Hak Penguasaan Negara

2.2  Hak Penguasaan Negara

Dalam kehidupan masa Orde Baru sampai sekarang, salah satu yang dianggap sebagai halangan potensial adalah hak ulayat. Oleh karena itu UUPA menganut konsep yang bertujuan melemahkan hak ulayat yaitu pengaturan atau konsep mengenai hak milik Negara; dan materi atau konsep mengenai pengakuan hak ulayat secara bersyarat. Secara tidak langsung, selain kedua konsep di atas, ada konsep ketiga yang juga mempermulus pelemahan hak ulayat. Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Seperti nalar yang dikembangkan oleh UUPA, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Pengairan dan Undang-Undang Perikanan juga menganggap bahwa kehadiran ‘hak menguasai negara’ berkonsekuensi pada pengaturan mengenai hak ulayat. Sekalipun formulasi kalimat eksplanatifnya tidak serupa dengan UUPA, namun redaksi keempat undang-undang tersebut bermuatan serupa dengan muatan UUPA. Dikatakan bahwa kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan atau milik seluruh bangsa Indonesia yang telah menggabungkan diri ke dalam sebuah organisasi kekuasaan bernama Negara. Oleh sebab itu pemanfaatan terhadap kekayaan alam tersebut haruslah mensejahterakan atau memakmurkan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia (Nirahua, 2012).

Padahal masyarakat ulayat itu sendiri telah memiliki hak tersebut dan telah  melekat lama, itu  berarti terjadi pengabaian terhadap hukum adat. Dari hal tersebut   diharapkan pengambilan kebijakan kedepan dapat bersama-sama untuk membuat suatu format yang lebih mengarah kepada masyarakat ulayat khususnya daerah pesisir mengingat lingkup pesisir dalam pengembangan kewilayahan dari berbagai aspek memberikan dampak yang baik seperti wilayah pertahanan juga basis pertumbuhan sumber daya perikanan laut dalam  hal ini eksistensi  hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional.

Namun demikian, meskipun aturan adat ini sudah berlaku di masyarakat, tetapi sampai saat ini  keberadaan hukum adat tersebut belum diakui oleh hukum formal yang ada di Indonesia. Sehingga tak jarang apabila masyarakat adat akan melakukan hukuman terhadap para pelanggar  hukum adat tersebut. Mereka sering dihadapkan pada hukum formal yang berlaku. Padahal, seperti kita ketahui, keberadaan hak ulayat laut tersebut sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan yang ada di wilayahnya. Dalam prinsisip-prinsip penerapan hak ulayat di masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun lingkungan, karena didukung oleh model perencanaan yang bersifat partisipasif dan bottom-up, selain itu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, hak ulayat laut sangat efektif karena masyarakat adat atau lokal merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap masa depan sumberdayanya.

2.3  Hak Ulayat Masyarakat Adat Pesisir dan Laut

Jika dicermati ternyata masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat adat.

Penguasaan riil atas wilayah laut dan pesisir, oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut, secara merupakan sesuatu yang bersifat turun-temurun dari para leluhurnya. Di dalam wilayah ini sebenarnya secara de yure, terdapat wewenang dari komunitas masyarakat adat. Wewenang yang dimaksudkan disini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, menurut prinsip-prinsip hukum adat dengan kekhasan masing-masing.

Dengan demikian maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak adat kelautan (hak ulayat laut) adalah seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pada desa. Perangkat aturan atau hak adat kelautan (hak ulayat laut) ini menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi sumberdaya yang diperbolehkan yang ada dalam suatu wilayah laut.

Sumber :

https://compatibleone.org/instagram-tambah-fitur-edit-foto-kiriman-di-dm/