Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Mobil

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Mobil

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Mobil – Sebelum memutuskan untuk belanja mobil kamu sudah pasti menginginkan menegaskan kondisi mobil. Bahkan kalau mampu kamu memerlukan garansi dari penjualnya. Tentunya perihal ini mampu diatur didalam perjanjian jual beli mobil.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL

Pada hari ini Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 (07-10-2018) Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama    :               Ilham Hidayat

Tempat/ Tanggal Lahir   :               Makassar/ 12 Juni 1988

Pekerjaan           :               Wiraswasta

Alamat  :               Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama atau Pihak Penjual yang memiliki sebuah mobil Honda Jazz Merah atas nama Ilham Hidayat Th. 2016 Plat Nomor : DD 1065 CX langkah jual beli.

Terlampir (Surat pernyataan jual beli)

Nama    :               Nelma Kharisma

Tempat/ Tanggal Lahir   :               Makassar/ 23 Juli 1990

Pekerjaan           :               Karyawan Swasta

Alamat  :               Jl. Macan No. 23 Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Pihak Pembeli.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama dengan ini menyatakan bahwa mereka udah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian jual beli bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama bersama dengan ini menyatakan udah menjajakan kepada Pihak Kedua yang bersama dengan ini menyatakan udah belanja dari Pihak Pertama, atas : Sebuah mobil HOnda Jazz warna Merah atas nama Ilham Hidayat 2016 Plat Nomor : DD 1065 XC langkah jual beli Yang kondisi dan batas batasnya udah diketahui oleh ke dua belah pihak, agar tidak kudu diuraikan lebih lanjut didalam perjanjian ini.

Pasal 2

Jual beli dilaksanakan bersama dengan harga sebesar : Rp. 141.000.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) bersama dengan pembayaran kontan.

Pasal 3

Pihak Pertama menanggung kepada Pihak Kedua : Bahwa Pihak Pertama adalah satu satunya yang berhak menjajakan Mobil Bahwa Mobil berikut tidak didalam sengketa, sitaan dan tidak dibebani bersama dengan hak apa-pun juga.

Pasal 4

Hak menggunakan dan memiliki mobil berikut diatas berubah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada kala seluruh pembayaran dinyatakan lunas dan Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan seluruh tanda bukti hak kepada Pihak Kedua bersama dengan dibuktikan bersama dengan tanda menerima dan kwitansi tersendiri.

Pasal 5

Mengenai segala suatu hal yang timbul dari perjanjian ini bersama dengan segala akibatnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan bila tidak meraih mufakat maka para pihak udah memilih area kedudukan hukum yang umum dan tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, di Makassar.

Saksi-saksi dari perjanjian ini adalah:

  1. Eva bertempat tinggal di Makassar
  2. Sugianto bertempat tinggal di Makassar
  3. Muhidin bertempat tinggal di Makassar

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dengan paham dan memang untuk menjadi bukti yang sah bagi para pihak.

Pihak Pertama   Pihak Kedua

 

Ilham Hidayat    Nelma Kharisma

Saksi-saksi :

  1. Eva : ………………………………………………
  2. Sugianto : ………………………………………………
  3. Muhidin : ………………………………………………

 

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang – Jika kamu menjual atau membeli barang spesifik yang terlalu mungkin terjadinya perselisihan di sesudah itu hari, maka kamu perlu surat perjanjian jual beli. Surat selanjutnya bakal menjadi pegangan ke dua belah pihak (Penjual dan pembeli) di dalam selesaikan perselisihan.

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BARANG

Pada hari ini, kamis tanggal 14 maret 2013 udah berjalan Perjanjian Jual Beli Barang oleh dan antara:

Nama    :               Ilham Hidayat

Pekerjaan           :               Mahasiswa

Alamat  :               Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar

Dalam perihal ini tersebut, sesudah itu disebut PIHAK PERTAMA.

Nama    :               Nelma Kharisma

Pekerjaan           :               PNS

Alamat  :               Jl. Macan No. 23 Makassar

Dalam perihal ini sesudah itu disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak menerangkan terutama dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA punya niat membeli mesin fotokopi dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju menjual mesin fotokopi kepada PIHAK PERTAMA berupa:

  1. Jenis Barang: Mesin Fotocopy
  2. Merek Barang: Smart Copy
  3. Tahun Pembuatan : Tahun 2014
  4. Harga Per Unit : 3.300.000
  5. Jumlah Barang : 1

Selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut Barang.

Para Pihak untuk itu setuju dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Jual Beli bersama ketetapan dan syarat-syarat yang diatur di dalam pasal-pasal selanjutnya ini:

Pasal 1

HARGA

Disepakati harga Barang selanjutnya adalah Rp 3.300.000 per unit, sehingga harga total Barang selanjutnya di atas adalah Rp 3.300.000

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pembelian Barang selanjutnya ditunaikan di dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yaitu:

  1. Pembayaran I sebesar Rp 300.000 ditunaikan tunai pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli ini, dan Perjanjian Jual Beli Ini sebagai kuitansi.
  2. Pembayaran II sebesar Rp 1.000.000 ditunaikan pada saat penyerahan barang tersebut.
  3. Pembayaran III sebesar Rp 2.000.000 ditunaikan enam bulan sesudah pendandatangan surat perjanjian jual beli ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

  1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Barang selanjutnya di dalam kondisi baik.
  2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Barang selanjutnya sesudah PIHAK PERTAMA membayar duwit pada pembayaran I

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG

Biaya pengangkutan dan penyerahan Barang selanjutnya semuanya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

SANKSI

  1. Denda ditetapkan sebesar 2%( Rp.26.000) dari kuantitas yang wajib dibayarkan PIHAK PERTAMA setiap hari dan maksimum denda adalah 2%
  2. Apabila PIHAK KEDUA terlamat atau lalai megirimkan atau menyerahkan Barang selanjutnya dan keterlambatannya serta kelalainnya selanjutnya bukan disebabkan terdapatnya force majeure, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2%( dari pembayaran yang udah diterima PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila berjalan perselisihan dari Perjanjian ini bakal diselesaikan bersama jalan musyawarah, dan apabila tidak berjalan kesepakatan antara ke dua belah pihak di dalam musyawarah, maka ke dua belah pihak setuju untuk selesaikan bersama mengambil alih daerah tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Demikianlah Perjanjian ini dibikin dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, th. seperti yang disebutkan di dalam awal Perjanjian ini, dibikin rangkap 2 dan bermeterai lumayan yang berkekuatan hukum yang serupa untuk masing-masing pihak.

Pihak Pertama   Pihak Kedua

 

Ilham Hidayat    Nelma Kharisma

 

Baca Juga:

Damri, Moda Transportasi Pertama Integrasi dengan Bandara Kertajati

Damri, Moda Transportasi Pertama Integrasi dengan Bandara Kertajati

Damri, Moda Transportasi Pertama Integrasi dengan Bandara Kertajati

Damri, Moda Transportasi Pertama Integrasi dengan Bandara Kertajati
Damri, Moda Transportasi Pertama Integrasi dengan Bandara Kertajati

MAJALENGKA – Perum Damri yang bergerak di bidang layanan transporasi darat menjadi moda pertama yang langsung terintegrasi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. Perusahaan pelat merah ini diawal pengoperasian melayani penumpang dari Bandung, Cirebon, Kuningan, dan Cikarang yang langsung terhubung ke Kertajati begitu juga sebaliknya.


Dibukanya layanan transportasi berbasis darat, ditandai dengan peresmian

yang ‎dilakukan di area Terminal Bandara Kertajati, Selasa 5 Juni 2018. Peresmian dibuka dengan prosesi gunting pita dan pelepasan bus yang pergi ke empat kota tujuan tersebut. Hadir dalam peresmian Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik, Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin, dan Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra.

“Kami Damri di sini hadir untuk suport langsung Bandara Kertajati. Karena kita ketahui airport itu sebenarnya tidak seharusnya menjadi titik kemacetan tapi solusi kemacetan agar bisa mengurangi penggunaan pribadi yang saat ini sudah terlalu tinggi,” kata Setia dalam sambutannya.

Dia mengatakan Bandara Kertajati dengan predikat bertaraf internasional ‎harus didukung dengan berbagai moda transportasi lainnya untuk menunjang aksebilitas di dalamnya. Sebelum hadirnya kereta, baik konvensional maupun kereta cepat yang sudah masuk dalam rencana pemerintah, Damri berinisiatif untuk melakukan pelayanan pada masyarakat.‎

“‎‎Kita sekarang sedang membenahi agar level off service yang dulu dimiliki kini lebih baik lagi. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sudah suport sehingga kami bisa hadir di sini,” ucapnya.


Bandung dan Cirebon sebagai pangsa pasar yang cukup besar‎ menjadi

 

pengguna transportasi udara mulai dilayani diawal penerbangan komersil perdana yang dilakukan pada Jumat 8 Juni. Untuk Bandung titik keberangkatan berawal di Kebon Kawung via Tol Cipali yang direct langsung ke Kertajati. Sedangkan Cirebon, Damri akan start dari Terminal Harjamukti.

“Waktu pemberangkatan saat ini akan menyesuaikan dengan jadwal penerbangan,” tambahnya.

Virda Dimas Ekaputra menambahkan ‎kehadiran Damri ini menjadi solusi terintegrasinya Bandara Kertajati dengan masyarakat diberbagai daerah Jawa Barat yang ingin menggunakan transportasi udara. Dengan adanya layanan tersebut tentu ini akan mempermudah masyarakat.

“‎Dulu suka ada yang nanya aksesnya gimana ke sini. Dulu saya belum bisa jawab. Sekarang saya sudah bisa jawab karena Damri beroperasi di sini. Kalau kami pihak bandara sangat bersyukur, artinya Damri akan bisa mempermudah ke sini dan keluar setelah penerbangan,” terangnya.

Menurutnya, untuk menuju Kertajati Tol Cipali masih menjadi andalan masyarakat. Tol terpanjang di Indonesia saat ini mengakomodir masyarakat Bandung Raya, Purwakarta , Subang sampai dan Bogor dan sekitarnya. Hadirnya Tol Cisumdawu pada 2020 tentu akan semakin mempermudah masyarakat di selatan Jawa Barat menuju Kertajati.

 

“‎Selanjutnya Cisumdawu tahun 2020 bisa terkoneksi ke sini. Tol Cipali j

uga sudah tersambung ke Brebes, jadi catch penumpang dari Jawa Tengah juga bisa ke sini,” imbuhnya.

Sementara itu Dedi Taufik menambahkan, ‎hadirnya Damri dari dan ke Kertajati memang sudah seharusnya untuk memudahkan konektivitas. Karena kata dia, akan sia-sia jika bandara Kertajati yang sudah dibangun semegah mungkin tidak disinergikan dengan pendukung lainnya.

‎”Bandara kalau enggak ada koneksi percuma. Terminal megah ini harus disinergikan. Damri yang masuk adalah bentuk kolaborasi. Kita selaku regulator akan mempermudah segala-galanya. Mau dari mana kemana kita berikan. Karena koneksi harus jelas,” tandasnya.

Dia berharap, dibukanya rute Kertajati ke berbagai daerah bisa menjadi triger untuk pengusaha bus lainnya. Sebab Bandara Kertajati yang akan melayani sekitar 5,6 juta penumpang ‎per tahunnya akan terus bertambah untuk menunjang kebutuhan konektivitas.

“Apalagi statment Presiden (Jokowi) terbang haji dari sini. Artinya akan makin banyak membutuhkan pelayanan transportasi darat menuju ke sini,” tandasnya.

 

Baca Juga :

 

 

Bank bjb Siapkan Dana Rpn14,4 Triliun selama Moment Idulfitri

Bank bjb Siapkan Dana Rpn14,4 Triliun selama Moment Idulfitri

Bank bjb Siapkan Dana Rpn14,4 Triliun selama Moment Idulfitri

Bank bjb Siapkan Dana Rpn14,4 Triliun selama Moment Idulfitri
Bank bjb Siapkan Dana Rpn14,4 Triliun selama Moment Idulfitri

BANDUNG-Untuk mengantisipasi kebutuhan dana masyarakat di buIan Ramadhan dan menjeiang hari Iibur Lebaran bank bjb akan menyiapkan dana Iikuiditas sebesar Rp 14.4 triliun. Dana itu saat ini telah didistribusikan ke seluruh jaringan kantor bank bjb yang tersebar di Indonesia terutama ke sejumlah kota tujuan mudik.

Pimpinan Divisi Corporate Secretary bank bjb Hakim Putratama

mengatakan dana yang disiapkan untuk menghadapi Iibur Lebaran tahun ini meningkat 50 persen dibanding alokasi yang disiapkan pada bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran tahun Ialu.

Hal ini dikarenakan oIeh pencairan Dana Sertifikasi Guru, Dana Bantuan Operasional Sekoiah (BOS), Gaij ASN & Pensiunan buIan Juni, Gaji ke-14 ASN dan Pensiunan serta THR ASN & Pensiunan.

Bank bjb juga menerima Iayanan penukaran uang di semua Kantor

Cabang bank bjb. Namun selama bulan Ramadhan 1439 H bank bjb melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pemkot Bandung yang ditunjuk bersama bank-bank Iain secara khusus melayani penukaran uang disekitar Bank Indonesia untuk wilayah Bandung.

Sedangkan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang ditunjuk secara khusus adalah Kantor Cabang (KC) BSD, KC Daan Mogot, KC Gajah Mada, KC Hasyim Ashari, Kantor Cabang Khusus (KCK) Jakarta, KC Kebayoran Baru, KC Rasuna Said, KC Rawamangun, KC S.Parman, dan KC Saharjo.

Menurut data, Bank Indonesia secara total telah

menyediakan uang kartal untuk persiapan Iebaran senilai Rp. 188,2 triIiun. Uang kartaI tersebut telah disebarkan ke seluruh kantor perwakilan BI di Indonesia untuk kebutuhan selama Ramadhan dan Lebaran tahun ini yang Iiburnya semakin panjang.

“Bank Indonesia juga menghimbau agar masyarakat menukarkan uang baru untuk persiapan Lebaran di tempat resmi. HaI itu dilakukan untuk mencegah peredaran uang palsu,” tuturnya. jo

 

Sumber :

http://softwarelivre.org/ojelhtc88/blog/plant-networks-definition-characteristics-types-and-their-complete-functions

PT DI Kirim Pesawat ke Vietnam dan Philipina

PT DI Kirim Pesawat ke Vietnam dan Philipina

PT DI Kirim Pesawat ke Vietnam dan Philipina

PT DI Kirim Pesawat ke Vietnam dan Philipina
PT DI Kirim Pesawat ke Vietnam dan Philipina

BANDUNG-Pesawat terbang NC212i buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) kembali diakui di kancah internasional.

Pada 15 Mei 2018 lalu, Angkatan Udara Vietnam telah menerima 2 (dua) unit dan tanggal 06 Juni 2018 kembali dikirimkan 1 (satu) unit pesawat NC212i dari total 3 (tiga) unit pesanan pesawat NC212i.

Hari ini, tanggal 08 Juni 2018, PTDI melakukan ferry flight 2 (dua) unit pesawat terbang NC212i

untuk Angkatan Udara Filipina dari Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung menuju Bandara Internasional Clark, Filipina melalui rute Bandung – Banjarmasin – Tarakan – Bandara Internasional Clark, Filipina. Pesawat terbang NC212i Angkatan Udara Filipina rencananya akan tiba di Filipina pada tanggal 11 Juni 2018.

Kelima unit pesawat NC212i tersebut telah sepenuhnya dikerjakan oleh PTDI, artinya PTDI adalah satu-satunya industri pesawat terbang di dunia yang saat ini memproduksi pesawat NC212i.

Seluruh proses pembuatan struktur pesawat mulai dari Fuselage, Center Wing

, Outer Wing, Outer Flap, Inner Flap, Aileron, Vertical Stabilizer, Rudder, Horizontal Stabilizer, Elevator serta semua Door mulai Pilot Door, Passenger Door, Ramp Door, Forward Door dan Emergency Door telah dilakukan di Bandung pada kawasan produksi PTDI. Airbus Defence and Space telah menyerahkan sepenuhnya fasilitas produksi ke PTDI mulai dari jig dan tools hingga pergudangannya (Slow Mover Material) yang semula berada di Spanyol telah dikirimkan seluruhnya ke PTDI.

“Pesawat NC212i adalah pesawat multiguna generasi terbaru dari NC212

dengan kapasitas 28 penumpang, memiliki ramp door, kabin yang luas dikelasnya, sistem navigasi dan komunikasi yang lebih modern, biaya operasi yang lebih rendah namun tetap kompetitif di pasar pesawat kecil,” kata Ade Yuyu, Sekretaris Perusahaan PT DI, Jumat (8/6).

NC212i telah menggunakan Digital Avionic dan telah dilengkapi Autopilot sehingga memudahkan pilot melakukan konfigurasi terbang sedangkan perbedaan dengan NC212-200 terletak pada Avionic Rack yang semula diletakkan di dalam pesawat, pesawat NC212i Avionic Rack diletakkan di bagian depan moncong pesawat sehingga dapat menambah jumlah penumpang, perbedaan lainnya pesawat NC212i menggunakan winglet untuk mengurangi hambatan udara disekitar ujung sayap dan menggunakan kaca kotak untuk menambah kenyamanan penumpang melihat keluar pesawat. Jo

 

Sumber :

http://saradan.madiunkab.go.id/info/2019/04/10/bagaimana-cara-hadapi-anak-gagal-sekolah-dihari-pertama/

 

Tamu Hotel dan Wistawan ke Jabar Meningkat

Tamu Hotel dan Wistawan ke Jabar Meningkat

Tamu Hotel dan Wistawan ke Jabar Meningkat
Tamu Hotel dan Wistawan ke Jabar Meningkat

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada November 2018

mencapai 60,30 persen, naik 3,67 poin dibandingkan TPK Oktober 2018 yang mencapai 56,63 persen. Baik TPK hotel bintang maupun nonbintang mengalami peningkatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan TPK hotel bintang pada November 2018 sebesar 66,14 persen, naik 3,92 poin dibandingkan TPK Oktober 2018 yang mencapai 62,22 persen. TPK tertinggi menurut kelas hotel bintang November 2018 tercatat pada hotel bintang 4 sebesar 69,45 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 39,30 persen.

TPK hotel non bintang pada November 2018 sebesar 30,82 persen

, naik 0,62 poin dibandingkan Oktober 2018 yang tercatat 30,20 persen. TPK tertinggi untuk hotel non bintang terjadi pada hotel dengan kelompok kamar 10-24 sebesar 35,00 persen. Sedangkan TPK hotel non bintang yang terendah sebesar 25,91 persen terjadi pada hotel dengan kelompok kamar diatas 10 unit.

“Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang November 2018

tercatat 1,69 hari dan di hotel non bintang selama 1,14 hari. Tamu asing menginap di hotel bintang rata-rata selama 3,46 hari dan di hotel non bintang selama 2,41 hari, sedangkan tamu asal Indonesia menginap rata-rata selama 1,61 hari di hotel bintang dan 1,13 hari di hotel non bintang,” ujar Kepala BPS Jabar Doddy Herlando.

BPS juga menginformasikan terkait kunjungan wisatawan asing. Kedatangan tamu mancanegara melalui Bandara Husein Sastranegara pada November 2018 sebanyak 14.189 orang mengalami peningkatan 2,45 persen dibanding Oktober 2018 yang tercatat 13.850 orang.

Wisman yang datang melalui Pelabuhan Muarajati Cirebon seluruhnya adalah crew kapal sebanyak 84 orang, naik 23,53 persen dibanding Oktober 2018 yang tercatat sebanyak 68 orang. jo

 

Baca Juga :

 

 

Seskoau Laksanakan Standardisasi Dosen dan Patun

Seskoau Laksanakan Standardisasi Dosen dan Patun

 

KBB-Komandan Seskoau Marsda TNI Donny Ermawan T., M.D.S

. membuka standardisasi Dosen dan Patun Seskoau tahun 2019 di Ruang Kelas Widya Mandala 1 Kampus Seskoau Lembang Bandung, Senin, (07/1). Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari mulai 7 s.d. 9 Januari 2019 ini diikuti para Dosen dan Perwira Penuntun (Patun) Seskoau dan Sesau.

Danseskoau Marsda TNI Donny Ermawan T., M.D.S

. dalam sambutannya mengatakan banwa tugas Seskoau menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI Angkatan Udara, baik pendidikan Seskoau maupun Sesau. Untuk itu, Dosen dan Patun sebagai salah satu dari sepuluh komponen pendidikan merupakan mata rantai utama terpeliharanya kualitas lulusan Seskoau maupun Sesau melalui operasional pelaksanaan pendidikan jelasnya.

Penyelenggaraan Standardisasi Dosen dan Patun Seskoau menurut Danseskoau

bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas Dosen maupun Patun Seskoau. ”Dengan terpeliharanya kualitas maupun profesionalitas Dosen dan Patun Seskoau, tentu akan berimplikasi pada kualitas lulusan Seskoau dan Sesau yang berintelektual, berkepribadian dan memiliki kesamaptaan jasmani yang baik,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://civitas.uns.ac.id/gawean/agar-anak-suka-membaca-ini-cara-kenalkan-anak-pada-buku-497

 

Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwarda Pramuka Jabar Siap Menerima Tantangan Gubernur

Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Barat, siap menerima pantangan Gubernur Jawa Barat

, Mochamad Ridwan Kamil, yang menitipkan 3 aspek program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu aspek kebencanaan, masalah citarum dan pengembangan desa.

“Alhamdulillah semua tantangan Pa Gubernur kita akan jalankan, karena pada dasaranya kita adalah mitra pemerintah,” tegas Ketua Kwarda Jawa Barat, Dede Yusuf Macan Effendi, dalam pembukaan Rakerda Gerakan Pramuka Jabar Tahun 2019, di Sekretariat Kwarda Pramuka Jabar, Sabtu (05/01).

Menurut Dede Yusuf, dengan adanya atensi dari Gubernur Jawa Barat

, pihaknya akan menyebarkannya ke setiap daerah dimana para bupati dan walikota sebagai Majelis Pembimbing Gerakan Paramnuka di daerah masing-masing juga bisa berkontribusi untuk membackup pramuka agar pramuka ikut bergerak menyelesaikan permasalahan.

“Terbenturnya kami ini kan sebetulnya karena tidak semua Pemerintah Daerah memberikan atensi terhadap pramuka. Kita siap, 3 tantangan tadi kita akan gerakan mulai Januari ini kita akan gerakan,” katanya.

Dede Yusuf menyatakan, Gerakan Pramuka sudah mempunyai tim tanggap darurat

dan telah melakukan kegiatannya di berbagai tempat bencana yang jumlahnya terbatas.

“Jumlah kami baru sampai 120 orang, nah tantangan Pa Gubernur ini berarti kami harus meningkatkan paling tidak 2 kali lipat sekitar 300 orang,” ucapnya. (Parno)

 

Sumber :

https://blogs.itb.ac.id/indonesia/2019/04/02/cara-mendidik-anak-agar-tidak-jadi-pemalu/

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan
Mahasiswa FH Boleh Berbicara di Pengadilan

Mahasiswa fakultas hukum tetap boleh menjalankan praktik litigasi

dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan  pengadilan. Dalam program bantuan hukum yang anggarannya disediakan pemerintah, mahasiswa, dosen, dan paralegal boleh menjalankan praktik litigasi dan non-litigasi. Tetapi untuk litigasi, ada syarat yang harus dipenuhi mahasiswa.

PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42) menyebutkan litigasi pada dasarnya dilakukan oleh advokat yang menjadi pengurus organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atau advokat luar yang direkrut PBH.

 

PBH boleh merekrut mahasiswa fakultas hukum (FH)

jika jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah PBH tidak memadai. Mahasiswa tersebut baru bisa beracara dengan melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat, baik advokat PBH atau advokat dari luar yang direkrut untuk menangani kasus tertentu.

Syarat lainnya, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah hukum acara. Tidak disebutkan apakah nilai kelulusan A, B, atau C; dan tidak disebutkan apakah semua hukum acara atau cukup acara pidana dan acara perdata. Mahasiswa tersebut juga harus sudah ikut pelatihan paralegal. Pasal 13 ayat (4) PP 42 hanya menyebutkan mahasiswa FH tersebut ‘harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal’.

Berdasarkan catatan hukumonline, para mahasiswa biasanya banyak menimba ilmu dalam berbagai pelatihan di lembaga bantuan hukum. Program magang di kantor pengacara adalah pilihan lain.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH-M), misalnya, menawarkan program magang (internship) kepada mahasiswa setiap tahun. Juli tahun ini, ada 10 mahasiswa yang dinyatakan lolos ikut program tersebut. Selain program internship, masih ada program magang reguler di LBH-M.

Mahasiswa yang magang reguler inilah yang sering ikut menangani kasus meskipun, menurut Ricky Gunawan, Direktur Eksekutif LBH-M, yang maju ke pengadilan tetap advokat. “Belum ada yang sampai duduk beracara,” ujarnya.

Koordinator Nasional Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), Ismail Hasani, mengapresiasi ketentuan PP 42. Dengan aturan tersebut berarti memperkokoh payung hukum buat mahasiswa, paralegal, dan dosen untuk beracara. “Aturan itu patut kita apresiasi karena lebih memperkokoh,” ucapnya kepada hukumonline.

 

Daerah Minim Advokat

Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga miskin, kehadiran mahasiswa FH sebenarnya sangat penting terutama di daerah-daerah yang jumlah advokat, dosen hukum dan paralegal tidak memadai. Itu sebabnya, kata Ismail, dalam proses pembentukan UU Bantuan Hukum dan peraturan teknisnya, PJI berharap lebih dari sekadar pendampingan oleh advokat.

Ditegaskan Ismail, di daerah yang minim advokat seharusnya mahasiswa dan paralegal diperbolehkan membantu warga miskin dalam proses litigasi. Syaratnya, tetap perlu mendapat izin dari ketua pengadilan setempat. “Harapannya, mereka bisa beracara di daerah-daerah yang tidak ada atau minim advokatnya, tetapi tetap seizin ketua pengadilan,” jelas Ismail.

Ismail berpendapat tidak perlu ada pembatasan perkara yang bisa ditangani. Tidak perlu ada kekhawatiran paralegal dan mahasiswa mengambil ‘jatah’ advokat. Pada umumnya, paralegal lebih fokus menangani kasus-kasus yangmelibatkan komunitas.

 

Pembatasan pada tahap beracara bagi mahasiswa juga tak perlu.

Pasal 15 PP 42 juga sudah mengakomodasi ketentuan pendampingan atau menjalankan kuasa. Mahasiswa boleh mendampingi atau menjalankan kuasa di tingkat penyidikan, penuntutan, di muka persidangan, atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di daerah-daerah yang minim advokat, mahasiswa juga bisa menjalankan tugas memberi bantuan hukum non-litigasi. Termasuk dalam cakupan non-litigasi tersebut adalah peyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan draftingdokumen hukum.

Di daerah-daerah bencana, mahasiswa, dosen, dan paralegal juga bisa memberikan bantuan hukum kepada para korban. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memasukkan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Beleid ini memberi ruang kepada warga yang mengalami kerentanan sosial untuk mendapatkan bantuan hukum.

Baca Juga : 

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

MA Revisi SEMA Bantuan Hukum
MA Revisi SEMA Bantuan Hukum

“Pengadilan hanya menyediakan fasilitas Posbakum. ” ASH

Menindaklanjuti terbitnya PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum, Mahkamah Agung (MA) tengah melakukan revisi atas SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Revisi SEMA No 10 Tahun 2010 ini juga sebagai respon atas langkah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK Menkumham No M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

“Iya, saat ini kita sedang merevisi SEMA No 10 Tahun 2010 yang dilakukan kelompok kerja (Pokja). Ini untuk menyesuaikan dengan peraturan baru yang dikeluarkan Kemenkumham,” kata Kepala Hukum dan Humas Ridwan Mansyur di Gedung MA, Jum’at (6/12).

 

Merujuk pada SEMA No 10 Tahun 2010

terdapat beberapa bentuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat lain. Bentuk pelayanan dimaksud antara lainpos bantuan hukum (posbankum), pembebasan biaya perkara, penyediaan bantuan jasa advokat, sidang keliling, dan zitting plaatz (sidang di tempat) di pengadilan negeri.

Dijelaskan Ridwan, sebelumnya penyaluran biaya pendampingan bantuan hukum oleh advokat dibayar negara melalui pengadilan setempat. Kisaran biayanya Rp1 juta per perkara. Biasanya, Rp600 ribu untuk biaya operasional advokatnya, sisanya sebesar Rp400 ribu untuk pemanggilan saksi, ahli, penerjemah, dan lain-lain.

“Kemenkuham yang mengelola dan menyalurkan dana bantuan hukum khusus bagi organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) yang telah bersertifikasi termasuk advokat. Pengadilan hanya menyediakan fasilitas posbakumnya saja yang dibiayai anggaran pengadilan lewat DIPA, tidak membiayai penanganan per kasusnya,” katanya.

 

Dikatakan Ridwan, PBH atau advokat yang telah bersertifikasi

saat menangani kasus tertentu baik litigasi maupun nonlitigasi berhak mengajukan permohonan biaya penanganan kasus ke Kemenkumham. “Kalau di SEMA No. 10 Tahun 2010, biaya penanganan per kasusnya Rp1 juta. Tetapi, sekarang saya tidak tahu rincian biaya penanganan setiap kasus untuk PBH-nya di luar advokat posbakum. Makanya, kenapa SEMA itu harus kita ganti,” tegasnya.

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Mohammad Eka Kartika EM mengatakan sejak tahun 2013 penyaluran dana bantuan hukum di pengadilan sudah diserahkan ke Kanwil Kemenkumham. Dia menegaskan pihaknya tidak akan bergantung terhadap penyaluran dana bantuan hukum dari Kanwil Kemenkumham. Hal itu merupakan urusan PBH atau advokat yang telah terakreditasi

“Kalau kita, jika ada terdakwa yang benar-benar tidak mampu atau ada advokat yang mendampingi secara probono(gratis), kita tetap jalan dan layani,” kata Eka saat dihubungi hukumonline.

Menurut dia, hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga PBH atau organisasi advokat yang terakreditasi. Soal dana bantuan hukum penanganan setiap kasusnya mereka sendiri yang mengurus sendiri melalui pengajuan di Kanwil Kemenkumham. “Kita hanya menyediakan tempat untuk melayani pencari keadilan, biayanya mereka urus sendiri,” ujar pria yang baru saja diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ini.

Sesuai PP No. 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan lima juta rupiah. Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi ditetapkan sesuai tabel di bawah ini :

No.

 

Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi

Kegiatan

Biaya (Rp)

1. Penyuluhan hukum Rp. 3.740.000

2.Konsultasi hukum Rp. 700.000

3.Investigasi perkara Rp. 1.450.000

4.Penelitian hukum Rp. 2.500.000

5.Mediasi Rp. 500.000

6.Negosiasi Rp. 500.000

7.Pemberdayaan masyarakat Rp. 2.000.000

8 Pendampingan di luar pengadilan Rp. 500.000

9.Drafting dokumen hukum Rp. 500.000

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/