Sekolah Bebas Tentukan Waktu Belajar, Pilih Lima atau Enam Hari

Sekolah Bebas Tentukan Waktu Belajar, Pilih Lima atau Enam Hari

Sekolah Bebas Tentukan Waktu Belajar, Pilih Lima atau Enam Hari

Sekolah Bebas Tentukan Waktu Belajar, Pilih Lima atau Enam Hari
Sekolah Bebas Tentukan Waktu Belajar, Pilih Lima atau Enam Hari

Titik penyelesaian polemik penyelenggaraan pendidikan full day school dengan waktu belajar lima dan enam hari berakhir sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyudahi dengan Perpres Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Pro-kontra itu diselsaikan lewat satu pasal dalam perpres tersebut, yakni pasal 9

. Pasal itu menyebutkan, penyelenggaraan pendidikan karakter di jalur pendidikan formal dilaksanakan selama lima atau enam hari sekolah dalam satu pekan. Penentuan hari sekolah diserahkan kepada setiap sekolah bersama komite sekolah.

Selanjutnya, ada ketentuan tambahan untuk sekolah yang memutuskan memberlakukan lima hari sekolah. Pihak sekolah dan komite harus mempertimbangkan beberapa hal. Yakni, kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.
Sekolah Bebas Tentukan Waktu Belajar, Pilih Lima atau Enam Hari
Ilustrasi (Rendi Lahara/Jambi Independent/JawaPos.com)

Ketentuan itu berbeda dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah

yang sebelumnya menjadi kontroversi. Dalam permendikbud tersebut, sekolah ditetapkan berlangsung lima hari dengan durasi masing-masing delapan jam. Penerapannya mempertimbangkan ketersediaan sumber daya di sekolah dan akses transportasi.

Jokowi menjelaskan, perpres itu disiapkan atas masukan dari para pimpinan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. “Sehingga perpres ini betul-betul menjadi perpres yang komprehensif,” terangnya di Istana Merdeka kemarin.

Perpres itu bisa berlaku pada tahun ajaran kali ini. Sekaligus mencabut Permendikbud 23/2017. Setelah perpres itu terbit, Mendikbud maupun Menag akan menindaklanjuti dengan membuat petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Dengan demikian, perpres itu bisa langsung diimplementasikan di lapangan. “Ini (juga) men­jadi payung hukum bagi menteri, bupati, wali kota, dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter,” tambah Jokowi.

Ketentuan pada pasal 9 menegaskan pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa program lima hari

sekolah tidak wajib. Sekolah bebas menentukan apakah mau memberlakukan enam atau lima hari sekolah dalam sepekan. Dalam pelaksanaannya, sekolah yang sudah menerapkan lima hari tidak perlu mengubahnya. Sebab, lima hari sekolah merupakan salah satu pilihan yang diakomodasi perpres tersebut.

 

Baca Juga :