Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)
Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Tujuan pengembangan industri dalam kerangka wilayah nasional dapat dirumuskan sebagai:

  1. Memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang, dan mengawasi atau, merangsang berkembangnya pusat-pusar pertumbuhan baru, dengan pertimbangan
  2. Pemerataan kegiatan-kegiatan pembangunan, berupa kegiatan industri, serta dengan memperhitungkan keterkaitan perkembangan wilayah lebih luas, yang dengan demikian pada gilirannya dpat;
  3. Mendorong terwujudnya kesatuan (wilayah) ekonomi nasional.

 

Menurut Soesilo di dalam Tehang (2000)

tujuan utama dalam perencanaan dan pembangunan industrial estate di Indonesia adalah modernisasi dan ekspansi industri. Hal ini dilakukan dengan pengelompokkan industri-industri ke dalam kawasan industri. Industrial estate didukung dengan promosi, teknologi, manajerial dan marketing, sehingga secara keseluruhan efektif pada biaya-biaya yang rasional, yang tidak memungkinkan untuk industri-industri yang tersebar diseluruh kota atau distrik. Pada prinsipnya Industrial Estate dibangun dengan tujuan-tujuan:

  1. Menyediakan Kawasan Industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tesedia untuk bangunan pabrik;
  2. Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan-jalan raya, air, telekomunikasi, listrik dan juga fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya.
  3. Pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan penagwasan lingkungan.

Selanjutnya tujuan pengembangan Kawasan Industri perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tingkat agregasi (setara) tingkat II/Kabupaten yang mengarah kepada:

  1. Memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktural dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu,
  2. Memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri, melalui hadirnya Kawsan Industri,
  3. Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

 

Langkah-langkah ini ditempuh melalui identifikasi

dan klasifikasi wilayah/zona potensial sebagai lingkungan prospektif bagi lokasi pembangunan: kompleks, pusat dan Kawasan Industri. Pada tingkat lebih lanjut tujuan pengembangan diterjemahkan ke dalam (penerapan) besaran kegiatan industri yang secara bertahap harus diwadahi oleh tipe-tipe Kawasan Industri yang paling sesuai, menjadi:

  1. Pengadaan Kawasan Industri sebesar kebutuhan/potensi sesuatu satuan wilayah tertentu (zona atau satuan aglomerasi tertentu) pada kurun waktu tertentu,
  2. Pengembangan tipe Kawasan Industri sesuai besaran kebutuhan perkembangan atau kemampuan pentahapan pembangunan.

Pada tingkat daerah/regional, dimensi ruang (spasial menjadi lebih menonjol dalam setiap perhitungan usaha pembangunan. Faktor lokasi dan jarak antara kegiatan-kegiatan ekonomis (dan industrial) memegang peran lebih penting dalam menghasilkan penempatan wilayah, yang dapat diukur melalui berbagai tolak ukur perkembangan.

Pembangunan industri diseluruh daerah didasarkan pada pendekatan ekonomi (economic base approach), karena beberapa daerah ditargetkan sebagai inti regional pembangunan industri (industrial growth centers) atau yang disebut wilayah pusat pertumbuhan industri.

Adapun identifikasi dari pusat-pusat pertumbuhan industri adalah :

  1. Suatu daerah yang dapat diidentifikasikan sebagai zona industri jika daerah itu mempunyai keunggulan komparatif untuk pembangunan dari industri yang berbasiskan sumber daya alam tertentu, atau mempunyai potensi ekonomi tertentu untuk pembangunan industri yang berorientasi pasar.
  2. Beberapa zona industri yang perspektif dapat dijadikan sebagai inti-inti regional dari pembangunan industri (region cores of industrial development). Hal ini terjadi jika ada sejumlah mekanisme untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara ke dalam dengan memiliki keterkaitan ekonomi, seperti pembangunan regional yang terpadu dengan sistem transportasi anatara daerah yang keunggulan komparatif ekonomis untuk pertumbuhan zona-zona industri.
  3. Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Ponsel Quad Sensor Pertama dari Motorola

Ponsel Quad Sensor Pertama dari Motorola

 

 

CHICAGO

Awal pekan ini, industri seluler telah melihat rendering smartphone tiga kamera pertama Motorola yang diduga akan disebut P40 Power atau P40 Note. Kini muncul handphone pertama mereka dengan quad kamera belakang.

Pembocor populer OnLeaks

Pembocor populer OnLeaks telah membagikan CAD render dari ponsel pintar Motorola yang tidak dikenal tersebut. Render mengungkapkan secara detail desain dari perangkat.

Laman GSM Arena

Laman GSM Arena menyebutkan, handphone pintar ini menampilkan layar 6,2 inci dengan pemindai sidik jari yang tertanam di dalamnya. Di bodi belakang, ditemukan pengaturan quad kamera yang mencakup satu unit 48 MP. Smartphone ini sendiri berukuran 158,7 x 75 x 8,8 mm, tapi tidak jelas apakah ketebalannya “menabrak” kamera atau tidak.

Sot kartu SIM dan speaker

Hal lain yang dapat dipastikan dari render ini adalah tombol power dan pengaturan volume di sebelah kanan, jack headphone dan port USB-C di bagian bawah. Ditambah slot kartu SIM dan speaker di bagian atas.Kita juga dapat melihat adanya lubang kecil di bagian belakang ponsel di bagian bawah. Ini kemungkinan merupakan letak mikrofon ketiga.

Hingga saat ini nama dan detail perangkat keras lainnya dari handphone pabrikan yang berbasis di Chicago ini belum diketahui.

 

Sumber : https://merkterbaik.com/

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah
Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

  1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

                  Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

  1. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

                  Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah :

  1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
  2. Memilih pemimpin daerah
  3. Mengelola aparatur daerah
  4. Mengelola kekayan daerah
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6.      Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

  1. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

8.      Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

       Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :

1.      Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  2. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  3. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
  4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
  5. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
  6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
  7. Mengembangkan sistem jaminan sosial
  8. Menyusun perencanaan dan  tata ruang daerah
  9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
  10. Melestarikan lingkungan hidup
  11. Mengelola administrasi kependudukan
  12. Melestarikan nilai sosial budaya

14.  Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya 
15.  Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

            Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan ( Rozali Abdullah, 2007 : 27-30).

Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

  1. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk   lintas kabupaten/kota;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

  1.  perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2.  perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4.  penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5.  penanganan bidang kesehatan;
  6.  penyelenggaraan pendidikan;
  7.  penanggulangan masalah sosial;
  8.  pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  10.  pengendalian lingkungan hidup;
  11.  pelayanan pertanahan;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

            Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.


Baca Artikel Lainnya:

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963
Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Ambassador
(Duta besar)

Hubungan Diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh diplomatik yang disebut dengan Duta Besar (Ambassador).  Ambassador mewakili negara dalam mengurusi kepentingan publik Dalam Konvensi Wina (18 maret 1961) yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa dicapai persetujuan mengenai Perwakilan diplomatik

Tingkatan Kepala Perwakilan Diplomatik

  1. Berdasarkan Konvensi wina disepakati ada 3 tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik:
  1. Duta Besar (ambassador)
  2. Duta Berkuasa Penuh
  3. Kuasa usaha
  4. Dalam Konggres di Aix-la-chappele tahun 1818 disetujui adanya tambahan tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu Ministers resident, yang ditempatkan diantara Duta Berkuasa penuh da Kuasa Usaha

Dalam Konvensi Wina tanggal 18 April 1961 (Pasal 14 konvensi wina)

Tingkatan Kepala perwakilan diplomatik disepakati 3 tingkat, yaitu;

  1. Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Missi yang tingkatannya sama
  2. Envoys Ministers dan internuncois yang ditempatkan pada kepala Negara
  3. Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri
  4. Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara
  1. Menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik yang diketuai oleh salah seorang Dubes yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan “Doyen”.

Prosedur Pengiriman dan Penerimaan Duta Besar

            Setiap negara mempunyai hak perwalian (right of leation).  Ada dua macam hak perwalian yaitu:

  1. Hak perwalian pasif adalah hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatic negara lain
  2. Hak perwakilan aktif adalah hak suatu negara untuk mengirimkan wakil diplomatic ke negara lain.

Penempatan perwakilan diplomatic suatu negara ke negara lain hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama (mutual consent) antar negara yang bersangkutan. Mengenai prosedur penerimaan duta besar dari suatu negara ke negara lain adalah sebagai berikut:

Negara pengirim terlebuh dahulu menawakan calon tersebutyang akanditetapkan.  Negara yang akan ditempati membalas apakah bersedia menerima atau tidak.  Jika negara penerima menolak calon itu, maka calon yang bersangkutan disebut persona non grata (orang yang tidak disukai).  Jika hal ini terjadi, maka negara penerima tidak perlu memberikan suatu alasan formal mengenai penolakan itu (the hostsate may with hold the agreement without giving any formal reasons… columbis 1976, p.117 lihatjuga pasal 4  ayat 2 konvensi Wina 1961).  Apabila negara penerima setuju untuk menerimanya, maka calon duta besar itu dinamakan persona grata, sedangkan persetujuan dari negara penerima itu diberikan dalam bentuk surat yang dinamakan “ agreement”.

            Setelah calon dinyatakan dapat diterima oleh negara yang akan ditempati maka pemerintah negara pengirim lalu menyiapkan surat kepercayaan untuk calon yang bersangkutan.   Surat kepercayaan ini di kenal dengan nama “letter of oredence”.

Tugas/ fungsi Duta Besar

            Menurut konvensi Wina 1961, fungsi-fungsi missi diplomatik meliputi:

  1. Mewakili negara pengirim di negara penerima
  2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
  3. Berunding dengan pemerintah negara penerima
  4. Mengetahui keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima menurut cara-cara yang sah, danmelaporkannya kepada pemereintah negara pengirim
  5. Memajukan hubungan bersahabat antara negara pengirim dengan negara penerima, serta membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah (pasal 3 konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)

Hak kekebalan (Imunitas ) dan keistimewa Pejabat Diplomatik

Semua diplomat mempunyai hak kekebalan serta hak-hak istimewa (privileges )tertentu. Tercantum dalam pasal 25 Konvensi Wina) disebutkan bahwa perutusan-perutusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat diri sendiri. Hal ini melindungi mereka dari segala macam ganguan dan tentu saja dari pengangkapan atau penahanan oleh penguasa setempat

Apabila diplomat itu melakukan tindakan tidak terpuji yang dinilai oleh negara penerima cukup berat bahkan berat maka diplomat itu akan dinyatakan sebagai persona non grata (pasal 9 konvensi wina). Di dalam prakteknya kasus pemulangan diplomat ini sering terjadi. Pada uumnya sering dipulangkan adalah diplomat-diplomat dari Uni  Soviet gambaran konkritnya  antara tahun 1960 sampai tahun 1970 ada 46 negara yang mengusir sebanyak 226 diplomat Uni Soviet.

Hak keistimewa lain yang dimiliki oleh Pejabat diplomatik:

  • Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina menentukan wakil-wakil di plomat dibebaskan dari seala bentuk bea dan pajak
  • Pasal 26 konvensi yaitu hak seorang anggota misi diplomat bergerak dan melakukan zona-zona keamanan yang dilarang
  • Pasal 27 memuat tentang kebebasan berkomunikasi untuk tujuan dinas
  • Pasal 33 pembebasan ketentuan-ketentuan keamanan masyarakat
  • Pasal 35 pembebasan dari kewajiban dinas dan kemiliteran

Ivoliolibilitas Gedung Kedutaan dan Perlindungan terhdapa Gedung dan Arsip

            Inoviolabilitas juga diberikan pada gedung-gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen kedutaan (terdapat pada pasal 22 dan 14 konvensi Wina). Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang diprlukan untuk melindungi gedung missi terhadap penerobosan atau perusak dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian missi atau perusakan martabatnya (pasal 22 Konvensi Wina).

            Perlindungan terhadap gedung dan arsip. Apabila hubungan diantara dua negara terputus atau missi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya, maka negara penerima harus menghormati dan melindungi missi, bersama-sama dengan barang-barang dan asrsip-arsipnya. Hal ini termasuk di dalamnya jika diantara kedua negara terjadi konfli bersenjata. Daalam hal arsip yang ada di dalamnya, negara pengirim boleh mempercayakann pemeliharaannya kepada negara ketiga yang dapat diterima oleh negara penerima. Disamping pengirim juga boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepantingan dan kepentingan warganegara-warganegaranya kepada suatu negara ketiga yang dapat diterima negara penerima.

Berakhirnya Tugas / fungsi Diplomatik

            Menurut ketentuan pasal 43 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Berakhirnya tugas atau fungsi seseorang diplomat :

  1. atas pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota missi.
  2. atas pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir.
  3. tujuan misi tersebut telah terpenuhi
  4. berakhirnya maka berlaku-laku Surat-surat Kepercayaan yang diberikan hanya untuk waktu terbatas.

 

Konvensi Wina 1963 ( mengenai Hubungan Konsuler )

ü  Hubungan Konsuler : Hubungan Internasional antara negara tentang perdagangan dan pelayaran. Semula konsul itu hanya seseorang mengurusi kepentingan – kepentingan sekelompok orang ( warga negara ) yang ada di negara asing. Pengurusan ini dilakukan atas nama negaranya. Bidang tugasnya yang terutama adalah masalah privat, bukan kepentingan negara atau publik. Di dalam perkembangannya, seorang konsul yang ditugaskan disuatu negara tidaklah hanya mewakili di negaranya di bidang perdagangan saja, tetapi juga melayani para warganegaranya yang berada di negara asing di mana ia ditempatkan.

ü  Istilah-istilah dalam Konvensi Wina 1963 :

  1. “Konsuler post” berarti setiap konsulat jenderal, konsulat, wakil-konsulat atau kantor konsuler;
  2. “Konsuler distrik” berarti daerah yang ditetapkan ke pos konsuler untuk menjalankan konsuler
  3. Kepala konsuler post” berarti orang didakwa dengan kewajiban bertindak dalam kapasitas;
  4. “Petugas konsuler” berarti setiap orang, termasuk kepala konsuler pos, dipercayakan dalam kapasitas dengan pelaksanaan fungsi konsuler;
  5. Konsuler karyawan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan teknis administratif atau sebuah konsuler tiang
  6. Anggota staf layanan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan domestik konsuler
  7. “Anggota konsuler berarti petugas konsuler, konsuler karyawan dan anggota service staff; staf pelayanan;
  8. Anggota staf konsuler” berarti petugas konsuler, selain kepala konsuler pos, konsuler karyawan dan anggota staf layanan;
  9. “Anggota staf pribadi” berarti seseorang yang bekerja secara eksklusif di layanan swasta dari anggota pos konsuler;
  10. Konsuler bangunan” adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah pendukung hal tersebut, terlepas dari kepemilikan, digunakan khusus untuk keperluan pos konsuler;
  11. “Konsuler arsip” meliputi semua surat-surat, dokumen, korespondensi, buku, film, kaset dan bersama-sama dengan sandi dan kode, kartu-indeks dan setiap artikel perabot dimaksudkan untuk perlindungan mereka atau tetap aman.

ü  Tingkat – Tingkat Kepala Perwakilan Konsuler ( Pasal 9 )

  1. konsul-general.
  2. konsul
  3. wakil-konsul
  4. agen konsuler.

ü  Pembentukan Hubungan Konsuler ( Pasal 2 )

  1. Pembentukan hubungan konsuler antara negara dilakukan atas dasar  kesepakatan atau persetujuan bersama.
  2. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti pula persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain.
  3. Para pemutusan hubungan diplomatik , tidak akan melibatkan

                        pemutusan hubungan konsuler.

ü  Fungsi Konsuler ( Pasal 5 )

  1. Melindungi kepentingan – kepentingan negara pengirim dan para warganegaranya serta badan – badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas – batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional.
  2. Memajukan pembangunan hubungan dagang , ekonomi, budaya dan ilmiah, antara kedua negara ( negara pengirim dan penerima ) serta memajukan hubungan bersahabat diantara mereka.
  3. Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan  dan perkembangan – perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
  4. Mengeluarkan dokumen perjalanan dan pasport kepada para warganegara dari negara pengirim, serta vista atau dokumen – dokumen yang pantas untuk orang – orang yang akan pergi ke negara pengirim.
  5. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan badan – badan hukum dari negara pengirim.
  6. Melaksanakan hak hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal – kapal kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara – kapal udara yang didaftarkan di negaara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya.
  7. Mengulurkan bantuan kepada kapal – kapal dan pesawat udara tersebut, serta kepada para awak kapalnya, mengadakan pernyataan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas kertas kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa – penguasa negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim.
  8. Melakukan fungsi – fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku diabtara negara pengirim dan negara penerima.

ü  Pengangkatan dan Penerimaan Konsul ( Pasal 10 )

  1. Kepala konsuler posting ditunjuk oleh Negara pengirim dan diakui pelaksanaan  fungsi mereka oleh negara penerima.
  2. Tunduk pada ketentuan Konvensi ini. Formalitas untuk penunjukan dan untuk penerimaan kepala konsuler posting adalah ditentukan oleh undang-undang, peraturan dan kebiasaan dari negara pengiriman dan negara penerima masing-masing.

ü  Hak Istimewa dan Kekebalan Konsuler

  1. Kekebalan kantor – kantor konsuler.

Kantor – kantor konsuler tidak boleh diganggu gugat dan para petugas negara setempat tidak boleh masuk kecuali dengan ijin kepala perwakilan.

  1. Kekebalan Alat – Alat Komunikasi.

Negara penerima mengijinkan suatu konsulat mempunyai komunikasi yang bebas untuk semua kegiatan resmi.

  1. Kebebasan berkomunikasi.

Warganegara dari negara pengirim bebas untuk berkomunikasi dengan konsulat-konsulat mereka dan sebaliknya.

  1. Kekebalan Pribadi Pejabat Konsuler

Negara penerima harus memberikan perlindungan kepada para pejabat konsuler dan memperlakukan mereka sesuai dengan keddudukan resminya.

  1. Kekebalan fisik dan Kekebalan Lainnya

Kantor – kantor yang digunakan untuk kegiatan konsuler bebas dari pajak nasional atau lokal di negara penerima.

  1. Pembebasan dan Pembayaran Pajak Pribadi.

Para pejabat konsuler bebas dari semua pajak langsung apakah dipungut oleh pemerintah negara penerima atau pemerintah daerah.

  1. Pembebasan Bea Masuk.

Barang – barang yang diimpor oleh perwakilan konsuler untuk keperluan resmi bebas dari bea masuk.

ü  Berakhirnya Fungsi Agen Konsuler ( Pasal 25 )

  1. Atas pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi telah berakhir
  2. Atas penarikan exequatur.
  3. Atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima telah mengakhiri untuk menganggapnya sebagai anggota kantor konsuler.

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional
Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau European Economic Community (EEC) didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antarnegara Eropa Barat di Roma Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE juga mengadakan kerja sama dibidang perdagangan dengan negara-negara Asean termasuk Indonesia. Saat ini MEE sudah meningkatkan derajat kerjasamanya menjadi Uni Eropa (European Union)

5.International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank

World Bank adalah badan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat yang bertujuan memberikan bantuan, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek kepada negara-negara yang sedang membangun. berkembang

6.Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak, didirikan pada bulan september 1960. Tujuannya menghindarkan persaingan diantara negara pengekspor minyak bumi, mengatur pemasaran minyak bumi dan menetapkan harga yang seragam dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi.

7.International Monetary Fund (IMF)

IMF adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 September 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi keuangan.

8.World Trade Organization (WTO)

Lembaga ini merupakan perkembangan dari GATT (General Agreement Tariff on Trade) yang berdiri sejak 1947. WTO didirikan untuk mengatur arus perdagangan dan menghindari adanya negara-negara yang merasa dirugikan dari perdagangan tersebut. Seperti adanya penerapan politik dumping.

9.International Labour Organization (ILO)

ILO adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan, didirikan pada tanggal 11 April 1991. Tujuannya adalah mencapai perdamaian abadi dengan terciptanya keadilan sosial, meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya dan menciptakan stabilisasi dibidang ekkonomi dan sosial.

10.Food and Agricultural Organization (FAO)

FAO adalah organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian.

FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia.

Tujuannya adalah memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan makanan di seluruh dunia, dan meningkatkan dan memajukan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

11.UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund)

UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan anak-anak Internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat.

12.UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization)

UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasimanusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis.

13.WHO (World Health Organization)

WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang.

14.UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.

15.Gerakan Non Blok

Latar Belakang Berdirinya GNB:

Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan organisasi negara-negara yang tidak meminak Blok Barat maupun Blok Timur.

Berdirinya Gerakan Non Blok di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

(1) Diilhami Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme

(2) Adanya krisis Kuba pada tahun 1961 di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang.

Tujuan Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Garut-Ilham Ramadhan (15), diswa Kela 9 SMPN2 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut

, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan UUM My Global Yangtze Normal University International Mobility Programme di Yangtze University, Chongqing, China pada tanggal 22 November 2017 hingga 22 Januari 2018 mendatang.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pihak Pengurus Indonesia National Football Academy (INFA) mengundang Ilham   bergabung dalam satu kontingen, bersama pelajar lainnya dari wilayah koordinasi INFA yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Kontingen INFA menjadi satu-satunya tim yang mendapatkan undangan resmi kegiatan UUM My Global Yangtze Normal University International Mobility Programme ini. Kegiatan yang akan diikuti Ilham ini, telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Selama dua bulan, putra kedua dari tiga bersaudara anak pasangan Ucu Saadah

, S.Pd (46) dan Wawan Setiawan (53) ini, akan mengikuti sejumlah kegiatan, di antaranya turnamen sepakbola internasional, pertukaran pelajar, study banding, kursus bahasa dan kebudayaan internasional.

Ilham Ramadhan bersama satu rekannya satu sekolah mewakili Garut yang akan bergabung bersama tim INFA ke China, dengan jumlah keseluruhan tim sebanyak 41 orang.

Ucu Saadah, ibunda Ilham, yang sehari-hari mengajar di SDN Bayongbong 2 mengungkap rasa bangga dan bahagianya dengan dikirim putranya ke China. Ia sangat berharap putranya bisa menggapai cita-citanya sebagi pemain sepakbola profesional. “Kawitna mah pun lanceuk (suami) teu ngawidian margi benten bahasa sareng budaya. Namung abdi ngemut upami anak mampuh sareng kanggo kamajengan sareng pangalaman pun anak nu keyeng hoyong angkat, ahirna diwidian” (awalnya, suami saya tidak mengijinkan karena bahasa dan budayanya berbeda. Namun, saya pikir bila ananya mampu dan demi keamajuan dan pengalaman anak saya yang sangat berhasarat untuk berangkat, akhirnya kami ijinkan), ujar Ucu didampingi suaminya.

 

Menurut Ucu, bakat anaknya muncul saat berusia empat tahun, dan saat usia SD

 

dimasukkan ke SSB (Sekolah Sepak Bola) di kampung halamannya di Bayongbong. Namun memasuki kelas 8, orang tuanya memasukkan Ilham di SSB Young Tigers di Pusenif Bandung. Keluarga ini dilalhirkan sebagai keluar sepak bola, uniknya keahlian khusus yang dimiliki adalah penjawga gawang. “Emang sareng uwana sadayana gaduh kaahlian janten kiper”, ujar Ucu

Keberangkatan tim terbagi dalam lima penerbangan, dimana penerbangan pertama pada tanggal 20 November 2017, sedangakan Ilham bersama 11 orang temannya dari daerah lain di Indonesia berangkat pada tanggal 22 November 2017.

Baca Juga :

 

 

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI
Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

BANDUNG-Coworking Indonesia menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI)

yang turut fokus dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan ekosistem digital di Tanah Air.

Setelah menggelar Temu Coworking di Bandung, 19-21 Mei 2017 lalu, Perkumpulan Coworking Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk lebih kenal lagi dengan dunia coworking space dengan menggelar Coworkfest 2017 pada 25 dan 26 November 2017. Coworkfest 2017 merupakan festival yang akan menghadirkan banyak kegiatan seperti panel diskusi, workshop, hiburan dan aktivitas seru lainnya.

Inisiator Coworkfest 2017 sekaligus direktur Co&Co Bandung, Andi Saptari menjelaskan bersama BRI, Coworking Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan pre-event bertajuk BRIng It On yang digelar di 12 coworking space pilihan yang tersebar di berbagai kota mulai 11 hingga 22 November 2017.

Ke-12 coworking space tersebut yakni Coworkinc (Jakarta), Code Margonda (Depok), Clapham.co (Medan), EV.Hive (Tangerang), Kolaborato (Bogor),  HYPERLINK  Kumpul (Denpasar), Ngalup (Malang), Impala Space (Semarang), C2O (Surabaya), RKB Yogyakarta (Yogyakarta), CO&CO (Bandung) dan Ke:Kini (Jakarta).

“Selama pre-event, setiap coworking space akan menghadirkan kegiatan

diskusi dan pengenalan local hero di masing-masing kota,”kata Andi kepada wartawan di Bandung belum lama ini.

Menurut Andi sebagian besar masyarakat di Indonesia mengenal Coworking Space, hanya sebagai tempat kerja. Melalui Coworkfest 2017 harapannya masyarakat bisa lebih paham, bahwa dalam Coworking Space  ada banyak kegiatan-kegiatan seru seperti workshop, sharing, talk show, sehingga  bisa berkomunitas, berkolaborasi dan saling terhubung satu sama lain.

“Coworking Space bukan sebatas tempat kerja saja melainkan ada beberapa kegiatan sehingga bisa berkomunitas dan berkolaborasi,”tutur Andi

Jumlah coworking space di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh setiap tahunnya. Pertumbuhan coworking space terus menggeliat, dan hingga saat ini tercatat ada lebih dari 160 titik yang tersebar di 27 kota di seluruh Indonesia.

“Coworking space akan terus tumbuh. Saat ini saja sudah berjuamlah 160

lokasi di Indonesia,”ungkap Andi

Senada dengan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandung, Eko Rahayu mengatakan selama ini masih banyak masyarakat yang masih awam dengan keberadaan coworking space. Pada praktiknya, coworking space tak hanya sekadar tempat persinggahan untuk bekerja, namun ada tiga hal penting yang ingin ditekankan yakni kolaborasi (collaboration), konektivitas (connectivity) dan komunitas (community).

Melalui kegiatan Coworkfest 2017, budaya coworking di Indonesia terus berkembang dan mendukung tumbuhnya komunitas di dalamnya.

Eko mengungkapkan coworking space memiliki peranan penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif Tanah Air di mata pemerintah dan korporasi, karena nilai yang sebenarnya ditawarkan adalah kesempatan untuk berkolaborasi dan melakukan inovasi yang bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi Indonesia.  Bergabungnya para penggiat coworking space dalam Coworking Indonesia, mereka menjadi memiliki wadah untuk menjalin kerja sama dan bergerak dengan kekuatan kolektif untuk memajukan gerakan coworking di Indonesia. Jika semangat ini ditularkan, maka sektor ekonomi kreatif Indonesia dapat terus tumbuh berkembang.

“Kewirausahaan dan bisnis kecil menengah adalah tulang punggung ekonomi suatu negara, dan coworking adalah elemen penting dalam pembangunan ekosistem kewirausahaan,”pungkasnya (MAT)

 

Sumber :

http://sitialfiah.blogs.uny.ac.id/fungsi-jaringan-tumbuhan/

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung
Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

BANDUNG-BUMN strategis seperti PT Inti sebenarnya memiliki potensi

bagi pengembangan industri teknologi Nasional. Namun gaungnya selama empat tahun terakhir kurang terdengar meski potensial.

“Saya masuk setahun lalu, pindah dari PT Len. Cukup berat BUMN ini sebab rugi selama empat tahun terakhir. Tapi saya suka tantangan,” ujar Dirut PT Inti Darman Mapanggara di kantornya Jl. M Toha, Bandung, Sabtu (25/11).

Ia mengatakan kerugian perusahaan bahkan sampai ratusan miliar, sehingga sempat membuat karyawan merasa rendah diri. Hal inilah yang kini sudah mampu diubah, karyawan semakin bersemangat bahkan berhasil mendapatkan proyek penting dari Kemenkominfo senilai lebih dari Rp180 miliar.

Yakni membuat perangkat yang mampu memfilter konten negatif

berbau pornografi atau ujaran kebencian di dunia Maya, termasuk media sosial.

“Ini buatan lokal, jadi lebih pas mengontrol bahasa negatif di internet,” tegasnya.

Ia menegaskan tahun ini perusahaan kemungkinan dapat

memperoleh laba diatas Rp 1,2 miliar. Diakui laba itu sangat kecil, namun mampu mengembalikan kepercayaan diri perusahaan yang sebelumnya merugi. “Kami siap bangkit ,” tegasnya. Jo

 

Sumber :

https://nisachoi.blog.uns.ac.id/artikel-tentang-jaringan-tumbuhan/

Menghadirkan Allah dalam Berbisnis

Menghadirkan Allah dalam Berbisnis

Menghadirkan Allah dalam Berbisnis

Menghadirkan Allah dalam Berbisnis
Menghadirkan Allah dalam Berbisnis

1. Terpenjara Ungkapan

Business is business, demikian ungkapan yang sering kita dengar dari sementara pelaku bisnis dalam memberi penegasan terhadap pengertian bisnis. Bahkan mereka yang bukan pe-bisnis-pun pandai pula mengucapkan ungkapan itu. Coba renungkan, apa betul kita sudah sepakat dengan apa yang dimaksud dengan ungkapan : bisnis adalah bisnis ?

Dalam kehidupan sehari-hari, bisnis lazim dimaknai sebagai sebuah kegiatan dalam menjalankan sebuah usaha

atau transaksi dagang dalam berbagai bentuk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ( profit ) berupa uang atau materi lainnya yang dapat dijadikan uang. Singkatnya : melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang guna memenuhi tuntutan kebutuhan yang bernama : self interest.
Dalam dunia yang penuh dengan perburuan materi, tingkat keberhasilan seseorang sering kali diukur dari jumlah materi atau asset yang berhasil dikumpulkannya. Semakin banyak asset, semakin tinggi nilai keberhasilannya. Sebuah bentuk penilaian yang berorientasi kepada goal ( hasil akhir ) tanpa perlu melihat CARA atau PROSES yang ditempuh untuk memperoleh hasil tersebut.
Selaku seorang muslim yang mengaku beragama Islam, dapatkah kita sepakat dengan pemahaman tentang bisnis yang demikian? Benarkah kita ber-bisnis hanya demi uang ? Tidak adakah dimensi lain yang lebih luhur dari sekedar uang? Andaikata masih ada keraguan dalam menjawab pertanyaan diatas, saya khawatir sebetulnya kita sudah terperangkap dalam slogan ‘ bisnis adalah bisnis ‘ yang begitu mudah mengucapkannya tanpa paham akan maknanya…

II. Konsep Manusia dan Tenaga Kerja

Kehadiran manusia selaku khalifatullah dimuka bumi diberi amanah untuk menjaga seluruh isi alam dan menggubahnya sedemikian rupa agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kemaslahatan manusia dan kemanusiaan. Allah Maha Pencipta telah menyediakan segala macam unsur isi alam yang dibutuhkan sehingga manusia tidak perlu lagi bersusah payah menciptakan unsur-unsur baru kecuali menggabung beberapa unsur yang telah ada untuk melahirkan sebuah kesatuan baru.
Dengan akal yang dimilikinya, manusia berkesempatan menciptakan nilai tambah atas segala isi alam untuk dimanfaatkan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, penuh perhitungan dalam bentuk hasil produksi yang terencana. Hasil produksi ( baca : penghasilan, uang, harta ) dalam berbagai ujud bukanlah sebuah tujuan akhir melainkan harus dipersembahkan kembali manfaatnya secara adil kepada kelangsungan hidup manusia. Konsep kapitalisme yang terlanjur menjadi sebuah paham yang mendunia dalam bidang ekonomi sungguh tidak diragukan lagi jumlah penganutnya. Namun dapatkah kapitalisme menjamin terujudnya keadilan sosial bagi masyarakat luas ? Mampukah ia menjembatani jurang lebar antara penduduk dunia yang miskin dan yang kaya ?

Saat ini, didepan mata kita terpampang sebuah potret ketimpangan ekonomi

yang sangat nyata buah kapitalisme yang ternyata jauh dari keadilan ekonomi yang bermuatan nilai-nilai spiritual illahiah. Kehampaan akan nilai-nilai illahiah itulah yang membuat si kaya merasa tidak peduli dengan si miskin. Sementara kecemburuan sosial yang dirasakan si miskin dapat menjurus menuju pertentangan dan perpecahan. Jadi, harus ada pertanggung-jawaban manusia kepada Allah Yang Maha Pencipta yang telah menganugerahinya dengan akal pikiran, ilmu pengetahuan, keahlian, dan kemampuan membuat nilai tambah. Apabila hal ini tidak dijadikan prasyarat terhadap konsep keberadaan manusia, maka sangat mungkin status ‘ khalifatullah ‘ hanyalah sebuah gelar kosong.
Jadi, unsur manusia dalam tatanan ekonomi yang ideal hendaknya tidak dilihat sebagai mesin pengumpul harta demi kekayaan pribadi, melainkan sebagai agen penyeimbang yang dapat membantu si miskin karena sesungguhnya dalam setiap butir harta yang dimiliki si kaya itu terdapat hak si miskin. ( to be continued )

Huawei P30 Pro Versi 5G Akan Meluncur di Pasar

Huawei P30 Pro Versi 5G Akan Meluncur di Pasar

Huawei P30 Pro Versi 5G Akan Meluncur di Pasar

Huawei P30 Pro Versi 5G Akan Meluncur di Pasar
Huawei P30 Pro Versi 5G Akan Meluncur di Pasar

Belum lama ini beredar informasi terbaru bahwa Huawei

akan menggelar sebuah acara khusus yang bertempat di Paris pada awal bulan Maret 2019. Kabarnya pada acara tersebut sang vendor akan meluncurkan smartphone android terbaru yang bertajuk Huawei P30 dan Huawei P30 Pro. Belum juga diluncurkan, digosipkan bahwa vendor smartphone yang berbasis di Tiongkok tersebut akan membuat kejutan lain ddengan menghadirkan P30 Pro varian 5G di pasar Eropa. Benarkah?

 

Bocoran informasi tersebut bersumber dari postingan seorang netizen di Weibo.

Disebutkan bahwa Huawei P30 Pro akan hadir dalam versi jaringan 5G. Namun dikabarkan bahwa versi 5G ini nantinya akan dilepas dengan banderolan harga yang sangat tinggi dan hanya akan dipasarkan di negara tertentu saja.

Smartphone Huawei P30 Pro versi 5G ini disebutkan hanya akan tersedia di beberapa negara saja di kawasan Eropa. Belum diketahui apakah strategi Huawei ini hanya akan diterapkan di awal saja untuk selanjutnya akan diluncurkan ke pasar negara lain atau tidak.

 

Untuk diketahui bahwa saat ini memang cukup banyak produsen smartphone

yang dengan jelas menegaskan akan segera meluncurkan ponsel terbaru dengan dukungan jaringan 5G. Sebelumnya, Xiaomi bahkan sempat memperlihatkan Xiaomi Mi MIX 3 versi 5G begitu pula dengan produsen ponsel lain seperti Oppo, Vivo hingga ZTE yang disebut-sebut menyiapkan smartphone 5G untuk meluncur di tahun 2019 ini. Kini Huawei P30 Pro versi 5G dikabarkan akan tersedia di pasar Eropa.

 

Perangkat android Huawei P30 Pro versi 5G

Ini akan menjalankan chip modem 5G besutan Huawei terbaru yakni Barong 5000. Sayangnya belum ada informasi detail terkait model P30 versi 5G termasuk banderolan harga yang akan dibawakan.

Kendati demikian berdasarkan bocoran Huawei P30 Pro dan Huawei P30 sebelumnya akan hadir dengan desain layar poni tetesan air atau waterdrop notch dimana keduanya bahkan nyaris tak ada perbedaan. Namun satu-satunya perbedaan pada desainnya adalah usungan kamera belakang yang dibawakan dan juga bukaan bawah.

Dari sumber yang terpercaya, disebutkan bahwa Huawei P30 akan dikemas dengan layar super lapang seluas 6.1 inci dengan panel OLED. Selain itu smartphone ini juga masih mempertahankkan port jack audio 3.5mm jack juga pengisian cepat 40W. Sayangnya belum ada informasi rinci terkait Huawei P30 Pro, kita nantikan saja bocoran selanjutnya.

Sumber : https://ngelag.com/