Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)
Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Tujuan pengembangan industri dalam kerangka wilayah nasional dapat dirumuskan sebagai:

  1. Memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang, dan mengawasi atau, merangsang berkembangnya pusat-pusar pertumbuhan baru, dengan pertimbangan
  2. Pemerataan kegiatan-kegiatan pembangunan, berupa kegiatan industri, serta dengan memperhitungkan keterkaitan perkembangan wilayah lebih luas, yang dengan demikian pada gilirannya dpat;
  3. Mendorong terwujudnya kesatuan (wilayah) ekonomi nasional.

 

Menurut Soesilo di dalam Tehang (2000)

tujuan utama dalam perencanaan dan pembangunan industrial estate di Indonesia adalah modernisasi dan ekspansi industri. Hal ini dilakukan dengan pengelompokkan industri-industri ke dalam kawasan industri. Industrial estate didukung dengan promosi, teknologi, manajerial dan marketing, sehingga secara keseluruhan efektif pada biaya-biaya yang rasional, yang tidak memungkinkan untuk industri-industri yang tersebar diseluruh kota atau distrik. Pada prinsipnya Industrial Estate dibangun dengan tujuan-tujuan:

  1. Menyediakan Kawasan Industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tesedia untuk bangunan pabrik;
  2. Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan-jalan raya, air, telekomunikasi, listrik dan juga fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya.
  3. Pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan penagwasan lingkungan.

Selanjutnya tujuan pengembangan Kawasan Industri perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tingkat agregasi (setara) tingkat II/Kabupaten yang mengarah kepada:

  1. Memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktural dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu,
  2. Memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri, melalui hadirnya Kawsan Industri,
  3. Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

 

Langkah-langkah ini ditempuh melalui identifikasi

dan klasifikasi wilayah/zona potensial sebagai lingkungan prospektif bagi lokasi pembangunan: kompleks, pusat dan Kawasan Industri. Pada tingkat lebih lanjut tujuan pengembangan diterjemahkan ke dalam (penerapan) besaran kegiatan industri yang secara bertahap harus diwadahi oleh tipe-tipe Kawasan Industri yang paling sesuai, menjadi:

  1. Pengadaan Kawasan Industri sebesar kebutuhan/potensi sesuatu satuan wilayah tertentu (zona atau satuan aglomerasi tertentu) pada kurun waktu tertentu,
  2. Pengembangan tipe Kawasan Industri sesuai besaran kebutuhan perkembangan atau kemampuan pentahapan pembangunan.

Pada tingkat daerah/regional, dimensi ruang (spasial menjadi lebih menonjol dalam setiap perhitungan usaha pembangunan. Faktor lokasi dan jarak antara kegiatan-kegiatan ekonomis (dan industrial) memegang peran lebih penting dalam menghasilkan penempatan wilayah, yang dapat diukur melalui berbagai tolak ukur perkembangan.

Pembangunan industri diseluruh daerah didasarkan pada pendekatan ekonomi (economic base approach), karena beberapa daerah ditargetkan sebagai inti regional pembangunan industri (industrial growth centers) atau yang disebut wilayah pusat pertumbuhan industri.

Adapun identifikasi dari pusat-pusat pertumbuhan industri adalah :

  1. Suatu daerah yang dapat diidentifikasikan sebagai zona industri jika daerah itu mempunyai keunggulan komparatif untuk pembangunan dari industri yang berbasiskan sumber daya alam tertentu, atau mempunyai potensi ekonomi tertentu untuk pembangunan industri yang berorientasi pasar.
  2. Beberapa zona industri yang perspektif dapat dijadikan sebagai inti-inti regional dari pembangunan industri (region cores of industrial development). Hal ini terjadi jika ada sejumlah mekanisme untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara ke dalam dengan memiliki keterkaitan ekonomi, seperti pembangunan regional yang terpadu dengan sistem transportasi anatara daerah yang keunggulan komparatif ekonomis untuk pertumbuhan zona-zona industri.
  3. Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah
Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

  1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

                  Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

  1. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

                  Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah :

  1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
  2. Memilih pemimpin daerah
  3. Mengelola aparatur daerah
  4. Mengelola kekayan daerah
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6.      Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

  1. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

8.      Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

       Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :

1.      Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  2. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  3. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
  4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
  5. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
  6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
  7. Mengembangkan sistem jaminan sosial
  8. Menyusun perencanaan dan  tata ruang daerah
  9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
  10. Melestarikan lingkungan hidup
  11. Mengelola administrasi kependudukan
  12. Melestarikan nilai sosial budaya

14.  Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya 
15.  Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

            Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan ( Rozali Abdullah, 2007 : 27-30).

Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

  1. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk   lintas kabupaten/kota;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

  1.  perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2.  perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4.  penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5.  penanganan bidang kesehatan;
  6.  penyelenggaraan pendidikan;
  7.  penanggulangan masalah sosial;
  8.  pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  10.  pengendalian lingkungan hidup;
  11.  pelayanan pertanahan;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

            Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.


Baca Artikel Lainnya:

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963
Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Ambassador
(Duta besar)

Hubungan Diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh diplomatik yang disebut dengan Duta Besar (Ambassador).  Ambassador mewakili negara dalam mengurusi kepentingan publik Dalam Konvensi Wina (18 maret 1961) yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa dicapai persetujuan mengenai Perwakilan diplomatik

Tingkatan Kepala Perwakilan Diplomatik

  1. Berdasarkan Konvensi wina disepakati ada 3 tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik:
  1. Duta Besar (ambassador)
  2. Duta Berkuasa Penuh
  3. Kuasa usaha
  4. Dalam Konggres di Aix-la-chappele tahun 1818 disetujui adanya tambahan tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu Ministers resident, yang ditempatkan diantara Duta Berkuasa penuh da Kuasa Usaha

Dalam Konvensi Wina tanggal 18 April 1961 (Pasal 14 konvensi wina)

Tingkatan Kepala perwakilan diplomatik disepakati 3 tingkat, yaitu;

  1. Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Missi yang tingkatannya sama
  2. Envoys Ministers dan internuncois yang ditempatkan pada kepala Negara
  3. Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri
  4. Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara
  1. Menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik yang diketuai oleh salah seorang Dubes yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan “Doyen”.

Prosedur Pengiriman dan Penerimaan Duta Besar

            Setiap negara mempunyai hak perwalian (right of leation).  Ada dua macam hak perwalian yaitu:

  1. Hak perwalian pasif adalah hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatic negara lain
  2. Hak perwakilan aktif adalah hak suatu negara untuk mengirimkan wakil diplomatic ke negara lain.

Penempatan perwakilan diplomatic suatu negara ke negara lain hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama (mutual consent) antar negara yang bersangkutan. Mengenai prosedur penerimaan duta besar dari suatu negara ke negara lain adalah sebagai berikut:

Negara pengirim terlebuh dahulu menawakan calon tersebutyang akanditetapkan.  Negara yang akan ditempati membalas apakah bersedia menerima atau tidak.  Jika negara penerima menolak calon itu, maka calon yang bersangkutan disebut persona non grata (orang yang tidak disukai).  Jika hal ini terjadi, maka negara penerima tidak perlu memberikan suatu alasan formal mengenai penolakan itu (the hostsate may with hold the agreement without giving any formal reasons… columbis 1976, p.117 lihatjuga pasal 4  ayat 2 konvensi Wina 1961).  Apabila negara penerima setuju untuk menerimanya, maka calon duta besar itu dinamakan persona grata, sedangkan persetujuan dari negara penerima itu diberikan dalam bentuk surat yang dinamakan “ agreement”.

            Setelah calon dinyatakan dapat diterima oleh negara yang akan ditempati maka pemerintah negara pengirim lalu menyiapkan surat kepercayaan untuk calon yang bersangkutan.   Surat kepercayaan ini di kenal dengan nama “letter of oredence”.

Tugas/ fungsi Duta Besar

            Menurut konvensi Wina 1961, fungsi-fungsi missi diplomatik meliputi:

  1. Mewakili negara pengirim di negara penerima
  2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
  3. Berunding dengan pemerintah negara penerima
  4. Mengetahui keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima menurut cara-cara yang sah, danmelaporkannya kepada pemereintah negara pengirim
  5. Memajukan hubungan bersahabat antara negara pengirim dengan negara penerima, serta membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah (pasal 3 konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)

Hak kekebalan (Imunitas ) dan keistimewa Pejabat Diplomatik

Semua diplomat mempunyai hak kekebalan serta hak-hak istimewa (privileges )tertentu. Tercantum dalam pasal 25 Konvensi Wina) disebutkan bahwa perutusan-perutusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat diri sendiri. Hal ini melindungi mereka dari segala macam ganguan dan tentu saja dari pengangkapan atau penahanan oleh penguasa setempat

Apabila diplomat itu melakukan tindakan tidak terpuji yang dinilai oleh negara penerima cukup berat bahkan berat maka diplomat itu akan dinyatakan sebagai persona non grata (pasal 9 konvensi wina). Di dalam prakteknya kasus pemulangan diplomat ini sering terjadi. Pada uumnya sering dipulangkan adalah diplomat-diplomat dari Uni  Soviet gambaran konkritnya  antara tahun 1960 sampai tahun 1970 ada 46 negara yang mengusir sebanyak 226 diplomat Uni Soviet.

Hak keistimewa lain yang dimiliki oleh Pejabat diplomatik:

  • Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina menentukan wakil-wakil di plomat dibebaskan dari seala bentuk bea dan pajak
  • Pasal 26 konvensi yaitu hak seorang anggota misi diplomat bergerak dan melakukan zona-zona keamanan yang dilarang
  • Pasal 27 memuat tentang kebebasan berkomunikasi untuk tujuan dinas
  • Pasal 33 pembebasan ketentuan-ketentuan keamanan masyarakat
  • Pasal 35 pembebasan dari kewajiban dinas dan kemiliteran

Ivoliolibilitas Gedung Kedutaan dan Perlindungan terhdapa Gedung dan Arsip

            Inoviolabilitas juga diberikan pada gedung-gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen kedutaan (terdapat pada pasal 22 dan 14 konvensi Wina). Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang diprlukan untuk melindungi gedung missi terhadap penerobosan atau perusak dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian missi atau perusakan martabatnya (pasal 22 Konvensi Wina).

            Perlindungan terhadap gedung dan arsip. Apabila hubungan diantara dua negara terputus atau missi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya, maka negara penerima harus menghormati dan melindungi missi, bersama-sama dengan barang-barang dan asrsip-arsipnya. Hal ini termasuk di dalamnya jika diantara kedua negara terjadi konfli bersenjata. Daalam hal arsip yang ada di dalamnya, negara pengirim boleh mempercayakann pemeliharaannya kepada negara ketiga yang dapat diterima oleh negara penerima. Disamping pengirim juga boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepantingan dan kepentingan warganegara-warganegaranya kepada suatu negara ketiga yang dapat diterima negara penerima.

Berakhirnya Tugas / fungsi Diplomatik

            Menurut ketentuan pasal 43 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Berakhirnya tugas atau fungsi seseorang diplomat :

  1. atas pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota missi.
  2. atas pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir.
  3. tujuan misi tersebut telah terpenuhi
  4. berakhirnya maka berlaku-laku Surat-surat Kepercayaan yang diberikan hanya untuk waktu terbatas.

 

Konvensi Wina 1963 ( mengenai Hubungan Konsuler )

ü  Hubungan Konsuler : Hubungan Internasional antara negara tentang perdagangan dan pelayaran. Semula konsul itu hanya seseorang mengurusi kepentingan – kepentingan sekelompok orang ( warga negara ) yang ada di negara asing. Pengurusan ini dilakukan atas nama negaranya. Bidang tugasnya yang terutama adalah masalah privat, bukan kepentingan negara atau publik. Di dalam perkembangannya, seorang konsul yang ditugaskan disuatu negara tidaklah hanya mewakili di negaranya di bidang perdagangan saja, tetapi juga melayani para warganegaranya yang berada di negara asing di mana ia ditempatkan.

ü  Istilah-istilah dalam Konvensi Wina 1963 :

  1. “Konsuler post” berarti setiap konsulat jenderal, konsulat, wakil-konsulat atau kantor konsuler;
  2. “Konsuler distrik” berarti daerah yang ditetapkan ke pos konsuler untuk menjalankan konsuler
  3. Kepala konsuler post” berarti orang didakwa dengan kewajiban bertindak dalam kapasitas;
  4. “Petugas konsuler” berarti setiap orang, termasuk kepala konsuler pos, dipercayakan dalam kapasitas dengan pelaksanaan fungsi konsuler;
  5. Konsuler karyawan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan teknis administratif atau sebuah konsuler tiang
  6. Anggota staf layanan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan domestik konsuler
  7. “Anggota konsuler berarti petugas konsuler, konsuler karyawan dan anggota service staff; staf pelayanan;
  8. Anggota staf konsuler” berarti petugas konsuler, selain kepala konsuler pos, konsuler karyawan dan anggota staf layanan;
  9. “Anggota staf pribadi” berarti seseorang yang bekerja secara eksklusif di layanan swasta dari anggota pos konsuler;
  10. Konsuler bangunan” adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah pendukung hal tersebut, terlepas dari kepemilikan, digunakan khusus untuk keperluan pos konsuler;
  11. “Konsuler arsip” meliputi semua surat-surat, dokumen, korespondensi, buku, film, kaset dan bersama-sama dengan sandi dan kode, kartu-indeks dan setiap artikel perabot dimaksudkan untuk perlindungan mereka atau tetap aman.

ü  Tingkat – Tingkat Kepala Perwakilan Konsuler ( Pasal 9 )

  1. konsul-general.
  2. konsul
  3. wakil-konsul
  4. agen konsuler.

ü  Pembentukan Hubungan Konsuler ( Pasal 2 )

  1. Pembentukan hubungan konsuler antara negara dilakukan atas dasar  kesepakatan atau persetujuan bersama.
  2. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti pula persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain.
  3. Para pemutusan hubungan diplomatik , tidak akan melibatkan

                        pemutusan hubungan konsuler.

ü  Fungsi Konsuler ( Pasal 5 )

  1. Melindungi kepentingan – kepentingan negara pengirim dan para warganegaranya serta badan – badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas – batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional.
  2. Memajukan pembangunan hubungan dagang , ekonomi, budaya dan ilmiah, antara kedua negara ( negara pengirim dan penerima ) serta memajukan hubungan bersahabat diantara mereka.
  3. Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan  dan perkembangan – perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
  4. Mengeluarkan dokumen perjalanan dan pasport kepada para warganegara dari negara pengirim, serta vista atau dokumen – dokumen yang pantas untuk orang – orang yang akan pergi ke negara pengirim.
  5. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan badan – badan hukum dari negara pengirim.
  6. Melaksanakan hak hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal – kapal kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara – kapal udara yang didaftarkan di negaara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya.
  7. Mengulurkan bantuan kepada kapal – kapal dan pesawat udara tersebut, serta kepada para awak kapalnya, mengadakan pernyataan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas kertas kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa – penguasa negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim.
  8. Melakukan fungsi – fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku diabtara negara pengirim dan negara penerima.

ü  Pengangkatan dan Penerimaan Konsul ( Pasal 10 )

  1. Kepala konsuler posting ditunjuk oleh Negara pengirim dan diakui pelaksanaan  fungsi mereka oleh negara penerima.
  2. Tunduk pada ketentuan Konvensi ini. Formalitas untuk penunjukan dan untuk penerimaan kepala konsuler posting adalah ditentukan oleh undang-undang, peraturan dan kebiasaan dari negara pengiriman dan negara penerima masing-masing.

ü  Hak Istimewa dan Kekebalan Konsuler

  1. Kekebalan kantor – kantor konsuler.

Kantor – kantor konsuler tidak boleh diganggu gugat dan para petugas negara setempat tidak boleh masuk kecuali dengan ijin kepala perwakilan.

  1. Kekebalan Alat – Alat Komunikasi.

Negara penerima mengijinkan suatu konsulat mempunyai komunikasi yang bebas untuk semua kegiatan resmi.

  1. Kebebasan berkomunikasi.

Warganegara dari negara pengirim bebas untuk berkomunikasi dengan konsulat-konsulat mereka dan sebaliknya.

  1. Kekebalan Pribadi Pejabat Konsuler

Negara penerima harus memberikan perlindungan kepada para pejabat konsuler dan memperlakukan mereka sesuai dengan keddudukan resminya.

  1. Kekebalan fisik dan Kekebalan Lainnya

Kantor – kantor yang digunakan untuk kegiatan konsuler bebas dari pajak nasional atau lokal di negara penerima.

  1. Pembebasan dan Pembayaran Pajak Pribadi.

Para pejabat konsuler bebas dari semua pajak langsung apakah dipungut oleh pemerintah negara penerima atau pemerintah daerah.

  1. Pembebasan Bea Masuk.

Barang – barang yang diimpor oleh perwakilan konsuler untuk keperluan resmi bebas dari bea masuk.

ü  Berakhirnya Fungsi Agen Konsuler ( Pasal 25 )

  1. Atas pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi telah berakhir
  2. Atas penarikan exequatur.
  3. Atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima telah mengakhiri untuk menganggapnya sebagai anggota kantor konsuler.

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional
Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau European Economic Community (EEC) didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antarnegara Eropa Barat di Roma Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE juga mengadakan kerja sama dibidang perdagangan dengan negara-negara Asean termasuk Indonesia. Saat ini MEE sudah meningkatkan derajat kerjasamanya menjadi Uni Eropa (European Union)

5.International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank

World Bank adalah badan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat yang bertujuan memberikan bantuan, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek kepada negara-negara yang sedang membangun. berkembang

6.Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak, didirikan pada bulan september 1960. Tujuannya menghindarkan persaingan diantara negara pengekspor minyak bumi, mengatur pemasaran minyak bumi dan menetapkan harga yang seragam dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi.

7.International Monetary Fund (IMF)

IMF adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 September 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi keuangan.

8.World Trade Organization (WTO)

Lembaga ini merupakan perkembangan dari GATT (General Agreement Tariff on Trade) yang berdiri sejak 1947. WTO didirikan untuk mengatur arus perdagangan dan menghindari adanya negara-negara yang merasa dirugikan dari perdagangan tersebut. Seperti adanya penerapan politik dumping.

9.International Labour Organization (ILO)

ILO adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan, didirikan pada tanggal 11 April 1991. Tujuannya adalah mencapai perdamaian abadi dengan terciptanya keadilan sosial, meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya dan menciptakan stabilisasi dibidang ekkonomi dan sosial.

10.Food and Agricultural Organization (FAO)

FAO adalah organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian.

FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia.

Tujuannya adalah memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan makanan di seluruh dunia, dan meningkatkan dan memajukan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

11.UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund)

UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan anak-anak Internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat.

12.UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization)

UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasimanusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis.

13.WHO (World Health Organization)

WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang.

14.UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.

15.Gerakan Non Blok

Latar Belakang Berdirinya GNB:

Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan organisasi negara-negara yang tidak meminak Blok Barat maupun Blok Timur.

Berdirinya Gerakan Non Blok di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

(1) Diilhami Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme

(2) Adanya krisis Kuba pada tahun 1961 di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang.

Tujuan Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Garut-Ilham Ramadhan (15), diswa Kela 9 SMPN2 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut

, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan UUM My Global Yangtze Normal University International Mobility Programme di Yangtze University, Chongqing, China pada tanggal 22 November 2017 hingga 22 Januari 2018 mendatang.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pihak Pengurus Indonesia National Football Academy (INFA) mengundang Ilham   bergabung dalam satu kontingen, bersama pelajar lainnya dari wilayah koordinasi INFA yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Kontingen INFA menjadi satu-satunya tim yang mendapatkan undangan resmi kegiatan UUM My Global Yangtze Normal University International Mobility Programme ini. Kegiatan yang akan diikuti Ilham ini, telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Selama dua bulan, putra kedua dari tiga bersaudara anak pasangan Ucu Saadah

, S.Pd (46) dan Wawan Setiawan (53) ini, akan mengikuti sejumlah kegiatan, di antaranya turnamen sepakbola internasional, pertukaran pelajar, study banding, kursus bahasa dan kebudayaan internasional.

Ilham Ramadhan bersama satu rekannya satu sekolah mewakili Garut yang akan bergabung bersama tim INFA ke China, dengan jumlah keseluruhan tim sebanyak 41 orang.

Ucu Saadah, ibunda Ilham, yang sehari-hari mengajar di SDN Bayongbong 2 mengungkap rasa bangga dan bahagianya dengan dikirim putranya ke China. Ia sangat berharap putranya bisa menggapai cita-citanya sebagi pemain sepakbola profesional. “Kawitna mah pun lanceuk (suami) teu ngawidian margi benten bahasa sareng budaya. Namung abdi ngemut upami anak mampuh sareng kanggo kamajengan sareng pangalaman pun anak nu keyeng hoyong angkat, ahirna diwidian” (awalnya, suami saya tidak mengijinkan karena bahasa dan budayanya berbeda. Namun, saya pikir bila ananya mampu dan demi keamajuan dan pengalaman anak saya yang sangat berhasarat untuk berangkat, akhirnya kami ijinkan), ujar Ucu didampingi suaminya.

 

Menurut Ucu, bakat anaknya muncul saat berusia empat tahun, dan saat usia SD

 

dimasukkan ke SSB (Sekolah Sepak Bola) di kampung halamannya di Bayongbong. Namun memasuki kelas 8, orang tuanya memasukkan Ilham di SSB Young Tigers di Pusenif Bandung. Keluarga ini dilalhirkan sebagai keluar sepak bola, uniknya keahlian khusus yang dimiliki adalah penjawga gawang. “Emang sareng uwana sadayana gaduh kaahlian janten kiper”, ujar Ucu

Keberangkatan tim terbagi dalam lima penerbangan, dimana penerbangan pertama pada tanggal 20 November 2017, sedangakan Ilham bersama 11 orang temannya dari daerah lain di Indonesia berangkat pada tanggal 22 November 2017.

Baca Juga :

 

 

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI
Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

BANDUNG-Coworking Indonesia menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI)

yang turut fokus dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan ekosistem digital di Tanah Air.

Setelah menggelar Temu Coworking di Bandung, 19-21 Mei 2017 lalu, Perkumpulan Coworking Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk lebih kenal lagi dengan dunia coworking space dengan menggelar Coworkfest 2017 pada 25 dan 26 November 2017. Coworkfest 2017 merupakan festival yang akan menghadirkan banyak kegiatan seperti panel diskusi, workshop, hiburan dan aktivitas seru lainnya.

Inisiator Coworkfest 2017 sekaligus direktur Co&Co Bandung, Andi Saptari menjelaskan bersama BRI, Coworking Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan pre-event bertajuk BRIng It On yang digelar di 12 coworking space pilihan yang tersebar di berbagai kota mulai 11 hingga 22 November 2017.

Ke-12 coworking space tersebut yakni Coworkinc (Jakarta), Code Margonda (Depok), Clapham.co (Medan), EV.Hive (Tangerang), Kolaborato (Bogor),  HYPERLINK  Kumpul (Denpasar), Ngalup (Malang), Impala Space (Semarang), C2O (Surabaya), RKB Yogyakarta (Yogyakarta), CO&CO (Bandung) dan Ke:Kini (Jakarta).

“Selama pre-event, setiap coworking space akan menghadirkan kegiatan

diskusi dan pengenalan local hero di masing-masing kota,”kata Andi kepada wartawan di Bandung belum lama ini.

Menurut Andi sebagian besar masyarakat di Indonesia mengenal Coworking Space, hanya sebagai tempat kerja. Melalui Coworkfest 2017 harapannya masyarakat bisa lebih paham, bahwa dalam Coworking Space  ada banyak kegiatan-kegiatan seru seperti workshop, sharing, talk show, sehingga  bisa berkomunitas, berkolaborasi dan saling terhubung satu sama lain.

“Coworking Space bukan sebatas tempat kerja saja melainkan ada beberapa kegiatan sehingga bisa berkomunitas dan berkolaborasi,”tutur Andi

Jumlah coworking space di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh setiap tahunnya. Pertumbuhan coworking space terus menggeliat, dan hingga saat ini tercatat ada lebih dari 160 titik yang tersebar di 27 kota di seluruh Indonesia.

“Coworking space akan terus tumbuh. Saat ini saja sudah berjuamlah 160

lokasi di Indonesia,”ungkap Andi

Senada dengan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandung, Eko Rahayu mengatakan selama ini masih banyak masyarakat yang masih awam dengan keberadaan coworking space. Pada praktiknya, coworking space tak hanya sekadar tempat persinggahan untuk bekerja, namun ada tiga hal penting yang ingin ditekankan yakni kolaborasi (collaboration), konektivitas (connectivity) dan komunitas (community).

Melalui kegiatan Coworkfest 2017, budaya coworking di Indonesia terus berkembang dan mendukung tumbuhnya komunitas di dalamnya.

Eko mengungkapkan coworking space memiliki peranan penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif Tanah Air di mata pemerintah dan korporasi, karena nilai yang sebenarnya ditawarkan adalah kesempatan untuk berkolaborasi dan melakukan inovasi yang bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi Indonesia.  Bergabungnya para penggiat coworking space dalam Coworking Indonesia, mereka menjadi memiliki wadah untuk menjalin kerja sama dan bergerak dengan kekuatan kolektif untuk memajukan gerakan coworking di Indonesia. Jika semangat ini ditularkan, maka sektor ekonomi kreatif Indonesia dapat terus tumbuh berkembang.

“Kewirausahaan dan bisnis kecil menengah adalah tulang punggung ekonomi suatu negara, dan coworking adalah elemen penting dalam pembangunan ekosistem kewirausahaan,”pungkasnya (MAT)

 

Sumber :

http://sitialfiah.blogs.uny.ac.id/fungsi-jaringan-tumbuhan/

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung
Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

BANDUNG-BUMN strategis seperti PT Inti sebenarnya memiliki potensi

bagi pengembangan industri teknologi Nasional. Namun gaungnya selama empat tahun terakhir kurang terdengar meski potensial.

“Saya masuk setahun lalu, pindah dari PT Len. Cukup berat BUMN ini sebab rugi selama empat tahun terakhir. Tapi saya suka tantangan,” ujar Dirut PT Inti Darman Mapanggara di kantornya Jl. M Toha, Bandung, Sabtu (25/11).

Ia mengatakan kerugian perusahaan bahkan sampai ratusan miliar, sehingga sempat membuat karyawan merasa rendah diri. Hal inilah yang kini sudah mampu diubah, karyawan semakin bersemangat bahkan berhasil mendapatkan proyek penting dari Kemenkominfo senilai lebih dari Rp180 miliar.

Yakni membuat perangkat yang mampu memfilter konten negatif

berbau pornografi atau ujaran kebencian di dunia Maya, termasuk media sosial.

“Ini buatan lokal, jadi lebih pas mengontrol bahasa negatif di internet,” tegasnya.

Ia menegaskan tahun ini perusahaan kemungkinan dapat

memperoleh laba diatas Rp 1,2 miliar. Diakui laba itu sangat kecil, namun mampu mengembalikan kepercayaan diri perusahaan yang sebelumnya merugi. “Kami siap bangkit ,” tegasnya. Jo

 

Sumber :

https://nisachoi.blog.uns.ac.id/artikel-tentang-jaringan-tumbuhan/

Mengenal Ekologi Tumbuhan

Mengenal Ekologi Tumbuhan

Mengenal Ekologi Tumbuhan

Mengenal Ekologi Tumbuhan
Mengenal Ekologi Tumbuhan

Secara harfiah, ekologi berasal dari dua kata yakni Oikos dan Logos.

Oikos sendiri berarti rumah sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ekologi bisa diaertikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mahluk hidup dengan lingkungannya. Bagaimana dengan ekologi tumbuhan? Secara sederhana, ekologi tumbuhan diartikan sebagai sebuah ilmu yang fokus pada pembelajaran mengenai hubungan timbal dan balik antara tumbuhan dengan habitat tumbuhnya. Kajian pokok ekologi tumbuhan ini adalah melihat pengaruh tumbuhan terhadap lingkungan dan juga pengaruh lingkungan terhadap perkembangan tumbuhan tersebut.

Mempelajari ekologi tumbuhan sangat penting sebab kita bisa memperoleh hasi yang maksimal terutama dalam hal teknik budidaya. Dengan mencocokkan karakteristik lingkungan dengan tumbuhan yang ditanam, maka kita akan memperbesar potensi suksesnya panen kelak. Selain itu, kerusakan terhadap lingkungan juga bisa dicegah. Mempelajari ekologi tumbuhan akan membuat kita paham teknik juga cara yang tepat dan cermat untuk mengambil manfaat terbaik dari tumbuhan tanpa harus merusak.


Perkembangan Ekologi Tumbuhan 

Para ahli ekologi tumbuhan telah jauh-jauh hari mencoba untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang bisa mengoptimalkan peranan tumbuhan dalam kehidupan manusia dan lingkungan tentunya. Pertanyaan-pertanyaan yang berusaha diungkapkan dalam ilmu ekologi tumbuhan antara lain bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana ia mengatasi persoalan dispersal, bagaimana ia mengatasi kompetisi dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Kajian yang penting disadari dalam mempelajari ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan terhitung sebagau individu atau kelompok individu yang tak dapat hidup secara terisolasi. Semua jenis tumbuhan di dunia ini melakukan interaksi dengan tumbuhan lainnya dan juga lingkungan sekitarnya. Di dalam proses berinteraksi tersebut, tumbuhan melakukan perubahan energi kimia menjadi energi potensial serta mengubah bahan-bahan anorganik menjadi bahan yang organik.

Pendekatan Mempelajari Ekologi Tumbuhan

Secara umum, ada dua sudut pandang dalam mempelajari ekologi tumbuhan yakni sinekologi atau ekologi komunitas dan juga Autekologi atau ekologi spesies.

Sinekologi

Disebut juga dengan ekologi komunitas dimana pokok kajian para ilmuan berada pada tingkat komunitas. Sinekologi tumbuhan ini juga bersinonim dengan Geobotani, Ilmu Ekologi Vegetasi, Fisiologi dan masih banyak lagi lainnya. Dengan sudut pandang sinekologi ini, seseorang berusaha mengkaji komunitas tumbuhan yakni:

  1. Sosiologi tumbuhan, yaitu penggambaran juga pemetaan tipe vegetasi dan juga jenis vegetasi tumbuhan.
  2. Komposisi penyusun juga struktur komunitas tumbuhan.
  3. Mengamati dinamika komunitas yang mencakup banyak proses seperti transver nutrient juga energi di antara anggota, interaksi di antara anggota, simbiosis, suksesi, proses dan masih banyak lagi lainnya. Contoh sinekologi adalah mempelajari hutan gambut, suaka margasatwa, hutan rawa, hutan alam, hutan payau dan masih banyak lagi lainnya

Autekologi

Merupakan sudut pandang ekologi tumbuhan dimana yang menjadi kajian utama adalah pola adaptasi dari spesies atau populasi tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Adapun sub-divisi autekologi antara lain demakologi, ekologi populasi, demografi, ekologi fisiologi, ekofisiologi, juga genekologi. Contoh autekologi adalah studi mengenai jenis mikroza dan pengaruhnya terhadap perkembangan pinus dan masih banyak lagi lainnya. Selain mempelajari pengaruh, autekologi ini juga membaca pola-pola adaptasi pohon pinus dengan habitat atau lingkungan sekitarnya.

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Mobil

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Mobil

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Mobil – Sebelum memutuskan untuk belanja mobil kamu sudah pasti menginginkan menegaskan kondisi mobil. Bahkan kalau mampu kamu memerlukan garansi dari penjualnya. Tentunya perihal ini mampu diatur didalam perjanjian jual beli mobil.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL

Pada hari ini Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 (07-10-2018) Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama    :               Ilham Hidayat

Tempat/ Tanggal Lahir   :               Makassar/ 12 Juni 1988

Pekerjaan           :               Wiraswasta

Alamat  :               Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama atau Pihak Penjual yang memiliki sebuah mobil Honda Jazz Merah atas nama Ilham Hidayat Th. 2016 Plat Nomor : DD 1065 CX langkah jual beli.

Terlampir (Surat pernyataan jual beli)

Nama    :               Nelma Kharisma

Tempat/ Tanggal Lahir   :               Makassar/ 23 Juli 1990

Pekerjaan           :               Karyawan Swasta

Alamat  :               Jl. Macan No. 23 Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Pihak Pembeli.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama dengan ini menyatakan bahwa mereka udah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian jual beli bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama bersama dengan ini menyatakan udah menjajakan kepada Pihak Kedua yang bersama dengan ini menyatakan udah belanja dari Pihak Pertama, atas : Sebuah mobil HOnda Jazz warna Merah atas nama Ilham Hidayat 2016 Plat Nomor : DD 1065 XC langkah jual beli Yang kondisi dan batas batasnya udah diketahui oleh ke dua belah pihak, agar tidak kudu diuraikan lebih lanjut didalam perjanjian ini.

Pasal 2

Jual beli dilaksanakan bersama dengan harga sebesar : Rp. 141.000.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) bersama dengan pembayaran kontan.

Pasal 3

Pihak Pertama menanggung kepada Pihak Kedua : Bahwa Pihak Pertama adalah satu satunya yang berhak menjajakan Mobil Bahwa Mobil berikut tidak didalam sengketa, sitaan dan tidak dibebani bersama dengan hak apa-pun juga.

Pasal 4

Hak menggunakan dan memiliki mobil berikut diatas berubah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada kala seluruh pembayaran dinyatakan lunas dan Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan seluruh tanda bukti hak kepada Pihak Kedua bersama dengan dibuktikan bersama dengan tanda menerima dan kwitansi tersendiri.

Pasal 5

Mengenai segala suatu hal yang timbul dari perjanjian ini bersama dengan segala akibatnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan bila tidak meraih mufakat maka para pihak udah memilih area kedudukan hukum yang umum dan tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, di Makassar.

Saksi-saksi dari perjanjian ini adalah:

  1. Eva bertempat tinggal di Makassar
  2. Sugianto bertempat tinggal di Makassar
  3. Muhidin bertempat tinggal di Makassar

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan paham dan memang untuk menjadi bukti yang sah bagi para pihak.

Pihak Pertama   Pihak Kedua

 

Ilham Hidayat    Nelma Kharisma

Saksi-saksi :

  1. Eva : ………………………………………………
  2. Sugianto : ………………………………………………
  3. Muhidin : ………………………………………………

 

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang – Jika kamu menjual atau membeli barang spesifik yang terlalu mungkin terjadinya perselisihan di sesudah itu hari, maka kamu perlu surat perjanjian jual beli. Surat selanjutnya bakal menjadi pegangan ke dua belah pihak (Penjual dan pembeli) di dalam selesaikan perselisihan.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BARANG

Pada hari ini, kamis tanggal 14 maret 2013 udah berjalan Perjanjian Jual Beli Barang oleh dan antara:

Nama    :               Ilham Hidayat

Pekerjaan           :               Mahasiswa

Alamat  :               Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar

Dalam perihal ini tersebut, sesudah itu disebut PIHAK PERTAMA.

Nama    :               Nelma Kharisma

Pekerjaan           :               PNS

Alamat  :               Jl. Macan No. 23 Makassar

Dalam perihal ini sesudah itu disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak menerangkan terutama dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA punya niat membeli mesin fotokopi dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju menjual mesin fotokopi kepada PIHAK PERTAMA berupa:

  1. Jenis Barang: Mesin Fotocopy
  2. Merek Barang: Smart Copy
  3. Tahun Pembuatan : Tahun 2014
  4. Harga Per Unit : 3.300.000
  5. Jumlah Barang : 1

Selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut Barang.

Para Pihak untuk itu setuju dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Jual Beli bersama ketetapan dan syarat-syarat yang diatur di dalam pasal-pasal selanjutnya ini:

Pasal 1

HARGA

Disepakati harga Barang selanjutnya adalah Rp 3.300.000 per unit, sehingga harga total Barang selanjutnya di atas adalah Rp 3.300.000

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pembelian Barang selanjutnya ditunaikan di dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yaitu:

  1. Pembayaran I sebesar Rp 300.000 ditunaikan tunai pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli ini, dan Perjanjian Jual Beli Ini sebagai kuitansi.
  2. Pembayaran II sebesar Rp 1.000.000 ditunaikan pada saat penyerahan barang tersebut.
  3. Pembayaran III sebesar Rp 2.000.000 ditunaikan enam bulan sesudah pendandatangan surat perjanjian jual beli ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

  1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Barang selanjutnya di dalam kondisi baik.
  2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Barang selanjutnya sesudah PIHAK PERTAMA membayar duwit pada pembayaran I

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG

Biaya pengangkutan dan penyerahan Barang selanjutnya semuanya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

SANKSI

  1. Denda ditetapkan sebesar 2%( Rp.26.000) dari kuantitas yang wajib dibayarkan PIHAK PERTAMA setiap hari dan maksimum denda adalah 2%
  2. Apabila PIHAK KEDUA terlamat atau lalai megirimkan atau menyerahkan Barang selanjutnya dan keterlambatannya serta kelalainnya selanjutnya bukan disebabkan terdapatnya force majeure, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2%( dari pembayaran yang udah diterima PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila berjalan perselisihan dari Perjanjian ini bakal diselesaikan bersama jalan musyawarah, dan apabila tidak berjalan kesepakatan antara ke dua belah pihak di dalam musyawarah, maka ke dua belah pihak setuju untuk selesaikan bersama mengambil alih daerah tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Demikianlah Perjanjian ini dibikin dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, th. seperti yang disebutkan di dalam awal Perjanjian ini, dibikin rangkap 2 dan bermeterai lumayan yang berkekuatan hukum yang serupa untuk masing-masing pihak.

Pihak Pertama   Pihak Kedua

 

Ilham Hidayat    Nelma Kharisma

 

Baca Juga: