Terbentuknya NKRI

Terbentuknya NKRI

Terbentuknya NKRI

Terbentuknya NKRI
Terbentuknya NKRI
Proklamasi 17 Agustus 1945 dilaksanakan dalam situasi kacau, dapat dikatakan bahwa proklamasi itu dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa melalui pembicaraan panjang. Walaupun kamu sudah tahu bahwa sebelumnya telah dibentuk BPUPKI & PPKI yang secara resmi merancang kemerdekaan Indonesia. Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Sebab, syarat kelengkapan negara pada saat itu belum semua terpenuhi.
Selain memiliki wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, & memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang / peraturan hukum. Di antara persyaratan itu, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan & pengakuan dari negara lain.
Perlu diketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain, karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang.
Maka dari itu, tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan & mencari pengakuan negara-negara lain.

1. Pengesahan UUD 1945 & Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh Indonesia, yang baru saja merdeka. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan & pengesahan UUD (Undang-Undang Dasar), yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.
Proses persidangan; Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon (sekarang dikenal sebagai gedung Pancasila). Sekitar pukul 11.30, sidang pleno dibuka Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Moh. Hatta, berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian Timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan itu telah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka Islam seperti, Ki Bagoes Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, & Tengku Moh. Hasan. Pertimbangan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang terbesar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Serta perubahan kecil pada istilah & strukturnya.
PANCASILA
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusian yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di bawah pimpinan Sukarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum, yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab & pasal demi pasal. Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden & wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden & wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu pasal 3 dari Aturan Peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden & wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandardinata, maka secara aklamasi terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden RI, & Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Rl. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan Aturan Peralihan & Aturan Tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai Panitia Kecil dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia

2. Pembentukan Departemen & Pemerintahan Daerah

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Sukarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo & Kasman Singodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).
Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi delapan provinsi, yakni sebagai berikut;
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • Borneo (Kalimantan)
  • Sulawesi
  • Maluku
  • Sunda Kecil
  • Sumatra
Di samping delapan wilayah tersebut, masih ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta & Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo, mengenai pembagian departemen / kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut;
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Luar Negeri
  • Kementerian Kehakiman
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Kemakmuran
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Pengajaran
  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Pertahanan
  • Kementerian Penerangan
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Pekerjaan Umum
Di samping itu juga ada Kementerian Negara.

3. Pembentukan Badan-Badan Negara

Pada malam hari, yakni tanggal 19 Agustus 1945, di Jln. Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandardinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, & dr. Tajuluddin, berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. PPKI kembali mengadakan sidang pada 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini, diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan & cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat.
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) diresmikan & anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimejo, dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhary, & Adam Malik.
Pada 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimejo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR & MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting, karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Syahrir & Amir Syarifudin mengusulkan adanya BPKNIP (Badan Pekerja KNIP) untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku wakil pemerintah, mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden No. X.
Bunyi maklumat itu sebagai berikut;
_____________________________________
MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X KOMITE NASIONAL PUSAT, PEMBERIAN KEKUASAAN LEGISLATIF KEPADA KOMITE NASIONAL PUSAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SESUDAH MENDENGAR pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk, kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat;
MENIMBANG bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia, di sebelah pemerintah.
MENIMBANG selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat.
MEMUTUSKAN:
Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.
Jakarta, 16 Oktober 1945
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MOHAMMAD HATTA
_____________________________________
***
Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai Pembantu Presiden & merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang, setelah dikeluarkan maklumat No. X itu KNIP diharapkan berperan sebagai MPR & DPR, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya, telah dibentuk BPKNIP, yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

4. Pembentukan Kabinet

Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presiden / Kabinet Presidensiil. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/tabel-sistem-periodik-unsur-kimia-dan-gambar-hd/)
Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Sukarno pada 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut;
  • Menteri Dalam Negeri; R.A.A. Wiranata Kusumah
  • Menteri Luar Negeri; Mr. Ahmad Subarjo
  • Menteri Keuangan; Mr. A.A. Maramis
  • Menteri Kehakiman; Prof. Mr. Supomo
  • Menteri Kemakmuran;Ir. Surakhmad Cokroadisuryo
  • Menteri Keamanan; Rakyat Supriyadi
  • Menteri Kesehatan; Dr. Buntaran Martoatmojo
  • Menteri Pengajaran; Ki Hajar Dewantara
  • Menteri Penerangan; Mr. Amir Syarifuddin
  • Menteri Sosial; Mr. Iwa Kusumasumantri
  • Menteri Pekerjaan Umum; Abikusno Cokrosuyoso
  • Menteri Perhubungan; Abikusno Cokrosuyoso
  • Menteri Negara; Wahid Hasyim
  • Menteri Negara; Dr. M. Amir
  • Menteri Negara; Mr. R.M. Sartono
  • Menteri Negara; R. Otto Iskandardinata
 

5. Pembentukan Berbagai Partai Politik

Sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI (Partai Nasional Indonesia). Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada 3 Nopember 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI.
Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya;
  • Masyumi, berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh dr Sukiman Wiryosanjoyo
  • PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis, sebenarnya pada 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan.
  • PBI (Partai Buruh Indonesia), berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono
  • Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis
  • Parkindo (Partai Kristen Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr Prabowinoto
  • PSI (Partai Sosialis Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin Amir Syarifuddin
  • PRS (Partai Rakyat Sosialis), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sutan Syahrir
  • PKRI Partai Katholik Republik Indonesia), berdiri tanggal 8 Desember 1945
  • Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh JB Assa
  • PNI (Partai Nasional Indonesia), berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, & Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November & Desember 1945.


6. Komite van Aksi & Lahirnya Badan-badan Perjuangan

Sukarni & Adam Malik membentuk Komite van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang & merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite van Aksi seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia) & BBI (Barisan Buruh Indonesia) Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada 21 Agustus 1945. Kemudian pada  25 Agustus 1945, dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono & Ruslan Wijayasastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI (Pemuda Republik Indonesia) bersama Bung Tomo pada 23 September.
Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, & Semarang, di sana juga muncul berbagai badan perjuangan. Misalnya, Angkatan Muda & Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan / dikenal Pekik (Pemuda Kita Kesultanan) di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan PRI (Pemuda Republik Indonesia).
Selain itu, juga muncul Barisan Banteng, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia), & juga muncul Hizbullah-Sabilillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) & PIM (Pemuda Indonesia Maluku). Kemudian, muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP (Tentara Pelajar), TGP (Tentara Genie Pelajar), & TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar).
Selanjutnya berkembang pula kelaskaran. Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa, antara lain sebagai berikut;
  • Di Aceh terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu & BPI (Barisan Pemuda Indonesia) kemudian menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang dipimpin oleh A. Hasyim.
  • Di Sumatra Utara terdapat Pemuda Republik Andalas.
  • Di Sumatra Barat terdapat Pemuda Andalas & Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.
  • Di Lampung terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh Pangeran Emir Mohammad Noor.
  • Di Bengkulu terdapat PRI (Pemuda Republik Indonesia) dipimpin oleh Nawawi Manaf.
  • Di Kalimantan Barat terdapat PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia). Tokoh-tokohnya, antara lain Musani Rani & Jayadi Saman.
  • Di Kalimantan Selatan terdapat PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) yang dipimpin oleh Rusbandi.
  • Di Bali terdapat AMI (Angkatan Muda Indonesia) & PRI (Pernuda Republik Indonesia).
  • Di Sulawesi Selatan terdapat PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia) yang dipimpin oleh Manai Sophian, AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia), Pemuda Merah Putih, & Penunjang Republik Indonesia.
Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia.

7. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia / TNI

Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan TNI (Tentara Nasional Indonesia), lebih populer dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI.