Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Menurut UUPT No. 40 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

diantaranya

  1. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UUPT).
  2. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian PT namun sebelum PT memperoleh status badan hukum (Pasal 14 UUPT).
  3. Menyetujui usulan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19-28 UUPT).
  4. Menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UUPT).
  5. Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap perseroan sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan perseroan (Pasal 35 UUPT).
  6. Menyetujui maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (buyback) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UUPT).
  7. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud perseroan untuk membeli saham (buyback) yang telah dikeluarkan kepada Dewan Komisaris (Pasal 39 UUPT).
  8. Menyetujui penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditimpatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UUPT).
  9. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan kepada Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (2) UUPT).
  10. Menyetujui pengurangan modal perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 44 ayat (1) UUPT).
  11. Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT).
  12. Menyetujui rencana kerja tahunan yang disusun direksi apabila disyartkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UUPT).
  13. Menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perseroan yang termasuk dalam kualifikasi: perseroan yang bergerak di bidang pegerahan dana masyarakat atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau perseroan yang merupakan perseroan terbuka atau perseroan merupakan persero atau perseroan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milliar Rupiah) atau perseroan yang laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana direksi perseroan tersebut ternyata tidak menyerahkan laporan keuangan perseroan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT).
  14. Menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan perseroan (Pasal 69 ayat (1) UUPT).
  15. Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT).
  16. Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT).
  17. Menytujui penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1) UUPT).
  18. Pembagian tugas direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT).
  19. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT).
  20. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 94 ayat (5) juncto Pasal 105 ayat (1) UUPT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UUPT).
  21. Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT) dan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113 UUPT).
  22. Menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan direksi (Pasal 98 ayat (3) UUPT).
  23. Menunjuk pihak di luar anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk mewakili perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris mempunyai benturan kepentinga(conflict of interest) dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT).
  24. Menyetujui maksud direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) dari kekayaan bersih Perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT).
  25. Menyetujui atau menolak rencana/maksud direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan (pasal 104 ayat (1) UUPT).
  26. Mencabut atau menguatkan keputusan dewan komisaris yang memberhentikan sementara anggota direksi (Pasal 106 ayat (6) UUPT).
  27. Meminta laporan dewan komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selam tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UUPT).
  28. Memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan apabila direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 118 atat (1) UUPT).
  29. Mengangkan komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT)
  30. Menyetujui rancangan penggabungan yang disusun direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris perseoan (Pasal 123 ayat (3) UUPT).
  31. Menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) juncto Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) UUPT) dan rancangan pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) UUPT).
  32. Menyetujui pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT).
  33. Menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) juncto Pasal 145 ayat (2) UUPT).
  34. Menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 ayat (1) UUPT).

sumber :

https://rhydianroberts.com/sd-maid-pro-apk/