Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung
Pendidikan Nasional= Siklus Tak Berujung

Staf Redaksi Senior MoeslimChoice Rio S Hassan

menemui Prof Dr H Agus Suradika MPd, Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta. Lantas percakapan santai keduanya rupanya lebih pas untuk menjadi wawancara.  Topik percakapannya adalah sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di lingkup nasional. Dalam pandangan Profesor Agus, zonasi lebih sekadar memetakan lokasi fisik jarak geografis sekolah dengan tempat tinggal siswa yang akan masuk.  Sayangnya, zonasi ini boleh dibilang mengabaikan keseimbangan kualitas guru berdasarkan wilayah. Pada akhirnya, kata Prof Agus, kemajuan pendidikan nasional  terhambat, hanya berputar-putar rutin karena mengabaikan pemerataan proporsi guru dan standard kualitasnya di seluruh Indonesia. Namun, lebih baik kita simak petikan wawancara berikut ini.

Bagaimana Anda mengevaluasi sistem pendidikan nasional?

Ya, Secara teorinya sistem pendidikan kita sudah membentuk suatu siklus tak berujung. Lima tahun ke depan kita so so aja.

Maksudnya so so (begitu-begitu saja)?
Ambil contoh soal zonasi pendidikan untuk siswa. Sudah benar sebetulnya. Hanya sayangnya  kebijakan zonasi berdasarkan PPDB (penerimaan peserta didik baru) tidak tepat. Karena benar belum tentu tepat. Tapi tepat sudah pasti benar. Hehehe

Apa itu siklus yang tak berujung?
Semrawut gitu kalau kita bicara dalam konteks nasional. Tapi sederhana sebetulnya kalau kita fokus membenahi tuntas ketersediaan guru dan dosen.  Pengalaman saya puluhan tahun sebagai pengajar dan sempat beberapa tahun menjadi birokrat mengesankan begitu.

Kalau siklus Guru dan Dosen semrawut juga?
Sama saja. Guru dan Dosen sih agak lumayan. Kita baru mencapai keseriusan di standardisasi. Belum merata soal stratifikasi. Nah kebijakan zonasi secara nasional ini bisa berujung tidak baik juga nantinya. Padahal niatnya baik.

Maksudnya bisa diperinci Prof?

Saya katakan tadi kebijakan zonasi berdasarkan acuan PPDB bisa berakibat tidak ada equal treatment (perlakuan sama) pada tiap daerah. Karena persoalan tiap daerah beda-beda. Utamanya ketersediaan guru dan mapping (pemetaan lokasi) sekolah.

Kalau Jakarta bagaimana?
Kalau Jakarta sejak 2011 sudah melakukan upaya ketersediaan guru. Jangan dikira sempurna, Jakarta  pun stagnan cukup lama soal ketersediaan guru.  Baru beberes 2011. Kita belum selesai secara nasional jika kita bicara ketersediaan guru lalu kita dihadapkan pada kebijakan stratifikasi guru. Kita baru fokus pada standardisasi. Kita kencang bicara standardisasi guru dan dosen. Tapi kita belum tuntas melakukan mapping secara nasional soal stratifikasi guru dan dosen di tiap daerah yang tidak apple to apple.

Di Jakarta semua guru sarjana?
Hampir semua kecuali yang honorer dilakukan percepatan. Nah, ambil contoh guru. Amanat Undang Undang malah mengharuskan guru itu sarjana. Jadi, jangan heran ada kasus di Medan seorang guru bisa dipecat karena belum S-1 (sarjana strata satu). Pemerintah daerahnya tidak salah karena bunyi undang undangnya begitu. Dosen pun sama kita belum tuntas. Tapi saya lebih melihat guru sebagai aktor utama pendidikan.

Ada masukan buat Mendiknas Prof?
Sedikit masukan buat  Menteri Pendidikan yang juga kawan sebetulnya,  sudah benar dilakukan zonasi. Namun sayangnya zonasi itu dilakukan berdasarkan PPDB. Ini yang mendapat kritikan luas masyarakat terutama  netizen di media sosial. Diaudit dulu saja ketersediaan guru secara nasional.

 

Baca Juga :