Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Maluku oleh

  Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Maluku oleh       Masyarakat Adat  Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Maluku oleh

Sasi merupakan hasil titah (keputusan) raja dan mendapat kesepakatan seluruh warga yang tentunya mengikat seluruh warga, dan ada sanksi jika warga mencoba untuk melanggar. Selama ini sasi bisa berjalan baik karena adanya kelompok orang yang menjaga kesepakatan sasi (kewang) dan ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan kualat (dampak buruk) bagi yang melanggar sasi (Judge dan Nurizka, 2006).

Kedudukan hukum adat sasi laut terhadap hukum positif di Indonesia khususnya terkait dalam masalah lingkungan. Hukum itu ada kaitannya dengan lingkungan karena secara tidak langsung hukum itu dapat memberikan perlindungan terhadap sumberdaya alam yang ada guna menjaga kelestarian di daerah tersebut.

Hukum positif adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap sumberdaya alam. Hukum positif di Indonesia yang terkait dalam masalah lingkungan seperti UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan hukum adat sasi laut dan kewang berisi:

  1. Larangan menangkap atau mengambil jenis ikan tertentu, teripang, lola, dan hasil laut lainnya dengan alat tangkap jenis tertentu.
  2. Larangan menangkap ikan dengan menggunaka racun atau akar bore atau bahan kimia lain yang merusak.
  3. Larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya.
  4. Larangan menebang atau memotong, mengambil serta merusak hutan bakau serta tanaman di sekitar wilayah pesisir.
  5. Larangan mengambil pasir, batu, karang dan kerikil tanpa izin pemerintah negeri.
  6. Larangan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dengan cara apapun.

3.3  Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Sasi oleh Nelayan Lokal

Sama halnya dengan adat yang lain, maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Oleh karena itu orang sangat takut melanggar sasi. Bilamana ada orang yang melanggar sasi yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil laut pada masa tutup sasi maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti dicambuk, dikenakan denda, kerja paksa dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukuman itu itu tidak terlalu berat seperti hukuman yang akan diberikan oleh arwah atau roh-roh tete nene moyang (leluhur) antara lain seperti anak yang sakit-sakitan secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunanpun. Istilah lokalnya adalah tutup mataruma.

Pada masa tutup sasi masing-masing orang harus menjaga atau mewaspadai dirinya sehingga tidak membuat hal-hal yang bertentangan hingga pada akhirnya mendapat teguran dan hukuman dari kewang serta anak-anak kewang. Sementara itu suasana di sekitar hutan maupun labuhan (lautan) menjadi tenang dan sunyi. Kewang dan anak-anak kewang akan terus berjalan memeriksa apakah ada yang melanggar sasi atau tidak. Penduduk negeri tetap diperbolehkan ke hutan atau laut untuk mengambil makanan tetapi semua itu berlangsung secara tenang dan hanya mendatangi tempat-tempat yang tidak menjadi daerah sasi. Makanan isi kebun dan ikan hanya diambil untuk keperluan makan saja dan tidak boleh lebih.

Sumber :

https://etrading.co.id/artikel-abu-vulkanis-dan-keselamatan-penerbangan/