PGRI: Tes CPNS Diskriminatif bagi Guru Honorer

PGRI Tes CPNS Diskriminatif bagi Guru Honorer

PGRI: Tes CPNS Diskriminatif bagi Guru Honorer

PGRI Tes CPNS Diskriminatif bagi Guru Honorer
PGRI Tes CPNS Diskriminatif bagi Guru Honorer

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah dan DPR

segera merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena diskriminatif terhadap guru honorer.

Guru honorer yang mengabdi lama dan terdata hendaknya dapat mengikuti tes CPNS hingga berusia 45 tahun, dari usianya sebelumnya hanya 35 tahun. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, pada wartawan di Jakarta, Rabu (19/9) malam,

“Pertimbangannya karena mereka telah puluhan tahun mengabdi dan puluhan tahun tidak ada perekrutan. Mereka menunggu kesempatan yang tak kunjung tiba,” ujar dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Unifah Rosyidi mengatakan guru honorer membutuhkan kejelasan status.

Jika mereka tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah harus mempertimbangkan nasib mereka dengan memberi status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Unifah menuturkan, desakan para guru honorer disebabkan karena regulasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang membatasi usia tertentu tidak berpihak kepada mereka. Sebagian besar guru honorer ini telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun mengisi kekosongan guru karena pemerintah tidak melakukan rekruitmen guru.

PGRI juga mengadakan rapat pleno atas ketidakadilan yang terjadi selama ini berlandaskan pada laporan, desakan, serta tuntutan dari guru honorer dan pengurus PGRI provinsi, kabupaten/kota, cabang, dan ranting di berbagai wilayah di Indonesia terkait dengan proses rekrutemen CPNS yang dirasakan tidak memberikan keadilan bagi guru honorer, Keputusannya, mereka mengirimkan surat kepada Menpan-RB yang ditembuskan kepada Presiden, Mendikbud, Mensesneg, BKN, Menkeu, DPR, DPD dan pihak terkait, untuk memohon agar ada keberpihakan pada guru.

“PGRI mendesak untuk memberikan rasa keadilan segera terbitkan PP tentang P3K bagi guru,

tenaga kependidikan honorer yang berusia 35 tahun ke atas yang terdata baik K1 yang tercecer maupun K2 dan dapat dilakukan oleh Pemda masing-masing,” kata Unifah.

Selanjutnya, Unifah juga meminta pemerintah untuk menyederhanakan aturan dalam PP P3K. Sebab, para guru kontrak hanya sekali memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi guru. Bagi yang sudah disertifikasi, sertifikatnya diakui untuk mendapat tunjangan profesi guru (TPG).

Selain itu, PGRI meminta dalam jangka pendek agar rekrutmen CPNS ditunda sampai ada regulasi yang mengatur penyelesaian guru dan tenaga kependidikan honorer, baik kategori 1 (K1) yang tercecer belum diangkat maupun kategori 2 (K2) yang namanya sudah ada dalam data base. Terutama yang usianya di atas 35 tahun, telah mengabdi puluhan tahun dan mengisi ruang-ruang kelas akibat 10 tahun tidak ada rekrutmen guru.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/