Penegakan Hukum Krusial dalam Literasi Penggunaan Media

Penegakan Hukum Krusial dalam Literasi Penggunaan Media

Penegakan Hukum Krusial dalam Literasi Penggunaan Media

Penegakan Hukum Krusial dalam Literasi Penggunaan Media
Penegakan Hukum Krusial dalam Literasi Penggunaan Media

Media massa arus utama (mainstream) mempunyai tantangan besar untuk tetap menjadi penjaga

pintu gerbang informasi (the gatekeeper) terkait maraknya berita hoaks yang masih masif beredar.

Media massa arus utama harus bisa bersaing dalam menyuarakan kebenaran dan mendistribusikan informasi dalam bentuk berita yang bisa dipertanggung jawabkan secara kaidah jurnalistik

“Semua orang bisa jadi wartawan. Tapi belum tentu semuanya baik, ada yang anti Pancasila, dan lainya. Apa yang terjadi? Media sosial dibanjiri konten yang isinya sampah, yakni hoaks. Oleh karena itu masyarakat perlu diberi literasi tentang apa yang disebut hoaks, bagaimana regulasinya, ada UU ITE dan lain-lain,” kata staf ahli Menteri Kominfo bidang Hukum Hendri Subiakto dalam diskusi “Literasi Media Sebagai Alat Pemersatu Bangsa”, di Jakarta, Jumat (12/7/2019) petang.

Diskusi publik yang diadakan Generasi Milenial se-Jabodetabek ini menghadirkan pemimpin media a

rus utama yakni Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Aditya Laksamana Yudha, Ali Akbar Pemimpin Redaksi Harian Terbit, Jodi Yudhono Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO), dan dihadiri delegasi mahasiswa-mahasiswi berbagai universitas se-Jabodetabek.

Hendri menyebutkan, perkembangan era digital yang ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan, telah mengubah cara-cara dan pola komunikasi masyarakat, dan menjadikan arus informasi mengalir deras dan cepat.

Menjelang dan sesudah pesta demokrasi tahun ini Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif, masyarakat terpapar oleh jutaan informasi tidak terverifikasi.

Banyak pihak, atau golongan tertentu yang menggunakan mesin hoaks secara masif. Ada kubu yang konsisten memproduksi hoaks untuk mendapatkan dukungan. Tak ayal, warga terpolarisasi, terkubu-kubu, bahkan banyak persaudaraan retak.

Untuk itu menurut Hendri penanganan hoaks harus mencakup dari hulu, seperti literasi melalui diskusi publik.

Kedua ada di tengah, misalnya ada yang membuat lembaga tertentu untuk menunjukkan mana yang hoaks dan bukan, termasuk fact checker. Lalu ada Masyarakat Anti Fitnah, yang bisa diajak berdiskusi. “Yang terakhir adalah penegakan hukum,” kata Hendri.

Hendri menambahkan pemerintah kini tengah menggodok sanksi bagi platform media sosial atau chatting yang membiarkan hoaks beredar.

“Di sini juga kita tekankan kepada platformnya, kalau ada hoaks, yang beredar di facebook, mereka akan kita ingatkan supaya mereka punya mekanisme tidak membiarkan platformnya dipakai,” tegasnya

 

Baca Juga :