernur ini berarti kami harus meningkatkan paling tidak 2 kali lipat sekitar 300 orang,” ucapnya. (Parno)

 

Sumber :

https://blogs.itb.ac.id/indonesia/2019/04/02/cara-mendidik-anak-agar-tidak-jadi-pemalu/

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan
Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa fakultas hukum tetap boleh menjalankan praktik litigasi

dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan  pengadilan. Dalam program bantuan hukum yang anggarannya disediakan pemerintah, mahasiswa, dosen, dan paralegal boleh menjalankan praktik litigasi dan non-litigasi. Tetapi untuk litigasi, ada syarat yang harus dipenuhi mahasiswa.

PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42) menyebutkan litigasi pada dasarnya dilakukan oleh advokat yang menjadi pengurus organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atau advokat luar yang direkrut PBH.

 

PBH boleh merekrut mahasiswa fakultas hukum (FH)

jika jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah PBH tidak memadai. Mahasiswa tersebut baru bisa beracara dengan melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat, baik advokat PBH atau advokat dari luar yang direkrut untuk menangani kasus tertentu.

Syarat lainnya, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah hukum acara. Tidak disebutkan apakah nilai kelulusan A, B, atau C; dan tidak disebutkan apakah semua hukum acara atau cukup acara pidana dan acara perdata. Mahasiswa tersebut juga harus sudah ikut pelatihan paralegal. Pasal 13 ayat (4) PP 42 hanya menyebutkan mahasiswa FH tersebut ‘harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal’.

Berdasarkan catatan hukumonline, para mahasiswa biasanya banyak menimba ilmu dalam berbagai pelatihan di lembaga bantuan hukum. Program magang di kantor pengacara adalah pilihan lain.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH-M), misalnya, menawarkan program magang (internship) kepada mahasiswa setiap tahun. Juli tahun ini, ada 10 mahasiswa yang dinyatakan lolos ikut program tersebut. Selain program internship, masih ada program magang reguler di LBH-M.

Mahasiswa yang magang reguler inilah yang sering ikut menangani kasus meskipun, menurut Ricky Gunawan, Direktur Eksekutif LBH-M, yang maju ke pengadilan tetap advokat. “Belum ada yang sampai duduk beracara,” ujarnya.

Koordinator Nasional Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), Ismail Hasani, mengapresiasi ketentuan PP 42. Dengan aturan tersebut berarti memperkokoh payung hukum buat mahasiswa, paralegal, dan dosen untuk beracara. “Aturan itu patut kita apresiasi karena lebih memperkokoh,” ucapnya kepada hukumonline.

 

Daerah Minim Advokat

Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga miskin, kehadiran mahasiswa FH sebenarnya sangat penting terutama di daerah-daerah yang jumlah advokat, dosen hukum dan paralegal tidak memadai. Itu sebabnya, kata Ismail, dalam proses pembentukan UU Bantuan Hukum dan peraturan teknisnya, PJI berharap lebih dari sekadar pendampingan oleh advokat.

Ditegaskan Ismail, di daerah yang minim advokat seharusnya mahasiswa dan paralegal diperbolehkan membantu warga miskin dalam proses litigasi. Syaratnya, tetap perlu mendapat izin dari ketua pengadilan setempat. “Harapannya, mereka bisa beracara di daerah-daerah yang tidak ada atau minim advokatnya, tetapi tetap seizin ketua pengadilan,” jelas Ismail.

Ismail berpendapat tidak perlu ada pembatasan perkara yang bisa ditangani. Tidak perlu ada kekhawatiran paralegal dan mahasiswa mengambil ‘jatah’ advokat. Pada umumnya, paralegal lebih fokus menangani kasus-kasus yangmelibatkan komunitas.

 

Pembatasan pada tahap beracara bagi mahasiswa juga tak perlu.

Pasal 15 PP 42 juga sudah mengakomodasi ketentuan pendampingan atau menjalankan kuasa. Mahasiswa boleh mendampingi atau menjalankan kuasa di tingkat penyidikan, penuntutan, di muka persidangan, atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di daerah-daerah yang minim advokat, mahasiswa juga bisa menjalankan tugas memberi bantuan hukum non-litigasi. Termasuk dalam cakupan non-litigasi tersebut adalah peyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan draftingdokumen hukum.

Di daerah-daerah bencana, mahasiswa, dosen, dan paralegal juga bisa memberikan bantuan hukum kepada para korban. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memasukkan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Beleid ini memberi ruang kepada warga yang mengalami kerentanan sosial untuk mendapatkan bantuan hukum.

Baca Juga : 

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum
MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

“Pengadilan hanya menyediakan fasilitas Posbakum. ” ASH

Menindaklanjuti terbitnya PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum, Mahkamah Agung (MA) tengah melakukan revisi atas SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Revisi SEMA No 10 Tahun 2010 ini juga sebagai respon atas langkah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK Menkumham No M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

“Iya, saat ini kita sedang merevisi SEMA No 10 Tahun 2010 yang dilakukan kelompok kerja (Pokja). Ini untuk menyesuaikan dengan peraturan baru yang dikeluarkan Kemenkumham,” kata Kepala Hukum dan Humas Ridwan Mansyur di Gedung MA, Jum’at (6/12).

 

Merujuk pada SEMA No 10 Tahun 2010

terdapat beberapa bentuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat lain. Bentuk pelayanan dimaksud antara lainpos bantuan hukum (posbankum), pembebasan biaya perkara, penyediaan bantuan jasa advokat, sidang keliling, dan zitting plaatz (sidang di tempat) di pengadilan negeri.

Dijelaskan Ridwan, sebelumnya penyaluran biaya pendampingan bantuan hukum oleh advokat dibayar negara melalui pengadilan setempat. Kisaran biayanya Rp1 juta per perkara. Biasanya, Rp600 ribu untuk biaya operasional advokatnya, sisanya sebesar Rp400 ribu untuk pemanggilan saksi, ahli, penerjemah, dan lain-lain.

“Kemenkuham yang mengelola dan menyalurkan dana bantuan hukum khusus bagi organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) yang telah bersertifikasi termasuk advokat. Pengadilan hanya menyediakan fasilitas posbakumnya saja yang dibiayai anggaran pengadilan lewat DIPA, tidak membiayai penanganan per kasusnya,” katanya.

 

Dikatakan Ridwan, PBH atau advokat yang telah bersertifikasi

saat menangani kasus tertentu baik litigasi maupun nonlitigasi berhak mengajukan permohonan biaya penanganan kasus ke Kemenkumham. “Kalau di SEMA No. 10 Tahun 2010, biaya penanganan per kasusnya Rp1 juta. Tetapi, sekarang saya tidak tahu rincian biaya penanganan setiap kasus untuk PBH-nya di luar advokat posbakum. Makanya, kenapa SEMA itu harus kita ganti,” tegasnya.

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Mohammad Eka Kartika EM mengatakan sejak tahun 2013 penyaluran dana bantuan hukum di pengadilan sudah diserahkan ke Kanwil Kemenkumham. Dia menegaskan pihaknya tidak akan bergantung terhadap penyaluran dana bantuan hukum dari Kanwil Kemenkumham. Hal itu merupakan urusan PBH atau advokat yang telah terakreditasi

“Kalau kita, jika ada terdakwa yang benar-benar tidak mampu atau ada advokat yang mendampingi secara probono(gratis), kita tetap jalan dan layani,” kata Eka saat dihubungi hukumonline.

Menurut dia, hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga PBH atau organisasi advokat yang terakreditasi. Soal dana bantuan hukum penanganan setiap kasusnya mereka sendiri yang mengurus sendiri melalui pengajuan di Kanwil Kemenkumham. “Kita hanya menyediakan tempat untuk melayani pencari keadilan, biayanya mereka urus sendiri,” ujar pria yang baru saja diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ini.

Sesuai PP No. 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan lima juta rupiah. Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi ditetapkan sesuai tabel di bawah ini :

No.

 

Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi

Kegiatan

Biaya (Rp)

1. Penyuluhan hukum Rp. 3.740.000

2.Konsultasi hukum Rp. 700.000

3.Investigasi perkara Rp. 1.450.000

4.Penelitian hukum Rp. 2.500.000

5.Mediasi Rp. 500.000

6.Negosiasi Rp. 500.000

7.Pemberdayaan masyarakat Rp. 2.000.000

8 Pendampingan di luar pengadilan Rp. 500.000

9.Drafting dokumen hukum Rp. 500.000

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/

Mengenal Bank Syari’ah

Mengenal Bank Syari’ah

Mengenal Bank Syari'ah
Mengenal Bank Syari’ah

Pengertian Bank Syari’ah

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari’ah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syari’ah mempunyai pengertian yang sama.

Dalam RUU No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari’ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan alquran dan al hadist.

Tujuan Perbankan Syari’ah

Ada beberapa tujuan dari perbankan Islam. Diantara para ilmuwan dan para professional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut. Menurut Handbook of Islamic Banking, perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan(Finansial Instrumen) yang sesuai denga ketentuan dan norma syari’ah. Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islamberbeda dengan bank konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosial ekonomi negara-negara Islam yang dikemukakan dalam buku itu, perbankan Islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdsarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim. Dalam buku yang berjudul Toward a Just Monetary System, Muhammad Umar Kapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank. Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan

yang dilakukan bank-bank Islam tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki pencegahan untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh pengusaha sebanyak-banyaknya yang bergerak dibidang industri pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
Para banker Muslim beranggapan bahwa peranan bank Islamsemata-mata komersial berdasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditunjukkan untuk mengjasilkan keuangan finansial. Dengan kata lain para banker muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga sosial, dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Kazarian, Dr Abdul Halim Ismail, manajer bank Islam Malaysia berhaj, mengemukakan, “sebagaimana bisnis muslim yang patuh, tujuan saya sebagai manajer dari bank tersebut (bank Malaysia Berhaj) adalah semata-mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen yang berdasarkan bunga.

Ciri Bank Syari’ah

Bank Syari’ah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. ciri-ciri ini bersifat Universal dan kualitatif, artinya Bank Syari’ah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri tersebut.
  • Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnyan tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
  • Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang bada batas waktu perjanjian telah berakhir.
  • Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (Fiset Return) yang ditetapkan dimuka. Bank Syari’ah menerapkan system berdasarkan atas modal untuk jenis kontark al mudharabah dan al musyarakah dengan system bagi hasil (Profit and losery) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilkikan barang (al murabahah dan al bai’u bithaman ajil, sewa guna usaha (al ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.
  • Pegarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi’ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (fixed return). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.
  • Bank Syari’ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank.
  • Adanya dewan syari’ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari’ah.
  • Bank Syari’ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam fiqih Islam
  • Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat social, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (al-qordul hasal)
  • Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.
  • Sumber : https://pendidikan.co.id/

Pendidikan Indonesia stagnan karena minat baca lemah

Pendidikan Indonesia stagnan karena minat baca lemah

Pendidikan Indonesia stagnan karena minat baca lemah

Meski telah berusia lebih dari setengah abad, Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maju

. Salah satu faktor penyebabnya ialah pendidikan Indonesia yang dinilai masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, bahkan Asia.

Hal ini disampaikan oleh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi. Menurutnya, kurangnya budaya membaca menjadi alasan utama lambannya kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Padahal, syarat kemajuan suatu bangsa terletak pada masyarakatnya yang gemar menimba ilmu

. Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam sangat sedikit sekali yang gemar membaca. Padahal dalam Alquran, terdapat ayat yang memberikan perintah untuk membaca,” kata Hasyim dalam acara Silaturahmi Syawalan Dosen dan Karyawan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin (12/8/2013).

Menurut Hasyim, manfaat membaca telah dibuktikan oleh masyarakat barat yang tampak pada kemajuan pendidikannya

. Meneliti dan menulis sudah seperti bagian dari kehidupan masyarakat barat, sedangkan di Indonesia, penelitian belum seperti hal itu.

“Manfaat dari meneliti dapat membawa masyarakat kepada pola pemikiran yang logis dan sesuai dengan realita. Sehingga, tidak gampang untuk di hasut apalagi di adu domba,” imbuhnya.

 

Baca Juga :

 

Pelaksanaan kurikulum 2013 tak usah tergesa-gesa

Pelaksanaan kurikulum 2013 tak usah tergesa-gesa

Pelaksanaan kurikulum 2013 tak usah tergesa-gesa

 

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengkritisi pelaksanaan kurikulum 2013

yang dinilainya terlalu dipaksakan. Hal itu dikatakan, terkait banyaknya ketidaksesuaian pelaksanaan kurikulum 2013.

Menurut Rochmat, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pembenahan demi pembenahan harus dilakukan, termasuk berupaya secepat mungkin membuat sempurna kurikulum 2013.

“Pelaksanaannya tidak usah tergesa-gesa. Saya kira tidak perlu dahulu menambah sekolah sasaran

. Yang sudah melaksanakan dulu saja dibuat sempurna. Bukunya saja menurut saya baru sekedar buku paket, belum ada penjabaran secara lengkap,” kata Rochmat Wahab di Yogyakarta, Senin (12/8/2013).

Meski mengkritisi kurikulum 2013, Rochmat menegaskan, perubahan kurikulum memang harus dilakukan

. “Karenanya kurikulum yang ada saat ini terus bisa dibenahi agar benar-benar terwujud suatu perubahan yang mengarah pada perubahan sistem pendidikan kearah yang lebih baik,” ungkapnya.

Rochmat menuturkan, pelaksanaan kurikulum harus utuh dan tidak boleh bercampur dengan kurikulum lain atau sebelumnya. Namun yang terjadi dalam implementasi kurikulum 2013 saat ini justru tidak demikian.

“Memang pelaksanaannya harus bertahap, tapi bertahap pun harus secara utuh. Untuk SMA dan SMK saja hanya tiga mata pelajaran yang diajarkan dengan kurikulum baru, pelajaran lainnya masih kurikulum lama. Belum lagi kesan menyamakan pelajaran di SMA dan SMK, padahal keduanya jelas berbeda,” imbuhnya.
(maf)

 

Sumber :

http://eventful.com/performers/m-joko-lukito-/P0-001-014219718-0

Surya University beri beasiswa untuk 300 siswa DIY

Surya University beri beasiswa untuk 300 siswa DIY

Surya University beri beasiswa untuk 300 siswa DIY

Surya University beri beasiswa untuk 300 siswa DIY
Surya University beri beasiswa untuk 300 siswa DIY

Surya University telah menyediakan beasiswa kuliah gratis bagi 300 siswa asal DIY

yang berprestasi tetapi tidak mampu. Kesempatan tersebut digunakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY untuk mengakomodir lulusan SMA/SMK di DIY untuk melanjutkan pendidikan.

“Seleksi dilakukan oleh kami sendiri sebagai pihak yang ditunjuk langsung oleh Surya University. Karenanya, kami telah membuka pendaftaran. Bagi yang berminat, secepatnya dapat mendaftar di seksi bidang Dikmenti (Pendidikan Tinggi dan Menengah) Disdikpora DIY. Atau menghubungi 0274-520440,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpor) DIY Kadarmanta Baskara Aji, di Yogyakarta, Selasa (6/8/2013).

Diungkapkan Aji, syarat kelolosan seleksi hanya berdasarkan penilaian prestasi

selama bersekolah dan beberapa tes penerimaan lain. Peserta yang berminat dapat memilih jurusan sesuai minat dan bakat masing-masing.

Program ini terbuka untuk lulusan SMA, SMK atau MA angkatan 2013 dan 2012. Menurutnya, kuota masih banyak tersedia karena sampai minggu kemarin, baru 89 siswa yang mendaftar program tersebut.

“Saya berharap kesempatan ini dimanfaatkan oleh pelajar DIY. Sebab kampus ini menyediakan pembiayaan pendidikan secara penuh. Kami pun akan ikut memberikan bantuan melalui APBD sebagai biaya hidup,” imbuhnya.

Syarat lain yang ditentukan Surya University bagi siswa yang lolos seleksi ialah IPK

selama kuliah minimal 3,25. Kurang dari ketentuan tersebut, mahasiswa diwajibkan membayar.

“Surya University menyadari tidak seluruh mahasiswa dari orang mampu. Tapi jika IPK kurang dari 3,25, kampus ini akan meminta mahasiswa itu bekerja dengan menjadi asisten. Gaji yang diperoleh tentu untuk membayar kuliah disana,” papar Aji.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Disdikpora DIY Triana Purnamawati menuturkan, pihaknya sangat berharap kesempatan kuliah gratis tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi, Surya University terkenal dengan kelebihannya di bidang sains.

“Ini kesempatan besar. Bagi yang berminat mengembangkan ilmu sains namun terkendala materi, silahkan datang mendaftar pada kami dengan membawa raport dan bukti prestasi,” imbuhnya.

 

Sumber :

https://www.behance.net/ojelhtcman4fb2

Pengertian Homeostatis dan Homeodinamik

Pengertian Homeostatis dan Homeodinamik

Pengertian Homeostatis dan Homeodinamik

Pengertian Homeostatis dan Homeodinamik

 Homeostatis adalah

Suatu proses yang terjadi secara terus-menerus untuk memelihara stabilitas dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar.
Homeostatis merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat terjadi secara alamiah apabila tubuh mengalami stres.

Homeostatis terdiri dari Homeostatis fisiologis dan Homeostatis psikologis. Dalam tubuh manusia, homeostatis fisiologis dikendalikan oleh sistem endokrin dan saraf otonom.

Proses homeostatis fisiologis terjadi melalui empat cara :

1. Pengaturan diri (Self regulation), cara ini terjadi pada orang yang sehat secara otomatis, seperti pengaturan fungsi organ tubuh.

2. Kompensasi, yaitu tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan dalam tubuh.

3. Umpan balik negatif, cara ini merupakan penyimpangan dari keadaan normal. Dalam keadaan abnormal, tubuh secara otomatis akan melakukan mekanisme umpan balik negatif untuk menyeimbangkan penyimpangan yang terjadi.

4. Umpan balik positif, yaitu untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis.

Sementara proses Homeostatis psikologis berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat.

 

Homeodinamik 

Homeodinamik merupakan pertukaran energi antara manusia dan lingkungan sekitarnya secara terus-menerus. Proses homeodinamik bermula dari teori tentang manusia sebagai unit yang merupakan satu kesatuan utuh, memiliki karakter yang berbeda-beda, proses hidup yang dinamis, selalu berinteraksi dengan lingkungan yang dapat dipengaruhi dan memengaruhinya, serta memiliki keunikan tersendiri.

Prinsip dalam homeodinamik menurut teori Rogers adalah :

1. Prinsip Integral, yaitu prinsip utama dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dan lingkungan.

2. Prinsip Resonansi, yaitu bahwa proses kehidupan manusia selalu berirama dan frekuensinya bervariasi karena manusia memiliki pengalaman dalam beradaptasi dengan lingkungan.

3. Prinsip Helicy, bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan.

Baca Juga : 

Over Rilis Produk Baru Seri Powerstay Complexion Mastery

Over Rilis Produk Baru Seri Powerstay Complexion Mastery

Over Rilis Produk Baru Seri Powerstay Complexion Mastery

Over Rilis Produk Baru Seri Powerstay Complexion Mastery
Over Rilis Produk Baru Seri Powerstay Complexion Mastery

Make Over secara resmi meluncurkan produk terbaru

Dari rangkaian Powerstay Complexion Mastery setelah sebelumnya meluncurkan Powerstay Matte Powder Foundation dan Powerstay Mattifiying Transparent Powder pada Agustus 2018 lalu. Produk terbaru dari rangkaian Powerstay ini antara lain Powerstay Weightless Liquid Foundation, Powerstay Color Correcting Primer, Powerstay Under Eye Perfecting Concealer, dan Powerstay Ultra Glow Highlighter.

 

“Setiap wanita pasti menginginkan tampilan makeup

Yang tahan lama, baik bagi pekerja wanita yang sibuk maupun anak muda dengan aktivitas panjang. Menyadari bahwa kompleksi wajah merupakan hal terpenting bagi keseluruhan penampilan, rangkaian Powerstay ini merupakan solusi dari Make Over untuk menghadirkan produk makeup yang tahan lama dengan kandungan dan formula yang tetap ringan di kulit namun menghasilkan complexion yang sempurna sepanjang hari,” kata Stephanie Lie selaku Brand Manager Make Over di Jakarta.

Hadir dengan tema #StayLightAllDay, Make Over Powerstay Weightless Liquid Foundation diklaim tahan lama hingga 12 jam pemakaian dengan hasil lively matte yang sangat ringan di kulit. Terdiri atas 8 shade untuk beragam warna kulit dan undertone, foundation ini tergolong natural buildable coverage sehingga bisa dipakai untuk tampilan natural hingga untuk hasil yang lebih coverage. Powerstay Weightless Liquid Foundation juga mengandung skin conditioning agent yang dapat menjaga kelembaban kulit, serta dilengkapi proteksi lebih dengan kandungan SPF 30 PA+++ dan kombinasi elemen yang tahan air serta dapat menyerap minyak.

 

Diperkaya Prime Lock Technology dalam empat varian

Powerstay Color Correcting Primer dapat membantu menyeimbangkan permasalahan kulit seperti kemerahan, kusam dan warna kulit tidak merata. Selain itu, Powerstay Color Correcting Primer berfungsi untuk menjaga tampilan makeup agar bertahan lebih lama. Mengandung Skin Protection System yang dapat menjaga kelembaban kulit serta formula Soft Focus Agent yang dapat menghasilkan tampilan matte yang halus pada wajah.

Menyempurnakan penampilan mata, rangkaian Powerstay memperkenalkan Powerstay Under Eye Perfecting Concealer yang memiliki daya tutup atau coverage tinggi. Diformulasikan dengan Silky Powder Gel Complex dan Sebum Control System yang dapat memberikan tampilan natural yang meminimalisasi crack dan cakey, concealer ini mampu menutupi mata lelah, kantung mata dan kerutan halus. Memiliki tiga varian shade, Powerstay Under Eye Perfecting Concealer didesain dengan kemasan berbentuk pena dan kuas pada ujungnya untuk kemudahan pemakaian.

 

Selanjutnya, Powerstay Ultra Glow Highlighter yang mengandung Microsmooth Blend Technology

Dan Hi-Intense Translucent Crystals sehingga mudah untuk dibaurkan dan menyatu dengan kulit dan menampilkan hasil kilau yang sempurna. Terdiri atas tiga warna shimmering yaitu Stardust dengan nuansa silver, Pink Glo dengan nuansa pink, dan Moonbeam dengan nuansa kecoklatan, Powerstay Ultra Glow Highlighter dapat digunakan di berbagai jenis warna kulit untuk memberikan dimensi pada beberapa area wajah seperti tulang pipi, inner corner pada mata dan tulang alis.

Sumber : https://www.modelbajumuslimbatik.com/

Faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan

Faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan

Faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan

Faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan
Faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar

Pada manusia adalah sebagai berikut :

1. Penyakit 
Adanya penyakit yang terdapat dalam tubuh seseorang dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologis, hal ini disebabkan beberapa organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar dari biasanya.

Hubungan Keluarga 

Hubungan kekeluargaan yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya rasa saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga antara yang satu dengan yang lain, dll.

 

Konsep Diri 

Konsep diri manusia juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan (wholeness) bagi seseorang. Konsep diri yang sehat dapat menghasilkan perasaan dan kekuatan positif dalam diri seseorang. Orang yang beranggapan positif terhadap dirinya sendiri akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhannya, dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehinggga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tahap Perkembangan 

Sejalan dengan meningkatnua usia, manusia akan mengalami perkembangan. Berbagai fungsi organ tubuh akan mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda pada setiap tahap perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki pemenuhan kebutuhan yang berbeda pula, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual.

Sumber : https://www.dosenmatematika.co.id/