Universita Penguat Knowledge Base

Universita Penguat Knowledge Base

Universita Penguat Knowledge Base

Universita Penguat Knowledge Base
Universita Penguat Knowledge Base

BANDUNG-Asean Economy Community (AEC) atau lebih akrab

dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah bergulir lama, sudah memulai debutnya di penghujung tahun 2015 lalu. MEA merupakan basis pemersatu negara-negara Asean untuk berkompetisi secara terbuka, melalui penguatan ekonomi dan pasar bebas.

Untuk berkontribusi dalam penguatan SDM, sekaligus mentransformasikan ilmu pengetahuan dan praktik. Telkom University melalui Direktorat Pusat Pengembangan Karir (DPPK), gelar “Industrial Human Capital Development Summit (IHCDS) 2017” pada tanggal 18 Mei 2017 di Grand Mutiara 1 & 2 Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta.

Rektor Telkom University Profesor Mchamad Ashari dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sejauh ini Universitas yang berlokasi di Bandung ini secara konsisten melakukan pendekatan kepada penyerap tenaga kerja profesional.

Temu industri tersebut digelar sebagai bentuk penguatan sinergi antara Telkom

University dan korporasi penyerap SDM berkelanjutan.

“Cita-cita besar kami di masadepan, adalah menjadikan Universitas (Telkom) ini sebagai pusat Entrepreneur Excellent, artinya konten pendidikan kami harus menuju ke arah sana, sinergi akademik dan industri, ini akan diperlukan untuk menghadapi era kompetitif,” terangnya.

IHCDS rencananya akan bergulir dengan program dialog lintas stakeholder, industri, profesional, peneliti inovasi hingga akademisi.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Admisi dan Kerjasama Internasional Dr. AMA Suyanto menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan SDM di Indonesia terkait timpangnya kebutuhan Industri dan banyaknya SDM yang belum siap beradaptasi dengan perubahan.

“Itulah kenapa kami merasa ini penting, sinergi tidak saja untuk menyerap para sarjana

kami yang jumlahnya bisa ribuan tiap tahun, tetapi dengan sinergi ini SDM kami memang sudah siap berinovasi bersama dengan industri, kurikulum kami pun sudah fokus pada kebutuhan inovatif industri di Indonesia,” jelas Suyanto.

Dialog industri dalam IHCDS yang dipandu oleh presenter kenamaan Tina Talisa tersebut juga akan dilangsungkan penandatangan kerjasama dengan beberapa korporasi reputable, PT. Angakasa Pura II, PT. Metrodata Elektronik, PT. Home Credit Indonesia, PT. Infomedia Solusi Humanika dan ID Talent Indonesia.

Lanjutnya, selain untuk penguatan sinergi Universitas-Industri, IHCDS tahun ini merupakan upaya menghilangkan stigma menara gading agar tidak lagi melekat di dunia akademik. Untuk itu Telkom University secara rutin melakukan kegatan bernuansa sharing knowledge, industrial hearing, dan Job Expo dengan perusahaan beragam, tujuan pentingnya adalah meningkatkan kontribusi Universitas pada knowledge corporate and economy untuk dapat diimplementasikan.

“Universitas sebagai ruang penguatan knowledge base, sedang industri adalah laboratotiumnya, alasan itu yang membuat kami harus terus meminta masukan dari mereka (industri),”pungkasnya. (MAT)

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/147702863/manfaat-gotong-royong/

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota
Pola Perkembangan Kota

Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan

yang senantiasa mengalami peningkatan, maka  tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami peningkatan,  yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota (fringe area). Gejala penjalaran areal kota ini disebut sebagai invasion dan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar disebut sebagai urban sprawl (Northam dalam Yunus, 1994).

 

Secara garis besar menurut Northam dalam Yunus (1994) penjalaran fisik kota dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

  1. Penjalaran fisik kota yang mempunyai sifat rata pada bagian luar, cenderung lambat dan menunjukkan morfologi kota yang kompak disebut sebagai perkembangan konsentris (concentric development).
  2. Penjalaran fisik kota yang mengikuti pola jaringan jalan dan menunjukkan penjalaran yang tidak sama pada setiap bagian perkembangan kota disebut dengan perkembangan fisik memanjang/linier (ribbon/linear/axial development).
  3. Penjalaran fisik kota yang tidak mengikuti pola tertentu disebut sebagai perkembangan yang meloncat (leap frog/checher board development).

 

Jenis penjalaran fisik memanjang/linier yang dikemukakan oleh Northam

sama dengan Teori Poros yang dikemukakan oleh Babcock dalam Yunus (1994), yaitu menjelaskan daerah di sepanjang jalur transportasi memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga perkembangan fisiknya akan lebih pesat dibandingkan daerah-daerah di antara jalur transportasi.

Pola pemekaran atau ekspansi kota mengikuti jalur transportasi juga dikemukakan oleh Hoyt dalam Daldjoeni (1998), secara lengkap pola pemekaran atau ekspansi kota menurut Hoyt, antara lain, sebagai berikut :

  1. Perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan transportasi ke daerah-daerah perbatasan kota. Dengan demikian polanya akan berbentuk bintang atau star shape.
  2. Daerah-daerah hinterland di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menggabung pada kota yang lebih besar.
  3. Menggabungkan kota inti dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti atau disebut dengan konurbasi.

 

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Northam dalam Yunus (1994)

mengenai perkembangan fisik kota secara konsentris, Branch (1995) mengemukakan enam pola perkembangan fisik kota, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Selanjutnya berdasarkan pada kenampakan morfologi kota serta jenis penjalaran areal kota yang ada, menurut Hudson dalam Yunus (1994)

mengemukakan beberapa model bentuk kota, yaitu sebagai berikut :

  1. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru. Bentuk ini menggambarkan kota utama yang ada dengan kota-kota kecil di sekitarnya terjalin sedemikian rupa,  sehingga pertalian fungsional lebih efektif dan lebih efisien.
  2. Bentuk stellar atau radial. Bentuk kota ini untuk kota yang perkembangan kotanya didominasi oleh ribbon development.
  3. Bentuk cincin, terdiri dari beberapa kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar.
  4. Bentuk linier bermanik, pertumbuhan areal-areal kota hanya terbatas di sepanjang jalan utama dan pola umumnya linier. Pada pola ini ada kesempatan untuk berkembang ke arah samping tanpa kendala fisikal.

Baca Juga : 

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota
Pola dan Bentuk Kota

Kota-kota tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kekuatan

seperti jaringan transportasi, perluasan industri, perubahan guna lahan, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Perkembangan kota dapat dilihat dalam dua cara, yaitu:

  1. Perkembangan menurut asal pertumbuhan
  2. Perkembangan menurut arah pertumbuhan
  1. Perkembangan Kota Menurut Asal Pertumbuhan
  2. Perkembangan alamiah, yaitu perkembangan kota di masa yang lalu secara alamiah tanpa dilakukan kegiatan perencanaan kota. Dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kota, didasarkan pada kegiatan manusia yang berdasarkan pertimbangan keuntungan sesaat. Infrastruktur dibangun secara tidak teratur, tanpa mempertimbangkan perluasan kota di masa depan. Bentuk kota yang berkembang secara alamiah, antara lain:
  3. Penyebaran secara konsentrik (Concentric Spread)- merupakan kecenderungan alamiah dimana orang ingin sedekat mungkin dengan pusat kota, dan sebagai wujudnya adalah kota berkembang berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai inti. Permasalahan yang ditimbulkan meliputi kemacetan lalu lintas, jalan-jalan sempit, konsentrasi penduduk dan lain sebagainya.
  4. Pengembangan berbentuk pita (Ribbon Development) -Pada umumnya perkembangan berbentuk pita terjadi sebagai akibat peningkatan sistem jaringan jalan dan pertumbuhan lalu lintas kendaraan bermotor. Secara alamiah, kecenderungan setiap orang membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur jalan utama. Jika tanpa pengendalian yang efektif dapat menimbulkan permasalahan:
  • peningkatan biaya pelayanan prasarana dasar,
  • perbaikan pelayanan di masa depan menjadi mahal dan sulit,
  • kegiatan yang ada akan terkena dampak arus lalulintas yang tinggi (kebisingan, polusi udara, debu dll.),
  • berpeluang terjadinya kecelakaan lalulintas dan kemacetan lalulintas,
  • kapasitas lalulintas dan efisiensi pada jalan utama berkurang,
  1. Pertumbuhan berbentuk satelit (Satellite Growth)- Pertumbuhan kota satelit terjadi bila besaran kota telah mencapai ukuran tertentu, yang berkembang di sekitar kota utama (metropolitan) dan secara sosial-ekonomi masih bergantung pada kota induknya. Permasalahan yang terjadi umumnya berkaitan dengan akses terhadap kota induknya.
  2. Pertumbuhan secara terpencar (Scattered Growth) – Pertumbuhan kota berlangsung dengan pola yang tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan permasalahan kemacetan lalulintas, masuknya kegiatan industri dalam lingkungan permukiman, munculnya kawasan kumuh, kurangnya ruang terbuka (taman). Bila tidak terkendali, persoalan ini akan sulit dipecahkan di masa depan.
  3. Perkembangan yang direncanakan, yaitu kota berkembang berdasarkan acuan/rencana yang telah disusun oleh perencana kota. Keseluruhan pertumbuhan kota dikendalikan melalui aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kota memperhatikan distribusi berbagai aktivitas secara rasional untuk menghindari terjadinya konflik di masa depan. Penyediaan berbagai sarana dan prasarana kota didasarkan pada kebutuhan di masa depan.
  1. Perkembangan Kota Menurut Arah Pertumbuhan
  2. Perkembangan kota secara horisontal

Kota tumbuh dan berkembang secara horisontal dan meluas ke segala arah yang memungkinkan, dimana lahan masih tersedia dengan biaya yang terjangkau.

 

Keuntungan pembangunan kota secara horisontal:

  • Menghemat biaya pembangunan
  • Kemungkinan secara maksimum penggunaan pencahayaan alami
  • Kepadatan penduduk dapat dibatasi
  • Bangunan dapat menggunakan konstruksi sederhana (ekonomis)
  • Lahan-lahan marjinal dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka

Kerugian pembangunan kota secara horisontal:

  • Membutuhkan lahan yang luas, dan
  • Menjadi tidak ekonomis bila nilai lahan terlalu tinggi (mahal)
  1. Perkembangan kota secara vertikal

Bangunan-bangunan kota dirancang dan dikembangkan secara bertingkat (multi-storey), dimana pembangunan ini dimungkinkan pada kawasan yang mempunyai nilai lahan tinggi (mahal)

Keuntungan pembangunan kota secara vertikal:

  • Banyak orang tinggal dan menggunakan pelayanan umum pada bangunan yang sama, sehingga dapat menimbulkan rasa kebersamaan kelompok
  • Pada lantai diatas ketinggian tertentu, pemandangan alam dapat dinikmati dengan lebih baik (laut, sungai, gunung, dll)
  • Memungkinkan penggunaan secara maksimum teknik-teknik konstruksi modern, seperti lift, eskalator, dll.
  • Penghematan lahan dan secara ekonomis nilai lahan yang tinggi dapat dimanfaatkan secara optimal
  • Secara ekonomis, biaya konstruksi pada bangunan dapat dirancang dengan tipe struktur yang sama pada tiap-tiap lantai yang berbeda

Kerugian pembangunan kota secara vertikal:

  • Dalam kasus bencana (gempa, kebakaran) akan menyulitkan penghuni untuk meloloskan diri secara aman, khususnya lantai atas.
  • Kepadatan penduduk akan meningkat.
  • Rancangan bangunan cenderung sama (stereo-type) dan tidak ada batasan pribadi menyangkut suka atau tidak suka.
  • Kegagalan dalam mengoperasikan lift, pompa air dll, dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni.
  • Secara psikologis, penghuni dilantai atas terpisah dengan kehidupan alam (tanah).
  • Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)
Pembangunan Kawasan Industri (Industrial Estate)

Tujuan pengembangan industri dalam kerangka wilayah nasional dapat dirumuskan sebagai:

  1. Memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang, dan mengawasi atau, merangsang berkembangnya pusat-pusar pertumbuhan baru, dengan pertimbangan
  2. Pemerataan kegiatan-kegiatan pembangunan, berupa kegiatan industri, serta dengan memperhitungkan keterkaitan perkembangan wilayah lebih luas, yang dengan demikian pada gilirannya dpat;
  3. Mendorong terwujudnya kesatuan (wilayah) ekonomi nasional.

 

Menurut Soesilo di dalam Tehang (2000)

tujuan utama dalam perencanaan dan pembangunan industrial estate di Indonesia adalah modernisasi dan ekspansi industri. Hal ini dilakukan dengan pengelompokkan industri-industri ke dalam kawasan industri. Industrial estate didukung dengan promosi, teknologi, manajerial dan marketing, sehingga secara keseluruhan efektif pada biaya-biaya yang rasional, yang tidak memungkinkan untuk industri-industri yang tersebar diseluruh kota atau distrik. Pada prinsipnya Industrial Estate dibangun dengan tujuan-tujuan:

  1. Menyediakan Kawasan Industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tesedia untuk bangunan pabrik;
  2. Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan-jalan raya, air, telekomunikasi, listrik dan juga fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya.
  3. Pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan penagwasan lingkungan.

Selanjutnya tujuan pengembangan Kawasan Industri perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tingkat agregasi (setara) tingkat II/Kabupaten yang mengarah kepada:

  1. Memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktural dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu,
  2. Memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri, melalui hadirnya Kawsan Industri,
  3. Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

 

Langkah-langkah ini ditempuh melalui identifikasi

dan klasifikasi wilayah/zona potensial sebagai lingkungan prospektif bagi lokasi pembangunan: kompleks, pusat dan Kawasan Industri. Pada tingkat lebih lanjut tujuan pengembangan diterjemahkan ke dalam (penerapan) besaran kegiatan industri yang secara bertahap harus diwadahi oleh tipe-tipe Kawasan Industri yang paling sesuai, menjadi:

  1. Pengadaan Kawasan Industri sebesar kebutuhan/potensi sesuatu satuan wilayah tertentu (zona atau satuan aglomerasi tertentu) pada kurun waktu tertentu,
  2. Pengembangan tipe Kawasan Industri sesuai besaran kebutuhan perkembangan atau kemampuan pentahapan pembangunan.

Pada tingkat daerah/regional, dimensi ruang (spasial menjadi lebih menonjol dalam setiap perhitungan usaha pembangunan. Faktor lokasi dan jarak antara kegiatan-kegiatan ekonomis (dan industrial) memegang peran lebih penting dalam menghasilkan penempatan wilayah, yang dapat diukur melalui berbagai tolak ukur perkembangan.

Pembangunan industri diseluruh daerah didasarkan pada pendekatan ekonomi (economic base approach), karena beberapa daerah ditargetkan sebagai inti regional pembangunan industri (industrial growth centers) atau yang disebut wilayah pusat pertumbuhan industri.

Adapun identifikasi dari pusat-pusat pertumbuhan industri adalah :

  1. Suatu daerah yang dapat diidentifikasikan sebagai zona industri jika daerah itu mempunyai keunggulan komparatif untuk pembangunan dari industri yang berbasiskan sumber daya alam tertentu, atau mempunyai potensi ekonomi tertentu untuk pembangunan industri yang berorientasi pasar.
  2. Beberapa zona industri yang perspektif dapat dijadikan sebagai inti-inti regional dari pembangunan industri (region cores of industrial development). Hal ini terjadi jika ada sejumlah mekanisme untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara ke dalam dengan memiliki keterkaitan ekonomi, seperti pembangunan regional yang terpadu dengan sistem transportasi anatara daerah yang keunggulan komparatif ekonomis untuk pertumbuhan zona-zona industri.
  3. Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah
Mengenal Tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

  1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

                  Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

  1. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

                  Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah :

  1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
  2. Memilih pemimpin daerah
  3. Mengelola aparatur daerah
  4. Mengelola kekayan daerah
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6.      Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

  1. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

8.      Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

       Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :

1.      Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  2. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  3. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
  4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
  5. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
  6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
  7. Mengembangkan sistem jaminan sosial
  8. Menyusun perencanaan dan  tata ruang daerah
  9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
  10. Melestarikan lingkungan hidup
  11. Mengelola administrasi kependudukan
  12. Melestarikan nilai sosial budaya

14.  Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya 
15.  Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

            Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan ( Rozali Abdullah, 2007 : 27-30).

Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

  1. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk   lintas kabupaten/kota;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

  1.  perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2.  perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4.  penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5.  penanganan bidang kesehatan;
  6.  penyelenggaraan pendidikan;
  7.  penanggulangan masalah sosial;
  8.  pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  10.  pengendalian lingkungan hidup;
  11.  pelayanan pertanahan;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

            Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.


Baca Artikel Lainnya:

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963
Mengenal Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Ambassador
(Duta besar)

Hubungan Diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh diplomatik yang disebut dengan Duta Besar (Ambassador).  Ambassador mewakili negara dalam mengurusi kepentingan publik Dalam Konvensi Wina (18 maret 1961) yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa dicapai persetujuan mengenai Perwakilan diplomatik

Tingkatan Kepala Perwakilan Diplomatik

  1. Berdasarkan Konvensi wina disepakati ada 3 tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik:
  1. Duta Besar (ambassador)
  2. Duta Berkuasa Penuh
  3. Kuasa usaha
  4. Dalam Konggres di Aix-la-chappele tahun 1818 disetujui adanya tambahan tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu Ministers resident, yang ditempatkan diantara Duta Berkuasa penuh da Kuasa Usaha

Dalam Konvensi Wina tanggal 18 April 1961 (Pasal 14 konvensi wina)

Tingkatan Kepala perwakilan diplomatik disepakati 3 tingkat, yaitu;

  1. Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Missi yang tingkatannya sama
  2. Envoys Ministers dan internuncois yang ditempatkan pada kepala Negara
  3. Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri
  4. Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara
  1. Menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik yang diketuai oleh salah seorang Dubes yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan “Doyen”.

Prosedur Pengiriman dan Penerimaan Duta Besar

            Setiap negara mempunyai hak perwalian (right of leation).  Ada dua macam hak perwalian yaitu:

  1. Hak perwalian pasif adalah hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatic negara lain
  2. Hak perwakilan aktif adalah hak suatu negara untuk mengirimkan wakil diplomatic ke negara lain.

Penempatan perwakilan diplomatic suatu negara ke negara lain hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama (mutual consent) antar negara yang bersangkutan. Mengenai prosedur penerimaan duta besar dari suatu negara ke negara lain adalah sebagai berikut:

Negara pengirim terlebuh dahulu menawakan calon tersebutyang akanditetapkan.  Negara yang akan ditempati membalas apakah bersedia menerima atau tidak.  Jika negara penerima menolak calon itu, maka calon yang bersangkutan disebut persona non grata (orang yang tidak disukai).  Jika hal ini terjadi, maka negara penerima tidak perlu memberikan suatu alasan formal mengenai penolakan itu (the hostsate may with hold the agreement without giving any formal reasons… columbis 1976, p.117 lihatjuga pasal 4  ayat 2 konvensi Wina 1961).  Apabila negara penerima setuju untuk menerimanya, maka calon duta besar itu dinamakan persona grata, sedangkan persetujuan dari negara penerima itu diberikan dalam bentuk surat yang dinamakan “ agreement”.

            Setelah calon dinyatakan dapat diterima oleh negara yang akan ditempati maka pemerintah negara pengirim lalu menyiapkan surat kepercayaan untuk calon yang bersangkutan.   Surat kepercayaan ini di kenal dengan nama “letter of oredence”.

Tugas/ fungsi Duta Besar

            Menurut konvensi Wina 1961, fungsi-fungsi missi diplomatik meliputi:

  1. Mewakili negara pengirim di negara penerima
  2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
  3. Berunding dengan pemerintah negara penerima
  4. Mengetahui keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima menurut cara-cara yang sah, danmelaporkannya kepada pemereintah negara pengirim
  5. Memajukan hubungan bersahabat antara negara pengirim dengan negara penerima, serta membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah (pasal 3 konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)

Hak kekebalan (Imunitas ) dan keistimewa Pejabat Diplomatik

Semua diplomat mempunyai hak kekebalan serta hak-hak istimewa (privileges )tertentu. Tercantum dalam pasal 25 Konvensi Wina) disebutkan bahwa perutusan-perutusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat diri sendiri. Hal ini melindungi mereka dari segala macam ganguan dan tentu saja dari pengangkapan atau penahanan oleh penguasa setempat

Apabila diplomat itu melakukan tindakan tidak terpuji yang dinilai oleh negara penerima cukup berat bahkan berat maka diplomat itu akan dinyatakan sebagai persona non grata (pasal 9 konvensi wina). Di dalam prakteknya kasus pemulangan diplomat ini sering terjadi. Pada uumnya sering dipulangkan adalah diplomat-diplomat dari Uni  Soviet gambaran konkritnya  antara tahun 1960 sampai tahun 1970 ada 46 negara yang mengusir sebanyak 226 diplomat Uni Soviet.

Hak keistimewa lain yang dimiliki oleh Pejabat diplomatik:

  • Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina menentukan wakil-wakil di plomat dibebaskan dari seala bentuk bea dan pajak
  • Pasal 26 konvensi yaitu hak seorang anggota misi diplomat bergerak dan melakukan zona-zona keamanan yang dilarang
  • Pasal 27 memuat tentang kebebasan berkomunikasi untuk tujuan dinas
  • Pasal 33 pembebasan ketentuan-ketentuan keamanan masyarakat
  • Pasal 35 pembebasan dari kewajiban dinas dan kemiliteran

Ivoliolibilitas Gedung Kedutaan dan Perlindungan terhdapa Gedung dan Arsip

            Inoviolabilitas juga diberikan pada gedung-gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen kedutaan (terdapat pada pasal 22 dan 14 konvensi Wina). Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang diprlukan untuk melindungi gedung missi terhadap penerobosan atau perusak dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian missi atau perusakan martabatnya (pasal 22 Konvensi Wina).

            Perlindungan terhadap gedung dan arsip. Apabila hubungan diantara dua negara terputus atau missi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya, maka negara penerima harus menghormati dan melindungi missi, bersama-sama dengan barang-barang dan asrsip-arsipnya. Hal ini termasuk di dalamnya jika diantara kedua negara terjadi konfli bersenjata. Daalam hal arsip yang ada di dalamnya, negara pengirim boleh mempercayakann pemeliharaannya kepada negara ketiga yang dapat diterima oleh negara penerima. Disamping pengirim juga boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepantingan dan kepentingan warganegara-warganegaranya kepada suatu negara ketiga yang dapat diterima negara penerima.

Berakhirnya Tugas / fungsi Diplomatik

            Menurut ketentuan pasal 43 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Berakhirnya tugas atau fungsi seseorang diplomat :

  1. atas pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota missi.
  2. atas pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir.
  3. tujuan misi tersebut telah terpenuhi
  4. berakhirnya maka berlaku-laku Surat-surat Kepercayaan yang diberikan hanya untuk waktu terbatas.

 

Konvensi Wina 1963 ( mengenai Hubungan Konsuler )

ü  Hubungan Konsuler : Hubungan Internasional antara negara tentang perdagangan dan pelayaran. Semula konsul itu hanya seseorang mengurusi kepentingan – kepentingan sekelompok orang ( warga negara ) yang ada di negara asing. Pengurusan ini dilakukan atas nama negaranya. Bidang tugasnya yang terutama adalah masalah privat, bukan kepentingan negara atau publik. Di dalam perkembangannya, seorang konsul yang ditugaskan disuatu negara tidaklah hanya mewakili di negaranya di bidang perdagangan saja, tetapi juga melayani para warganegaranya yang berada di negara asing di mana ia ditempatkan.

ü  Istilah-istilah dalam Konvensi Wina 1963 :

  1. “Konsuler post” berarti setiap konsulat jenderal, konsulat, wakil-konsulat atau kantor konsuler;
  2. “Konsuler distrik” berarti daerah yang ditetapkan ke pos konsuler untuk menjalankan konsuler
  3. Kepala konsuler post” berarti orang didakwa dengan kewajiban bertindak dalam kapasitas;
  4. “Petugas konsuler” berarti setiap orang, termasuk kepala konsuler pos, dipercayakan dalam kapasitas dengan pelaksanaan fungsi konsuler;
  5. Konsuler karyawan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan teknis administratif atau sebuah konsuler tiang
  6. Anggota staf layanan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan domestik konsuler
  7. “Anggota konsuler berarti petugas konsuler, konsuler karyawan dan anggota service staff; staf pelayanan;
  8. Anggota staf konsuler” berarti petugas konsuler, selain kepala konsuler pos, konsuler karyawan dan anggota staf layanan;
  9. “Anggota staf pribadi” berarti seseorang yang bekerja secara eksklusif di layanan swasta dari anggota pos konsuler;
  10. Konsuler bangunan” adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah pendukung hal tersebut, terlepas dari kepemilikan, digunakan khusus untuk keperluan pos konsuler;
  11. “Konsuler arsip” meliputi semua surat-surat, dokumen, korespondensi, buku, film, kaset dan bersama-sama dengan sandi dan kode, kartu-indeks dan setiap artikel perabot dimaksudkan untuk perlindungan mereka atau tetap aman.

ü  Tingkat – Tingkat Kepala Perwakilan Konsuler ( Pasal 9 )

  1. konsul-general.
  2. konsul
  3. wakil-konsul
  4. agen konsuler.

ü  Pembentukan Hubungan Konsuler ( Pasal 2 )

  1. Pembentukan hubungan konsuler antara negara dilakukan atas dasar  kesepakatan atau persetujuan bersama.
  2. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti pula persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain.
  3. Para pemutusan hubungan diplomatik , tidak akan melibatkan

                        pemutusan hubungan konsuler.

ü  Fungsi Konsuler ( Pasal 5 )

  1. Melindungi kepentingan – kepentingan negara pengirim dan para warganegaranya serta badan – badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas – batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional.
  2. Memajukan pembangunan hubungan dagang , ekonomi, budaya dan ilmiah, antara kedua negara ( negara pengirim dan penerima ) serta memajukan hubungan bersahabat diantara mereka.
  3. Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan  dan perkembangan – perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
  4. Mengeluarkan dokumen perjalanan dan pasport kepada para warganegara dari negara pengirim, serta vista atau dokumen – dokumen yang pantas untuk orang – orang yang akan pergi ke negara pengirim.
  5. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan badan – badan hukum dari negara pengirim.
  6. Melaksanakan hak hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal – kapal kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara – kapal udara yang didaftarkan di negaara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya.
  7. Mengulurkan bantuan kepada kapal – kapal dan pesawat udara tersebut, serta kepada para awak kapalnya, mengadakan pernyataan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas kertas kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa – penguasa negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim.
  8. Melakukan fungsi – fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku diabtara negara pengirim dan negara penerima.

ü  Pengangkatan dan Penerimaan Konsul ( Pasal 10 )

  1. Kepala konsuler posting ditunjuk oleh Negara pengirim dan diakui pelaksanaan  fungsi mereka oleh negara penerima.
  2. Tunduk pada ketentuan Konvensi ini. Formalitas untuk penunjukan dan untuk penerimaan kepala konsuler posting adalah ditentukan oleh undang-undang, peraturan dan kebiasaan dari negara pengiriman dan negara penerima masing-masing.

ü  Hak Istimewa dan Kekebalan Konsuler

  1. Kekebalan kantor – kantor konsuler.

Kantor – kantor konsuler tidak boleh diganggu gugat dan para petugas negara setempat tidak boleh masuk kecuali dengan ijin kepala perwakilan.

  1. Kekebalan Alat – Alat Komunikasi.

Negara penerima mengijinkan suatu konsulat mempunyai komunikasi yang bebas untuk semua kegiatan resmi.

  1. Kebebasan berkomunikasi.

Warganegara dari negara pengirim bebas untuk berkomunikasi dengan konsulat-konsulat mereka dan sebaliknya.

  1. Kekebalan Pribadi Pejabat Konsuler

Negara penerima harus memberikan perlindungan kepada para pejabat konsuler dan memperlakukan mereka sesuai dengan keddudukan resminya.

  1. Kekebalan fisik dan Kekebalan Lainnya

Kantor – kantor yang digunakan untuk kegiatan konsuler bebas dari pajak nasional atau lokal di negara penerima.

  1. Pembebasan dan Pembayaran Pajak Pribadi.

Para pejabat konsuler bebas dari semua pajak langsung apakah dipungut oleh pemerintah negara penerima atau pemerintah daerah.

  1. Pembebasan Bea Masuk.

Barang – barang yang diimpor oleh perwakilan konsuler untuk keperluan resmi bebas dari bea masuk.

ü  Berakhirnya Fungsi Agen Konsuler ( Pasal 25 )

  1. Atas pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi telah berakhir
  2. Atas penarikan exequatur.
  3. Atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima telah mengakhiri untuk menganggapnya sebagai anggota kantor konsuler.

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional
Mengenal Organisasi-Organisasi Internasional

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau European Economic Community (EEC) didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antarnegara Eropa Barat di Roma Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE juga mengadakan kerja sama dibidang perdagangan dengan negara-negara Asean termasuk Indonesia. Saat ini MEE sudah meningkatkan derajat kerjasamanya menjadi Uni Eropa (European Union)

5.International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank

World Bank adalah badan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat yang bertujuan memberikan bantuan, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek kepada negara-negara yang sedang membangun. berkembang

6.Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak, didirikan pada bulan september 1960. Tujuannya menghindarkan persaingan diantara negara pengekspor minyak bumi, mengatur pemasaran minyak bumi dan menetapkan harga yang seragam dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi.

7.International Monetary Fund (IMF)

IMF adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 September 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi keuangan.

8.World Trade Organization (WTO)

Lembaga ini merupakan perkembangan dari GATT (General Agreement Tariff on Trade) yang berdiri sejak 1947. WTO didirikan untuk mengatur arus perdagangan dan menghindari adanya negara-negara yang merasa dirugikan dari perdagangan tersebut. Seperti adanya penerapan politik dumping.

9.International Labour Organization (ILO)

ILO adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan, didirikan pada tanggal 11 April 1991. Tujuannya adalah mencapai perdamaian abadi dengan terciptanya keadilan sosial, meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya dan menciptakan stabilisasi dibidang ekkonomi dan sosial.

10.Food and Agricultural Organization (FAO)

FAO adalah organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian.

FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia.

Tujuannya adalah memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan makanan di seluruh dunia, dan meningkatkan dan memajukan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

11.UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund)

UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan anak-anak Internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat.

12.UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization)

UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasimanusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis.

13.WHO (World Health Organization)

WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang.

14.UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.

15.Gerakan Non Blok

Latar Belakang Berdirinya GNB:

Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan organisasi negara-negara yang tidak meminak Blok Barat maupun Blok Timur.

Berdirinya Gerakan Non Blok di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

(1) Diilhami Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme

(2) Adanya krisis Kuba pada tahun 1961 di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang.

Tujuan Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Iham Ramadhan, Penjaga Gawang Muda Wakili Garut ke China

Garut-Ilham Ramadhan (15), diswa Kela 9 SMPN2 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut

, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan UUM My Global Yangtze Normal University International Mobility Programme di Yangtze University, Chongqing, China pada tanggal 22 November 2017 hingga 22 Januari 2018 mendatang.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pihak Pengurus Indonesia National Football Academy (INFA) mengundang Ilham   bergabung dalam satu kontingen, bersama pelajar lainnya dari wilayah koordinasi INFA yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Kontingen INFA menjadi satu-satunya tim yang mendapatkan undangan resmi kegiatan UUM My Global Yangtze Normal University International Mobility Programme ini. Kegiatan yang akan diikuti Ilham ini, telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Selama dua bulan, putra kedua dari tiga bersaudara anak pasangan Ucu Saadah

, S.Pd (46) dan Wawan Setiawan (53) ini, akan mengikuti sejumlah kegiatan, di antaranya turnamen sepakbola internasional, pertukaran pelajar, study banding, kursus bahasa dan kebudayaan internasional.

Ilham Ramadhan bersama satu rekannya satu sekolah mewakili Garut yang akan bergabung bersama tim INFA ke China, dengan jumlah keseluruhan tim sebanyak 41 orang.

Ucu Saadah, ibunda Ilham, yang sehari-hari mengajar di SDN Bayongbong 2 mengungkap rasa bangga dan bahagianya dengan dikirim putranya ke China. Ia sangat berharap putranya bisa menggapai cita-citanya sebagi pemain sepakbola profesional. “Kawitna mah pun lanceuk (suami) teu ngawidian margi benten bahasa sareng budaya. Namung abdi ngemut upami anak mampuh sareng kanggo kamajengan sareng pangalaman pun anak nu keyeng hoyong angkat, ahirna diwidian” (awalnya, suami saya tidak mengijinkan karena bahasa dan budayanya berbeda. Namun, saya pikir bila ananya mampu dan demi keamajuan dan pengalaman anak saya yang sangat berhasarat untuk berangkat, akhirnya kami ijinkan), ujar Ucu didampingi suaminya.

 

Menurut Ucu, bakat anaknya muncul saat berusia empat tahun, dan saat usia SD

 

dimasukkan ke SSB (Sekolah Sepak Bola) di kampung halamannya di Bayongbong. Namun memasuki kelas 8, orang tuanya memasukkan Ilham di SSB Young Tigers di Pusenif Bandung. Keluarga ini dilalhirkan sebagai keluar sepak bola, uniknya keahlian khusus yang dimiliki adalah penjawga gawang. “Emang sareng uwana sadayana gaduh kaahlian janten kiper”, ujar Ucu

Keberangkatan tim terbagi dalam lima penerbangan, dimana penerbangan pertama pada tanggal 20 November 2017, sedangakan Ilham bersama 11 orang temannya dari daerah lain di Indonesia berangkat pada tanggal 22 November 2017.

Baca Juga :

 

 

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI
Kembangkan Ekonomi Kreatif, Coworking Indonesia Gaet BRI

BANDUNG-Coworking Indonesia menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI)

yang turut fokus dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan ekosistem digital di Tanah Air.

Setelah menggelar Temu Coworking di Bandung, 19-21 Mei 2017 lalu, Perkumpulan Coworking Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk lebih kenal lagi dengan dunia coworking space dengan menggelar Coworkfest 2017 pada 25 dan 26 November 2017. Coworkfest 2017 merupakan festival yang akan menghadirkan banyak kegiatan seperti panel diskusi, workshop, hiburan dan aktivitas seru lainnya.

Inisiator Coworkfest 2017 sekaligus direktur Co&Co Bandung, Andi Saptari menjelaskan bersama BRI, Coworking Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan pre-event bertajuk BRIng It On yang digelar di 12 coworking space pilihan yang tersebar di berbagai kota mulai 11 hingga 22 November 2017.

Ke-12 coworking space tersebut yakni Coworkinc (Jakarta), Code Margonda (Depok), Clapham.co (Medan), EV.Hive (Tangerang), Kolaborato (Bogor),  HYPERLINK  Kumpul (Denpasar), Ngalup (Malang), Impala Space (Semarang), C2O (Surabaya), RKB Yogyakarta (Yogyakarta), CO&CO (Bandung) dan Ke:Kini (Jakarta).

“Selama pre-event, setiap coworking space akan menghadirkan kegiatan

diskusi dan pengenalan local hero di masing-masing kota,”kata Andi kepada wartawan di Bandung belum lama ini.

Menurut Andi sebagian besar masyarakat di Indonesia mengenal Coworking Space, hanya sebagai tempat kerja. Melalui Coworkfest 2017 harapannya masyarakat bisa lebih paham, bahwa dalam Coworking Space  ada banyak kegiatan-kegiatan seru seperti workshop, sharing, talk show, sehingga  bisa berkomunitas, berkolaborasi dan saling terhubung satu sama lain.

“Coworking Space bukan sebatas tempat kerja saja melainkan ada beberapa kegiatan sehingga bisa berkomunitas dan berkolaborasi,”tutur Andi

Jumlah coworking space di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh setiap tahunnya. Pertumbuhan coworking space terus menggeliat, dan hingga saat ini tercatat ada lebih dari 160 titik yang tersebar di 27 kota di seluruh Indonesia.

“Coworking space akan terus tumbuh. Saat ini saja sudah berjuamlah 160

lokasi di Indonesia,”ungkap Andi

Senada dengan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandung, Eko Rahayu mengatakan selama ini masih banyak masyarakat yang masih awam dengan keberadaan coworking space. Pada praktiknya, coworking space tak hanya sekadar tempat persinggahan untuk bekerja, namun ada tiga hal penting yang ingin ditekankan yakni kolaborasi (collaboration), konektivitas (connectivity) dan komunitas (community).

Melalui kegiatan Coworkfest 2017, budaya coworking di Indonesia terus berkembang dan mendukung tumbuhnya komunitas di dalamnya.

Eko mengungkapkan coworking space memiliki peranan penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif Tanah Air di mata pemerintah dan korporasi, karena nilai yang sebenarnya ditawarkan adalah kesempatan untuk berkolaborasi dan melakukan inovasi yang bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi Indonesia.  Bergabungnya para penggiat coworking space dalam Coworking Indonesia, mereka menjadi memiliki wadah untuk menjalin kerja sama dan bergerak dengan kekuatan kolektif untuk memajukan gerakan coworking di Indonesia. Jika semangat ini ditularkan, maka sektor ekonomi kreatif Indonesia dapat terus tumbuh berkembang.

“Kewirausahaan dan bisnis kecil menengah adalah tulang punggung ekonomi suatu negara, dan coworking adalah elemen penting dalam pembangunan ekosistem kewirausahaan,”pungkasnya (MAT)

 

Sumber :

http://sitialfiah.blogs.uny.ac.id/fungsi-jaringan-tumbuhan/

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung
Terus Merugi, Tahun ini PT Inti Optimis Peroleh Untung

BANDUNG-BUMN strategis seperti PT Inti sebenarnya memiliki potensi

bagi pengembangan industri teknologi Nasional. Namun gaungnya selama empat tahun terakhir kurang terdengar meski potensial.

“Saya masuk setahun lalu, pindah dari PT Len. Cukup berat BUMN ini sebab rugi selama empat tahun terakhir. Tapi saya suka tantangan,” ujar Dirut PT Inti Darman Mapanggara di kantornya Jl. M Toha, Bandung, Sabtu (25/11).

Ia mengatakan kerugian perusahaan bahkan sampai ratusan miliar, sehingga sempat membuat karyawan merasa rendah diri. Hal inilah yang kini sudah mampu diubah, karyawan semakin bersemangat bahkan berhasil mendapatkan proyek penting dari Kemenkominfo senilai lebih dari Rp180 miliar.

Yakni membuat perangkat yang mampu memfilter konten negatif

berbau pornografi atau ujaran kebencian di dunia Maya, termasuk media sosial.

“Ini buatan lokal, jadi lebih pas mengontrol bahasa negatif di internet,” tegasnya.

Ia menegaskan tahun ini perusahaan kemungkinan dapat

memperoleh laba diatas Rp 1,2 miliar. Diakui laba itu sangat kecil, namun mampu mengembalikan kepercayaan diri perusahaan yang sebelumnya merugi. “Kami siap bangkit ,” tegasnya. Jo

 

Sumber :

https://nisachoi.blog.uns.ac.id/artikel-tentang-jaringan-tumbuhan/