MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum
MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

“Pengadilan hanya menyediakan fasilitas Posbakum. ” ASH

Menindaklanjuti terbitnya PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum, Mahkamah Agung (MA) tengah melakukan revisi atas SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Revisi SEMA No 10 Tahun 2010 ini juga sebagai respon atas langkah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK Menkumham No M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

“Iya, saat ini kita sedang merevisi SEMA No 10 Tahun 2010 yang dilakukan kelompok kerja (Pokja). Ini untuk menyesuaikan dengan peraturan baru yang dikeluarkan Kemenkumham,” kata Kepala Hukum dan Humas Ridwan Mansyur di Gedung MA, Jum’at (6/12).

 

Merujuk pada SEMA No 10 Tahun 2010

terdapat beberapa bentuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat lain. Bentuk pelayanan dimaksud antara lainpos bantuan hukum (posbankum), pembebasan biaya perkara, penyediaan bantuan jasa advokat, sidang keliling, dan zitting plaatz (sidang di tempat) di pengadilan negeri.

Dijelaskan Ridwan, sebelumnya penyaluran biaya pendampingan bantuan hukum oleh advokat dibayar negara melalui pengadilan setempat. Kisaran biayanya Rp1 juta per perkara. Biasanya, Rp600 ribu untuk biaya operasional advokatnya, sisanya sebesar Rp400 ribu untuk pemanggilan saksi, ahli, penerjemah, dan lain-lain.

“Kemenkuham yang mengelola dan menyalurkan dana bantuan hukum khusus bagi organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) yang telah bersertifikasi termasuk advokat. Pengadilan hanya menyediakan fasilitas posbakumnya saja yang dibiayai anggaran pengadilan lewat DIPA, tidak membiayai penanganan per kasusnya,” katanya.

 

Dikatakan Ridwan, PBH atau advokat yang telah bersertifikasi

saat menangani kasus tertentu baik litigasi maupun nonlitigasi berhak mengajukan permohonan biaya penanganan kasus ke Kemenkumham. “Kalau di SEMA No. 10 Tahun 2010, biaya penanganan per kasusnya Rp1 juta. Tetapi, sekarang saya tidak tahu rincian biaya penanganan setiap kasus untuk PBH-nya di luar advokat posbakum. Makanya, kenapa SEMA itu harus kita ganti,” tegasnya.

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Mohammad Eka Kartika EM mengatakan sejak tahun 2013 penyaluran dana bantuan hukum di pengadilan sudah diserahkan ke Kanwil Kemenkumham. Dia menegaskan pihaknya tidak akan bergantung terhadap penyaluran dana bantuan hukum dari Kanwil Kemenkumham. Hal itu merupakan urusan PBH atau advokat yang telah terakreditasi

“Kalau kita, jika ada terdakwa yang benar-benar tidak mampu atau ada advokat yang mendampingi secara probono(gratis), kita tetap jalan dan layani,” kata Eka saat dihubungi hukumonline.

Menurut dia, hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga PBH atau organisasi advokat yang terakreditasi. Soal dana bantuan hukum penanganan setiap kasusnya mereka sendiri yang mengurus sendiri melalui pengajuan di Kanwil Kemenkumham. “Kita hanya menyediakan tempat untuk melayani pencari keadilan, biayanya mereka urus sendiri,” ujar pria yang baru saja diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ini.

Sesuai PP No. 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan lima juta rupiah. Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi ditetapkan sesuai tabel di bawah ini :

No.

 

Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi

Kegiatan

Biaya (Rp)

1. Penyuluhan hukum Rp. 3.740.000

2.Konsultasi hukum Rp. 700.000

3.Investigasi perkara Rp. 1.450.000

4.Penelitian hukum Rp. 2.500.000

5.Mediasi Rp. 500.000

6.Negosiasi Rp. 500.000

7.Pemberdayaan masyarakat Rp. 2.000.000

8 Pendampingan di luar pengadilan Rp. 500.000

9.Drafting dokumen hukum Rp. 500.000

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/