SEJARAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

SEJARAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

SEJARAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dibuat tidak serta merta untuk memenuhi syarat berdirinya suatu negara. Pancasila dibuat melalui proses yang cukup panjang oleh para pejuang. Proses penyusunan dan penetapan pancasila melibatkan beberapa tokoh kemerdekaan dan melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

1. TAHAP PEMBENTUKAN BPUPKI

Kekalahan Jepang di Perang Dunia II tidak bisa disembunyikan dari Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 September 1944 Jenderal Kuniaki Koisi sebagai Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang membentuk suatu badan untuk mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Dokuritsu Junbi Coosakai.

Dokuritsu Junbi Coosakai atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI dibentuk untuk membahas segala hal yang berhubungan dengan tata pemerintah Indonesia termasuk dalam pembahasan dasar negara.

2. TAHAP PENYUSUNAN KONSEP RANCANGAN DASAR NEGARA DAN DAN UNDANG-UNDANG DASAR

Penyusunan konsep rancangan dasar negara dilakukan melalui sidang BPUPKI selama 2 tahap yaitu:

A. SIDANG BPUPKI PERTAMA (29 MEI 1945 SAMPAI 1 JUNI 1945)

Pada sidang BPUPKI pertama Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua BPUPKI menyampaikan dasar falsafah yang akan dibentuk bagi Indonesia. Terdapat beberapa usulan dasar negara dalam sidang ini yaitu:

– MR. MOH YAMIN

Moh Yamin menyebutkan dasar negara Indonesia secara lisan dan tulisan. Secara lisan berisi: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan, dan 5) Kesejahteraan rakyat.

Sedangkan secara tertulis yaitu 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

– PROF. DR. R SOEPOMO

Prof. Dr. R Soepomo menyebutkan dasar negara Indonesia yaitu 1) paham negara persatuan, 2) hubungan negara dan agama, 3) sistem badan permusyawaratan, 4) sosialisme negara, dan 5) hubungan antar bangsa.

– IR. SOEKARNO

Ir. Soekarno menyebutkan dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Pancasila menurut Ir. Soekarno berisi 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3) mufakat dan demokrasi ekonomi negara bersifat kekeluargaan, 4) kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Pancasila dapat dirangkum menjadi Trisila yang berisi 1) sosialisme, 2) sosiodemokratis, 3) ketuhanan. Kemudian Trisila tersebut bisa dirangkum dalam ekasila yaitu Gotong Royong.

Untuk menindaklanjuti usulan tentang dasar negara tersebut kemudian dibentuk panitia Sembilan yang beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Mr. A. A. Maramis, K.H Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebarjo, dan Mr. Moh Yamin. Tanggal 22 Juni 1945 panitia ini menghasilkan piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Rumusan dasar negara Indonesia menurut Jakarta Charter adalah: 1.) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2.) kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. SIDANG BPUPKI KEDUA (10 JULI 1945 SAMPAI 16 JULI 1945)

Sidang BPUPKI kedua membahas mengenai rancangan UUD dengan membentuk panitia kecil. Panitia kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno memiliki tugas untuk merumuskan rancangan pembukaan UUD. Sedangkan panitia kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. R Soepomo bertugas untuk merumuskan rancangan batang tubuh UUD dan naskah proklamasi.

Pada tanggal 14 Juli 1945 disepakati rancangan dasar negara seperti yang disebutkan dalam piagam Jakarta yang akan dicantumkan di dalam pembukaan UUD.

3. TAHAP PENETAPAN DASAR NEGARA DAN UUD

Pada tanggal 17 Agustus 1945 orang Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan menemui Ir. Soekarno untuk menyatakan bahwa mereka keberatan dengan rumusan dasar negara pada sila pertama.

Yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian Ir. Soekarno merencanakan pertemuan dengan perwakilan dari kelompok Islam.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Sumber: https://hon.co.id/driveline-apk/